Gorontalopost.id-Pengendalian inflasi di Gorontalo yang sangat baik, mendapat apresiasi dari berbagai pihak.
Baru-baru ini, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, mengganjar Pemprov Gorontalo dengan insentif Rp 8,9 Miliar, karena menjadi terbaik III se Indonesia dalam pengendalian inflasi nasional.
DPRD Provinsi Gorontalo memuji kinerja Pemprov bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
APRESIASI DPRD Provinsi Gorontalo itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD ke 116 yang diturut dihadiri langsung Pj Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya.
Paripurna tersebut terkait perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun 2023.
“Sebelum memberikan pandangan terhadap Perubahan APBD tahun 2023, atas nama Fraksi PDIP kami ucapkan apresiasi kepada Penjagub Gorontalo dan jajarannya yang berhasil menjadi yang terbaik setelah DKI Jakarta dan Kalimantan Tengah dalam hal pengendalian inflasi,” ujar juru bicara PDIP Estin Tuli, pada Rapat Paripurna DPRD ke-116, Senin (7/8).
Selain PDIP, Fraksi PKS, Golkar, PPP dan Demokrat Nurani Rakyat juga menyatakan hal yang sama.
Sebuah prestasi yang luar biasa Gorontalo bisa masuk tiga provinsi yang bisa menekan inflasi.
Di tempat yang sama Penjagub Ismail Pakaya menyebut, keberhasilan Pemprov Gorontalo meraih prestasi dari Mendagri dan Menteri Keuangan atas dukungan dari seluruh pihak, termasuk DPRD.
Keberhasilan ini juga berhasil menambah alokasi anggaran yang bersumber dari dana insentif fiskal kinerja tahun berjalan, kategori pengendalian inflasi daerah sebesar Rp8,9 miliar.
“Di mana bertepatan di tanggal yang sama, saya bersama teman-teman DPRD, telah menandatangani kesepakatan bersama dokumen perubahan KUA PPAS tahun 2023.
Alokasi dana tersebut telah dibahas bersama tim TAPD, untuk kemudian akan diajukan rencana pengajuannya berdasarkan PMK nomor 67 tahun 2023,” ucap Ismail.
Selian Pemprov Gorontalo, Pemda Pohuwato juga menerima insentif serupa, nilai mencapai Rp 9,8 miliar, karena menjadi Pemda dengan kinerja pengendalian inflasi terbaik.
“Sebagai Penjabat Gubernur saya sangat bersyukur atas pencapaian ini.
Ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi buat semua OPD yang sudah bekerja, pemerintah kabupaten kota, Bank Indonesia, TNI, Polri dan semua pihak yang sudah berkolaborasi dan berkontribusi menekan inflasi di Gorontalo,” kata Ismail Pakaya yang dilantik Mendagri sebagai Pj Gubernur Gorontalo pada Mei 2023 itu.
Ada empat indikator yang menjadi acuan penilaian yakni dimensi upaya pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi serta dimensi tingkat kepatuhan pelaporan setiap bulan.
Ada juga dimensi peringat inflasi setiap bulan serta realisasi pengendalian inflasi.
“olaborasi semua pihak menjadi kunci Gorontalo menekan inflasi. Selain program tanam pangan seperti Gerakan Masyarakat Batanam Rica Sandiri (Germas Batari) yang digalakkan Bank Indonesia dan TPID, gerakan nasional pengendalian inflasi (GNPI) juga dikerahkan.
“Kami (juga) rutin menggelar operasi pangan murah dan bantuan pangan,”ujar Pj Gubernur Ismail Pakaya.
Sedikitnya ada 16 program yang dijalankan secara bersama sama untuk menekan inflasi di Gorontalo.
Optimalisasi High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) juga menjadi penting,termasuk program desa siaga inflasi.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, insentif yang diberikan untuk seluruh Pemda penerima adalah sebesar Rp 330 miliar periode pertama dan kedua tahun 2023, sedangkan periode ketiga sebesar Rp 340 miliar.
Dengan begitu, secara keseluruhan alokasi insentif tahun 2023 yang diberikan kepada pemda yang berhasil menangani inflasi mencapai Rp 1 triliun.
“Insentif fiskal untuk pemerintah daerah hanya ada di Indonesia, ini tidak ada di negara lain.
Rp330 miliar itu satu kali penghargaan.
Kita kasih tiga kali penghargaan jadi Rp1 triliun,” kata Menkeu dalam acara Penyerahan Insentif Fiskal dalam Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri akhir juli lalu. (tro)
Discussion about this post