logo gorontalo post
  • METROPOLIS
  • PERISTIWA
  • EKONOMI BISNIS
  • SPORTIVO
  • KORAN DIGITAL
No Result
View All Result
Logo gorontalo post
  • METROPOLIS
  • PERISTIWA
  • EKONOMI BISNIS
  • SPORTIVO
  • KORAN DIGITAL
No Result
View All Result
logo gorontalo post
No Result
View All Result
aston hotel
Home Persepsi

Pemilihan Kepala Daerah dan Arah Demokrasi Kita

Lukman Husain by Lukman Husain
Monday, 12 January 2026
in Persepsi
0
Ridwan Monoarfa

Ridwan Monoarfa

Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp

Oleh:
Ridwan Monoarfa

 

Mengubah cara memilih kepala daerah tidak serta-merta memperbaiki kualitas demokrasi. Wacana pengembalian pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali membuka pertanyaan mendasar: apakah problem demokrasi Indonesia terletak pada mekanisme pemilihan, atau justru pada perilaku elite politik yang enggan berubah?

Perdebatan ini menyingkap keterbelahan tafsir demokrasi antara kekuasaan dan masyarakat sipil. Sebagian politisi berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD—yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat—tetap memiliki legitimasi konstitusional. Pandangan ini sering dibingkai dengan argumen efisiensi serta keinginan menekan praktik politik uang yang kerap mencederai pemilihan langsung.

Related Post

Jika Saya Menjadi Wakil Presiden RI

Prof. Dasco Solusi untuk Wakil Presiden

Arsip”Pengetahuan” Gorontalo

Prabowo dan Paradoks Wakil Presiden

Sebaliknya, masyarakat sipil dan kalangan intelektual memandang gagasan tersebut secara kritis. Pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinilai tidak sejalan dengan semangat Reformasi yang lahir untuk mengembalikan kedaulatan rakyat secara langsung. Bagi kelompok ini, demokrasi bukan sekadar prosedur hukum, melainkan juga ekspresi partisipasi rakyat dalam menentukan arah kepemimpinan daerahnya.

Dalam konfigurasi politik nasional hari ini, pandangan elite politik di parlemen berpeluang memperoleh dukungan mayoritas untuk mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah. Sementara itu, sikap politik rakyat yang menghendaki pemilihan langsung berisiko tereduksi menjadi perdebatan publik tanpa daya pengaruh nyata terhadap pengambilan keputusan.

Padahal, masa depan demokrasi Indonesia tidak semata ditentukan oleh desain sistem, melainkan oleh kualitas kesadaran politik rakyat dan elite politiknya. Pemilihan kepala daerah, apa pun mekanismenya, menuntut rakyat yang tercerahkan secara politik—khususnya dalam kesadaran bahwa politik uang adalah musuh demokrasi yang harus dilawan bersama.

Di titik inilah persoalan utama demokrasi lokal sesungguhnya berada. Politik uang tidak lahir dari mekanisme pemilihan langsung semata, tetapi dari praktik dan budaya politik yang permisif di kalangan elite. Mengubah pemilihan langsung menjadi pemilihan melalui DPRD tanpa pembenahan etika politik hanya akan memindahkan locus transaksi, bukan menghilangkannya.

Jika kesadaran elite politik dan pengelola partai terhadap dampak destruktif politik uang tidak tumbuh, perubahan sistem hanyalah ilusi perbaikan. Demokrasi berisiko direduksi menjadi urusan teknis elektoral, sementara persoalan moral politik dibiarkan tanpa koreksi serius.

Analogi yang kerap digunakan cukup relevan: mengganti mekanisme pemilihan tanpa mengubah perilaku politik ibarat mengganti botol, sementara isi anggurnya tetap sama. Prosedur boleh berubah, tetapi substansi demokrasi tetap rapuh jika etika politik para pelakunya tidak diperbaiki.

Lebih jauh, kecenderungan menyalahkan rakyat atas maraknya politik uang juga perlu dikritisi. Rakyat sering ditempatkan sebagai objek yang dianggap belum dewasa berdemokrasi, sementara peran elite dalam memproduksi dan melanggengkan praktik tersebut luput dari sorotan utama. Padahal, dalam relasi kekuasaan yang timpang, rakyat kerap berada pada posisi paling lemah.

Demokrasi yang sehat justru menuntut elite politik memberi teladan, membangun pendidikan politik yang berkelanjutan, serta menegakkan sanksi tegas terhadap praktik politik uang di internal partai. Tanpa itu, perubahan mekanisme pemilihan tidak akan membawa perbaikan substantif.

Karena itu, perdebatan pemilihan kepala daerah seharusnya tidak berhenti pada dikotomi langsung atau tidak langsung. Fokus utama perlu diarahkan pada pembenahan sikap mental politisi dan partai politik sebagai aktor kunci demokrasi. Tanpa perubahan pada level ini, demokrasi akan terus berputar dalam siklus masalah yang sama.

