Pasca Mundur dari Kabinet Jokowi, Prabowo Ditantang Ikuti Sikap Mahfud

Gorontalopost.id, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, resmi mundur dari kabinet.

Kamis (1/2) Cawapres yang diusung PDI Perjuangan itu sudah bertemu Presiden Joko Widodo, dan menyampaikan langsung surat pengunduran diri.

Sikap Mahfud dipuji banyak pihak, namum ada pula yang mengatakan, jika langkah Mahfud terlambat, harusnya dilakukan sejak pertama kali ditetapkan sebagai Cawapres.

Kendati begitu sikap Mahfud MD masih lebih baik, lantaran berusaha menghindari konflik kepentingan dengan mundur dari kabinet.

Langkah yang sama mestinya juga dilakukan Prabowo Subianto yang saat ini masih menjabat Menteri Pertahanan, termasuk Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari Wali Kota.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menantang calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto mundur dari jabatan Menteri Pertahanan.

Menurutnya, sikap Mahfud Md harus menjadi teladan untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan.

“Keputusan diambil dengan suatu niat baik dan itu yang telah dilakukan oleh Prof Mahfud. Semoga keteladanan integritas dari Prof Mahfud dapat menular termasuk ke Pak Prabowo, sehingga meskipun di dana anggarannya besar sekali.

Jadi rasanya kalau mundur dengan anggaran besar itu sayang,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).

Hasto menyebut, sikap Mahfud Md sangat kesatria untuk bisa terpisahkan dengan konflik kepentingan.

“Tetapi ini merupakan suatu sikap yang gentleman meskipun bagi PDIP, ketika kami menyuarakan kebenaran begitu banyak tekanan-tekanan hukum,” ucap Hasto.

Sebelumnya, Mahfud MD mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Menko Polhukam, Rabu (31/1). Mahfud mengatakan, sudah menyiapkan surat pengunduran diri yang akan diserahkan ke Presiden Jokowi.

’’Saya sudah membawa surat (pengunduran diri) untuk presiden, untuk disampaikan ke P\presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik,” ujar Mahfud di Pura Walandano, Lampung Tengah, Rabu (31/1).

Mahfud menyatakan akan menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi. Serta mengharapkan, tugas Kemenko Polhukam dapat berjalan efektif, mengingat dirinya saat ini telah terjun menjadi cawapres.

“Untuk menyampaikan saja bahwa ya saya terima kasih atas kepercayaan ini. Kemudian untuk melanjutkan apa, tugas -tugas ke depan supaya bisa apa, kemenkopolhukam agar efektif supaya ditata kembali,” ucap Mahfud.

Mantan Ketua MK itu juga akan menyampaikan permohonan maaf, apabila terdapat kekurangan selama membantu pemerintahan Presiden Jokowi, pada periode kedua selama kurang lebih 4,5 tahun.

“Tentu saya akan menyampaikan minta maaf kalau memang ada kekurangan -kekurangan selama saya membatu beliau.

Tapi rasanya selama 4 ,5 tahun saya bersama beliau. Semuanya berjalan saya susah ngerti komunikatif sehingga beliau sangat terbuka terhadap masalah-masalah yang harus saya selesaikan sebagai Menko Polhukam,” terang pria berdarahasal Madura tersebut.

Mahfud MD mengungkap alasan mengapa dirinya tidak mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam sejak awal diusung jadi Cawapres pendamping Ganjar Pranowo.

Menurut Mahfud, pilihan mundur itu salah satunya karena dia tidak mungkin menjabat sebagai menteri, namun di sisi lain maju sebagai cawapres yang mengkritisi pemerintah.

“Maka dulu memang kami bicarakan, ketika pertama (maju jadi cawapres), saya harus mundur. Itu titik. Kenapa? Kan tidak mungkin saya against kebijakan, against calon yang didukung oleh Pak Jokowi. Lalu, saya masih terus (menjabat),” kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (1/2).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) mengaku, dirinya berencana mengundurkan diri sesudah pemungutan suara.

Namun dia menilai, terlalu lama jika harus mundur setelah 14 Februari 2024. “Karena sesudah itu pemerintah akan berlangsung dan saya nggak merasa layak kalau terus ada di situ.

Kalau sesudah pemungutan suara itu kan masih lama. Jadi, ini soal pilihan yang mundur dulu bisa ada orang yang kecewa. Karena aturannya boleh (tetap menjabat), kalau mundur sekarang, ada yang mempersoalkan kenapa baru sekarang,” papar Mahfud.

Mahfud tak memungkiri bahwa keputusan mengundurkan dirinya menuai berbagai polemik.

Pasalnya, ada sejumlah pihak yang mempermasalahkan mengapa tak mengundurkan diri sejak awal. Namun, ia menegaskan banyaknya pandangan merupakan sesuatu yang wajar dalam berpolitik.

“Kalau terus, akan ada yang terus mempersoalkan.

Itu biasa di dalam politik. Karena kepala kita itu 270 juta, boleh berpendapat berbeda-beda. Tetapi, saya sudah menyatakan ini momentum yang harus saya ambil sekarang,” tegasnya. (jp)