Tepian Utara Nusantara (Miangas, Manado, Popayato)

oleh:
Basri Amin

PULAU istimewa itu akhirnya dikunjungi Presiden. Pulau Miangas. Ini adalah pulau terluar Indonesia –selain Marore dan Marampit– yang bersebelahan langsung dengan teritori Negara-pulau Filipina. Sejak abad ke-14, Miangas menjadi bagian yang unik dari “jejaring Melayu”, tetapi kemudian mengalami kerenggangan sejak pertengahan abad ke-16.

Miangas, dikenal dalam kartografi Eropa dengan nama “Pulau Palmas”, sebagaimana disebutkan dalam Traktak Paris tahun 1989. Sejak tahun 1956, mulai disusun kesepakatan perbatasan Indonesia-Filipina, dengan menempatkan pulau ini sebagai titik singgung-perbatasan kedua Negara. Luasnya 315 hektar. Pulau ini pernah dibahas nasional sejak tahun 2003 dan terus meluas hingga akhir 2010. Genealogi penduduk Miangas sangat dekat dengan “Nanusa”, gugusan pulau-pulau kecil di kawasan ini (Ulaen, dkk, 2012).

Miangas amat sering disebut-sebut dalam pidato pemerintahan di Sulawesi Utara sejak Orde Baru sampai tahun 2000: “Sulawesi Utara, dari Miangas sampai Popayato….”.

KAWASAN Utara Sulawesi memberi kita banyak pengalaman berharga tentang jaringan niaga dan perjumpaan budaya di negeri ini. Manado adalah salah satu titik sentrum-nya. Demikian pula dengan Maluku Utara sebagai “dunia” yang sekian abad menggoyang imajinasi Barat tentang rempah-rempah dan “jalur sutera” sebagai jaringan niaga tersibuk di dunia sejak abad ke-17.

Dua tahun lalu saya “kembali” berada di Manado, setelah sekian tahun tak pernah melihat denyut kota ini dari dekat. Kota ini demikian dikenang dan bermakna bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang pernah tinggal dan mengecap pendidikan di sana. Tak heran kalau di Maluku Utara misalnya, “jaringan alumni Manado” demikian berperan dan menguasai banyak posisi-posisi strategis.

Demikian juga di daerah seperti Gorontalo yang relatif dekat dengan Manado, hubungan saling-pengaruh jelas sangat terasa. Sebagai kota yang berperan sebagai ‘pusat pendidikan’ tinggi di Sulawesi, Manado telah melahirkan banyak SDM di Gorontalo. Di antara mereka, sudah tertanam banyak nostalgia dan cita-cita, jaringan organisasi dan kepentingan.

Manado berasal dari kata “mana-rou” atau “manan-dou”, yang artinya “tempat yang jauh”. Konon hal ini merujuk jarak perjalanan dari pedalaman Minahasa ketika mereka melakukan perjalanan dagang di masa lalu. Bisa juga merujuk bahasa Tombulu “manoir” yang merujuk pada “tempat berkumpul dan berunding” di pesisir barat Minahasa (Parengkuan, 1986: 2-3).

Konfigurasi masyarakat di Manado, dilihat dari komposisi agama dan etnik, penduduknya jelas merupakan mosaik pluralisme Indonesia yang nyaris sempurna. Histori Manado sebagai kawasan pelabuhan dan bagian penting dari lintasan dari hegemoni kolonial dimasa lalu –-sebagai bagian dari kekuasaaan VOC dan pemerintah kolonial Belanda di Maluku– jelas telah memfasilitasi jenis mobilitas dan sebaran penduduk di Kawasan Timur Indonesia. Hasilnya adalah sebuah struktur masyarakat plural seperti yang ada saat ini.

