Gorontalopost.co.id, GORONTALO — Rektor Kampus 1 IAIN Sultan Amai Gorontalo didemo oleh dosennya sendiri, Rabu (19/02/2025). Hal ini sebagai bentuk luapan kekesalan dari dosen yang sudah memuncak buntut dari sejumlah permasalahan yang terjadi di kampus hijau tersebut.
Pantauan Gorontalo Post, aksi demonstrasi yang dilakukan dosen IAIN ini dimulai sekitar pukul 11:45 Wita. Mereka menuntut transparansi dan keadilan terkait sejumlah masalah administratif dan pengelolaan anggaran yang selama ini mereka hadapi. Aksi tersebut dimulai dengan pembacaan 10 tuntutan oleh orator yang mewakili suara para pengajar di kampus tersebut.
Beberapa tuntutan yang diajukan oleh para dosen tersebut meliputi masalah keterlambatan pembayaran tunjangan kajur/sekur, pengelolaan dana pembangunan masjid kampus yang tidak jelas, serta pengangkatan pejabat yang dianggap belum memenuhi syarat.
Salah satu isu utama adalah masalah dana KKS yang sudah cair, namun terancam digagalkan. Selain itu, para dosen juga menyoroti penurunan jumlah mahasiswa baru yang terus terjadi setiap tahunnya dan meminta perhatian serius dari pimpinan kampus.
Dikson T. Yasin, M.H., Dosen Hukum Keluarga, mengungkapkan, kekecewaannya terhadap pengelolaan anggaran yang dinilai tidak efisien, khususnya terkait dengan dana KKS untuk kegiatan di Pohuwato.
“Kami sebenarnya malu menyampaikan ini, tapi dewan kampus tidak menanggapi. Jika tuntutan kami tidak segera ditindaklanjuti, kami akan datang dengan massa yang lebih besar,” tegas Dikson.
Muhammad Rifian Panigoro, S.Ud., MA, Kajur Ilmu Hadis, menambahkan bahwa para dosen menuntut agar rektor segera berunding dengan mereka untuk mencari solusi yang lebih transparan terkait masalah tersebut. “Kami butuh seluruh pimpinan kampus, bukan hanya wakil rektor, untuk serius menangani isu-isu yang ada,” ungkap Rifian dengan nada kritis.
Wakil Rektor 1, Dr. H. Sofyan A.P Kau., M.Ag, merespons aksi ini dengan menyatakan bahwa penurunan jumlah mahasiswa baru pasca-pandemi Covid-19 menjadi faktor utama yang memengaruhi penerimaan mahasiswa baru.
Namun, para dosen menilai penjelasan tersebut tidak cukup memadai untuk menjawab inti masalah yang mereka hadapi. Mereka juga menyoroti masalah perjalanan dinas yang terus berlangsung tanpa batas dan seakan tidak ada kaitannya dengan penyelesaian masalah internal kampus.
Aksi ini menandakan ketegangan yang semakin meningkat di kampus, dengan para dosen menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai tuntutan mereka didengarkan dan direalisasikan oleh pihak kampus.
“Kebenaran adalah harga mati, dan kami akan terus berjuang demi keadilan,” ujar para orator dalam aksi tersebut. Selain itu, Kajur PAI, Najamuddin Petta Solong, M.Ag, menekankan pentingnya perhatian dari pimpinan kampus terhadap perjuangan dosen yang telah bekerja keras siang dan malam untuk kemajuan kampus ini.
Farida napu selaku kepala biro AU AKA menjelaskan, bahwa dana yang ada di IAIN Sultan Amai Gorontalo itu ada yang namanya rupiah murni dan PNBP dari UKT mahasiswa dan untuk ketua jurusan dan sekjur itu anggrannya berasal dari PNBP.
Di tengah aksi tersebut, Dr. H. Zulkarnain Suleman, M. HI., Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo, memberikan klarifikasi terkait masalah dana KKS yang tidak turun. Kepada wartawan, Zulkarnain menjelaskan, bahwa kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan penundaan beberapa proses, termasuk KKS.
“Kami berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan dana KKS aman. Ketika ada efisiensi, kami harus memastikan bahwa dana tersebut tepat sasaran,” ujarnya.
Zulkarnain juga menambahkan, bahwa masalah ini bukan hanya terjadi di kampus, tetapi juga di daerah tujuan KKS. Jika efisiensi diterapkan baik di kampus maupun di desa, maka yang akan menjadi korban adalah pemerintah.
Ia mengungkapkan, bahwa pimpinan kampus telah melakukan rapat untuk merumuskan solusi terkait refokus anggaran dan menemukan titik temu yang kemudian disampaikan ke masing-masing dekan.
Sang Rektor juga mengklarifikasi isu yang beredar bahwa dana KKS sudah cair. Ia menegaskan, bahwa dana yang disebut-sebut sudah cair sebenarnya baru untuk transportasi pengantaran sekitar 50 juta. “Banyak isu simpang siur yang beredar. Ada oknum-oknum yang mencoba memperkeruh suasana,” jelasnya.
Zulkarnain mengingatkan bahwa sebagai aparatur sipil negara (ASN), pihak kampus harus bisa duduk bersama untuk membahas masalah ini dengan kepala dingin.
Ia juga menyampaikan bahwa kampus ini sudah beberapa kali diaudit dan mendapat penghargaan dari KPKM atas sistem pengelolaan keuangan yang baik. Tuduhan mengenai kebobrokan pengelolaan anggaran hanya datang dari pihak-pihak yang ingin menciptakan kondisi yang tidak kondusif.
Terkait dengan tugas dosen, Zulkarnain menyatakan, bahwa dosen tidak memiliki “jasa” dalam tugas pokok dan fungsinya. (Mg-04/Mg-12/Mg-02)
