Layanan Publik di BBPOM Tanpa Imbalan

Gorontalopost.co.id, GORONTALO — Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Gorontalo menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan publik yang prima, tuntas, transparan, dan tanpa imbalan kepada seluruh pengguna layanan.

Kepala BBPOM di Gorontalo, Lintang Purba Jaya, S.Farm., Apt., M.Si kepada wartawan mengatakan, seluruh layanan yang diberikan BBPOM di Gorontalo tidak dipungut imbalan di luar ketentuan yang berlaku.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan yang profesional, mudah diakses, dan memberikan kepastian kepada masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

“Komitmen kami adalah memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang tuntas untuk seluruh pelanggan, baik dari stakeholder, pelaku usaha, masyarakat, maupun pemerintah daerah,” kata Lintang.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai layanan, termasuk pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Layanan pendampingan juga terus diperkuat pada 2026, khususnya dalam proses rekomendasi bagi importir produk kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat bahan alam.

“Kalau importir mau mengimpor produk dari luar negeri, saat ini bisa dilakukan pendampingan oleh Balai Besar POM di Gorontalo,” jelasnya. Selain layanan pendampingan, BBPOM di Gorontalo juga memberikan layanan pengujian kepada berbagai pihak.

Layanan tersebut dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum, termasuk Polda dan Polres, untuk pengujian barang bukti, terutama yang berkaitan dengan obat-obatan dan narkotika.

BBPOM di Gorontalo juga melayani pengujian sampel pangan yang berasal dari pemerintah daerah, produk UMKM, maupun sampel yang berkaitan dengan kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan. Pada 2025, pengujian terkait kasus tersebut mencapai sekitar 150 sampel. Sementara hingga 2026, jumlahnya telah mencapai sekitar 105 pengujian.

Peningkatan pemanfaatan berbagai layanan tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pelayanan BBPOM di Gorontalo terus berkembang. Kondisi ini diharapkan semakin meningkat hingga akhir 2026, sejalan dengan penguatan kualitas dan cakupan pelayanan publik. (roy)