Pola pemukiman yang berkembang pun turut menjadi indikasi dari berkembangnya sebuah penduduk yang multikultur. Tak heran kalau titik-titik penyebaran penduduk Manado turut pula menandai bagaimana proses penyebaran keragaman sosial itu terbentuk seperti terlihat dari pola dan lanskap perkampungan yang ada. Pendapat bahwa Manado memang mempunyai histori dan struktur sosial yang relatif “tahan banting” terhadap pergesekan antar kelompok, pada tingkat tertentu bisa dibenarkan. Banyak faktor yang memberi pengaruh: latar sejarah, kondisi sosial ekonomi, komposisi masyarakat, peran elite, media, posisi geografis dan institusi keamanan.

Periode Reformasi sebenarnya telah mengintroduksi banyak pertukaran gagasan dan menyediakan banyak sekali tema percakapan tentang keragaman sosial kita sebagai bangsa. Manado termasuk kota yang produktif dalam merespons perkembangan ini. Sebagai kota yang cukup lama diidentikkan dengan Minahasa, dan selanjutnya menjadi representasi simbolik komunitas Kristiani di timur Indonesia, masyarakat Manado jelas mempunyai citra dan narasi sendiri dengan kotanya.

Bahasa Melayu-Manado cukup bisa memberi gambaran atas karakter orang-orang Manado. Citra egaliter, terbuka, berwawasan hiburan, citra wisata dan sebagai daerah pesisir, pelabuhan dan persilangan transportasi di Sulawesi adalah gambaran paling jelas tentang kota ini. Meski belakangan kesan sebagai kota konsumtif sepertinya mengemuka. Bahasa Manado sendiri termasuk golongan ‘bahasa persuasif’ dan karena itulah terasa lebih impresif dan egaliter. Bahasa Melayu-Manado dengan mudah menyebar dan diterima oleh beberapa wilayah sekitarnya.

Ketika provinsi Gorontalo berdiri, terjadi suatu perkembangan baru karena ke-Sulawesi Utara-an itu berubah suasananya. Suasana ‘berpisah’ sepertinya bukan hanya menjadi fakta politik/administratif, tapi sekaligus menegaskan fakta psikologis. Secara sosial, sepertinya memunculkan ‘beban’ tertentu bagi warga Gorontalo –yang identik dengan komunitas Islam Sulawei Utara–. Berhubung karena penduduk Manado yang berasal dari Gorontalo jumlahnya sangat signifikan, maka identitas (kultural) keGorontaloan dan identitas (sosial-ekonomi) keManadoan menjadi tergugat. Ada pemahaman dan peran ganda di sini.

Di satu sisi lapisan memori sosial ekonomi mereka adalah ‘orang Manado’, tetapi secara genetis-kultural, mereka jelas adalah ‘orang Gorontalo’. Beban lainnya, karena mereka juga merupakan komunitas yang terlanjur melekat pada dirinya sebagai ‘representasi’ masyarakat Islam, meskipun komunitas masyarakat Islam lainnya tetap berperan di level yang sama –yaitu sebagai representasi–, tetapi tingkat pencitraan dan bobot perannya relatif lebih terbatas karena Gorontalo mempunyai wilayah yang relatif luas dengan jumlah penduduk besar, dengan sebaran jumlah elite yang sangat signifikan perannya dalam sejarah nasionalisme di Utara Sulawesi.

Apa yang terjadi di Manado atau di kawasan Utara Sulawesi pada umumnya adalah sebuah pelajaran berharga bahwa setiap kelompok di masyarakat multikultur akan mengalami masa-masa ketegangan tertentu, yang seringkali menimbulkan benturan keras (separasi), dan bukan adaptasi dan penyesuaian (asimilasi). Kini tantangannya adalah bagaimana memelihara multikulturalisme itu sebagai kenyataan hidup di satu sisi, tapi sekaligus menjadikannya sebagai kekuatan inspiratif di sisi lain.***

Penulis adalah bekerja di Universitas Negeri Gorontalo.
Sedang menulis “Tepian Sejarah” Nusantara Timur
E-mail: basriamin@gmail.com