Gorontalopost.co.id, GORONTALO -– Sejumlah masyarakat penambang yang tergabung bersama Aliansi Lembaga Aksi Bela Rakyat (Labrak), melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD dan Pemda Pohuwato, Senin (11/5) sekitar pukul 11.00 Wita. Aksi itu sendiri dipimpin oleh Koordinator lapangan Soni Samoe.
Dalam kesempatan itu, masa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan mereka. Diantaranya, menghentikan segala bentuk intimidasi dan tindakan represif terhadap penambang tradisional, membuka kembali dan memulihkan akses jalan masyarakat yang telah di tutup atau ditimbun, memberi perlindungan nyata terhadap ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat kecil, mendesak pemerintah dan pihak perusahaan untuk membangun pola hubungan yang adil dan berkelanjutan, di mana koperasi dan masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis tanpa saling saling mengganggu.
Selain itu, melalui selebaran yang diserahkan kepada Wabup Iwan S. Adam, masyarakat aksi menyampaikan sejumlah pernyataan sikap. Diantaranya, mendesak PT Merdeka Cooper Gold agar menghentikan segala aktivitas perusahaan yang merusak talang, pondok, akses, dan sarana penambang tradisional di wilayah Nanasi, Borose, dan Alamotu, sebelum ada kesepakatan ganti rugi/tali asih.
Mereka pula mendesak pemerintah hadir melindungi hak hidup masyarakat penambang tradisional, yang telah ada sejak puluhan tahun lalu. Meminta perusahaan menghormati keberadaan dan sejarah masyarakat lokal, bukan menjadikan rakyat sebagai korban investasi. Mendesak aparat penegak hukum bersikap adil dan tidak memihak kepentingan modal semata, serta menjadi alat represif dalam mengintimidasi masyarakat
Menanggapi tuntutan itu, Wabup Iwan S. Adam menyampaikan, terima kasih kepada masa aksi yang telah menyampaikan aspirasinya. Selain itu, terkait dengan pembentukan tim 7, ini dibentuk oleh provinsi guna menyelesasiakan persoalan tali asih.
Sedangkan mengenai talang-talang yang rusak dari sebagian lokasi yang belum terbayarkan, pihaknya telah mengirimkan orang di lokasi. Dan benar, pihak perusahaan telah melakukan tindakan tersebut, tanpa melakukan diskusi terlebih dahulu atas apa hak-hak dari penambang.
“Saya bersama Pak Bupati sudah berdiskusi atas persoalan ini. Dan saya meminta data atas kerugian dari para penambang. Nantinya data tersebut akan kami bawa ke perusahaan. Terkait dengan tuntutan dari masa aksi, ini masih kami koordinasikan dengan pihak perusahaan,” kata Wabup Iwan S. Adam.
Setelah melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan, Wabup Iwan S. Adam kembali memberikan penyampaian kepada masa aksi. Dikatakannya, pihak perusahaan tetap melanjutkan aktivitas mereka di perusahaan.
“Kami sudah berusaha menghubungi Pak Boike dan Pak Mahesa, dan mereka tetap pada keputusanya yakni, melarang para penambang berada di wilayah konsesi perusahaan,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Pohuwato, Hamdi Alamri, S.E. menambahkan, pemerintah sudah mengkomunikasikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Hanya saja, dari pihak perusahaan tetap akan melakukan aktivitas pertambangan.
Meski demikian kata Hamdi, pihaknya bersepakat bahwa akan tetap berupaya mencarikan solusi, terkait apa yang menjadi tuntutan massa aksi. Masih ada langkah-langkah lain yang bisa dilakukan.
Pihaknya akan berkolaborasi dengan stakeholder lain, yang nantinya hasil ini akan dibawa ke Gubernur Gorontalo. Kalau pun tidak bisa, pihaknya tetap berupaya akan sampai ke tingkat pusat.
“Pihak perusahaan mempunyai kekuatan yang sangat besar. Meski demikian, kami tidak akan menyerah dengan hal itu. Kami pun meminta agar persoalan ini dapat ditangani dengan kepala dingin, jangan melakukan hal-hal yang akan merugikan diri sendiri maupun orang lain,” harapnya.
Hamdi pula mengemukakan bahwa mereka tetap berpihak pada masyarakat. Tentunya akan ada langkah-langkah lain yang bakal ditempuh. Oleh karena itu, sebisanya masyarakat tetap dengan hati yang dingin untuk menuntaskan persoalan ini.
“Kami pihak DPRD akan turun ke perusahaan untuk mencarikan solusi yang bisa diambil untuk kita semua. Dan meminta didampingi dari pihak masyarakat untuk sama-sama turun dengan kita besok (Hari ini,red) ke perusahaan,” pungkasnya.
Rencana untuk menuju ke lokasi perusahaan itu, mendapatkan sambutan dari masa aksi. Mereka pun memutuskan untuk menginap di halaman kantor bupati, agar dapat ikut bersama-sama dengan pemerintah serta wakil rakyat ke perusahaan. Pelaksanaan aksi unjuk rasa itu pun mendapatkan pengawalan ketat dari pihak Polres Pohuwato. (kif)
Discussion about this post