Tegasnya, masalah demokrasi kita bukan terletak pada rakyat, melainkan pada elite politik yang belum sepenuhnya siap menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama. Arah demokrasi Indonesia akan ditentukan bukan oleh mekanisme yang dipilih, melainkan oleh keberanian elite untuk berubah.

Salam Restorasi. (*)

 

Penulis adalah anggota DPRD Provinsi Gorontalo

Tags: Opini Ridwan MonoarfapersepsiRidwan Monoarfatulisan persepsiTulisan Ridwan Monoarfa

Related Posts

Dr. Funco Tanipu., ST., M.A

Jika Saya Menjadi Wakil Presiden RI

Wednesday, 18 November 2026
Prof. Dasco Solusi untuk Wakil Presiden

Prof. Dasco Solusi untuk Wakil Presiden

Tuesday, 17 November 2026
Basri Amin

Arsip”Pengetahuan” Gorontalo

Monday, 16 November 2026
Prabowo dan Paradoks Wakil Presiden

Prabowo dan Paradoks Wakil Presiden

Saturday, 14 November 2026
Siti Maryam Suka Duka Perempuan Suci

Siti Maryam Suka Duka Perempuan Suci

Friday, 13 November 2026
Salam Gizi! Yth, Presiden RI Jenderal (Pur.TNI) Prabowo Subianto 

Sehat untuk Semua Karena Murah, Sakit yang Mahal

Friday, 13 November 2026
Next Post
Para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Gorontalo yang menajalani pelantikan, berlangsung di ruang dulohupa kantor gubernur, Senin (12/1). (foto: tangkapan layar)

BREAKING NEWS: Gusnar Lantik 25 Pejabat Pemprov, Berikut Nama-namanya

Discussion about this post

E-paper Gorontalo Post 30 Juli 2026

Rekomendasi

Ancang-ancang Pilgub 2029, Adhan ‘Mesra’ dengan Nasdem

Ancang-ancang Pilgub 2029, Adhan ‘Mesra’ dengan Nasdem

Friday, 20 November 2026
Dua Gadis Dijual Lewat MiChat, Dijebak Utang iPhone,Tiap Malam Setor Rp 1,5 Juta

Dua Gadis Dijual Lewat MiChat, Dijebak Utang iPhone,Tiap Malam Setor Rp 1,5 Juta

Friday, 20 November 2026
Siti Maryam Suka Duka Perempuan Suci

Siti Maryam Suka Duka Perempuan Suci

Friday, 13 November 2026
Salam Gizi! Yth, Presiden RI Jenderal (Pur.TNI) Prabowo Subianto 

Sehat untuk Semua Karena Murah, Sakit yang Mahal

Friday, 13 November 2026

Pos Populer

  • PETI Saripi Beroperasi Malam, Modus Baru Kelabui Polisi, Kerusakan Lahan Kian Parah

    PETI Saripi Beroperasi Malam, Modus Baru Kelabui Polisi, Kerusakan Lahan Kian Parah

    151 shares
    Share 60 Tweet 38
  • Adhan Rombak Kabinet, Lima Pejabat Eselon II Tempati Posisi Baru

    102 shares
    Share 41 Tweet 26
  • Ancang-ancang Pilgub 2029, Adhan ‘Mesra’ dengan Nasdem

    51 shares
    Share 20 Tweet 13
  • Dua Pejabat DPRD Boalemo Dipenjara, Diduga Terlibat Skandal Perjaldin, Kerugian Negara Rp 2,1 M

    49 shares
    Share 20 Tweet 12
  • Prof. Dasco Solusi untuk Wakil Presiden

    44 shares
    Share 18 Tweet 11
Gorontalopost.co.id

Gorontalo Post adalah Media Cetak pertama dan terbesar di Gorontalo, Indonesia, yang mulai terbit perdana pada 1 Mei 2000 yang beral...

Baca Selengkapnya»

Kategori

  • Boalemo
  • Bone Bolango
  • Disway
  • Ekonomi Bisnis
  • Gorontalo Utara
  • Headline
  • Kab Gorontalo
  • Kota Gorontalo
  • Kriminal
  • Metropolis
  • Nasional
  • Olahraga
  • Otomotif
  • Pendidikan
  • Persepsi
  • Pohuwato
  • Politik
  • Provinsi Gorontalo

Menu

  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Kontak Kami
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Privacy Policy

Berlangganan dengan email

Masukan email anda untuk menerima pembaruan berita terbaru dan terupdate dari Gorontalo Post

Join 4 other subscribers

© 2025 PT. Gorontalo Cemerlang - Gorontalo Post by Div-TI.

No Result
View All Result
  • METROPOLIS
  • PERISTIWA
  • EKONOMI BISNIS
  • SPORTIVO
  • KORAN DIGITAL

© 2025 PT. Gorontalo Cemerlang - Gorontalo Post by Div-TI.