gorontalopost.co.id – Presiden Santiago Peña resmi dimakzulkan oleh Senat pada Jumat (6/11/2026), setelah terseret dugaan konflik kepentingan dan kelalaian dalam penanganan krisis Bank Ueno. Tak berhenti pada pencopotan jabatan, Peña juga dilaporkan ditempatkan dalam tahanan rumah untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran hukum dalam kasus tersebut. Perkembangan ini membuat krisis Bank Ueno menjadi salah satu skandal paling besar yang mengguncang Paraguay.
Dikutip dari BBC, keputusan pemakzulan Peña disetujui oleh 44 dari total 45 senator yang memberikan suara. Presiden Senat Basilio Núñez menyatakan Peña bersalah atas tuduhan melalaikan tugas atau kelalaian dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala negara.
Setelah keputusan tersebut, Wakil Presiden Pedro Alliana langsung dilantik sebagai presiden sementara. Ia akan mengambil alih kepemimpinan Paraguay hingga berakhirnya masa jabatan pada 2028.
Pemakzulan ini menjadi pukulan politik serius bagi Peña. Terlebih, sehari sebelumnya, tepatnya Kamis (5/11/2026), ia sempat menawarkan pengunduran diri. Namun, parlemen tetap melanjutkan proses pemakzulan hingga keputusan pencopotan resmi disahkan.
Keputusan Senat sekaligus mencabut hak imunitas yang melekat pada status Peña sebagai mantan presiden sekaligus senator seumur hidup. Dengan demikian, proses hukum terhadap dirinya dapat dilanjutkan tanpa perlindungan kekebalan jabatan tersebut.
Pangkal persoalan yang menyeret Peña bermula dari intervensi bank sentral Paraguay terhadap Ueno Bank, salah satu bank digital besar di negara tersebut.
Bank itu mengalami persoalan solvabilitas hingga akhirnya berada di bawah penanganan otoritas keuangan. Namun, langkah intervensi tersebut justru memicu keresahan luas karena jutaan nasabah kesulitan mengakses simpanan mereka.
Menurut laporan BBC, sekitar tiga juta nasabah terdampak krisis Bank Ueno. Jumlah tersebut setara dengan lebih dari separuh populasi Paraguay. Tidak hanya tabungan masyarakat, persoalan ini juga merembet pada dana pensiun yang ikut terdampak.
Situasi tersebut memicu protes masyarakat di sejumlah wilayah, terutama di ibu kota Asunción. Kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem perbankan pun ikut terguncang.
Bank Ueno diketahui memiliki sekitar tiga juta nasabah dan mengelola dana publik senilai kurang lebih 850 juta dolar AS. Bank sentral melakukan intervensi setelah menemukan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan solvabilitas minimum.
Selain masalah kemampuan keuangan bank, praktik penyaluran kredit kepada perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan pemegang saham pengendali juga menjadi perhatian.
Kondisi ini kemudian berkembang menjadi persoalan politik setelah muncul dugaan bahwa pemerintah tidak menjalankan pengawasan secara semestinya.
Dalam proses pemakzulan, sejumlah legislator menuding Peña memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan induk yang menaungi Ueno Bank.
Peña diketahui pernah memiliki saham di perusahaan pemilik bank tersebut hingga 2025. Kondisi itu memunculkan dugaan konflik kepentingan, terutama karena pemerintahannya dinilai memiliki kewenangan dalam mengawasi kebijakan regulator keuangan.
Para legislator juga menuding adanya campur tangan terhadap pengawasan regulator, dugaan pengalihan dana pensiun, hingga upaya menutupi persoalan kelembagaan yang melibatkan bank sentral.
Namun, Peña membantah melakukan pelanggaran. Ia menyatakan tidak memiliki investasi langsung di Ueno Bank dan menolak tuduhan bahwa dirinya terlibat dalam praktik yang merugikan masyarakat.
Sebelum proses pemakzulan diselesaikan, Peña sempat menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat melalui pidato nasional.
“Saya tidak pernah berniat mengkhianati kepercayaan yang Anda berikan kepada saya,” ucap Peña.
Pernyataan tersebut disampaikan ketika tekanan publik terhadap pemerintah semakin besar. Namun, permintaan maaf itu tidak menghentikan langkah parlemen untuk melanjutkan proses pencopotan dirinya.
Persoalan hukum Peña diperkirakan belum berakhir meskipun dirinya sudah kehilangan jabatan presiden.
Jaksa Silvia Margarita Gonzalez Vester menyatakan Peña akan menjalani pemeriksaan pada Sabtu (7/11/2026). Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kepercayaan, perdagangan pengaruh, serta persoalan yang berhubungan dengan dana.
Namun, pihak pembela menolak keras tuduhan yang diarahkan kepada mantan presiden tersebut.
Pengacara Peña, Ricardo Preda, menyebut tuduhan terhadap kliennya tidak memiliki dasar yang kuat dan sarat kepentingan politik.
“Itu adalah tuduhan sembrono dan gegabah serta tidak bertanggung jawab dan sarat kepentingan politik,” katanya.
Di sisi lain, kerasnya kritik terhadap penanganan krisis Bank Ueno terlihat dari pernyataan Senator Rafael Filizzola. Ia menilai persoalan tersebut bukan sekadar kegagalan sebuah lembaga keuangan, melainkan skandal yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara.
“Kita sedang menghadapi skandal korupsi terbesar dalam sejarah demokrasi kita. Ini sebuah pukulan telak terhadap negara, warga negara, dan kredibilitas serta citra negara,” katanya.
Pernyataan tersebut menggambarkan besarnya tekanan politik yang kini dihadapi Paraguay. Krisis perbankan yang semula berkaitan dengan persoalan solvabilitas berubah menjadi persoalan pertanggungjawaban pejabat negara.
Nasabah Bank Ueno Mendapat Ganti Rugi Penuh
Di tengah gejolak politik dan proses hukum terhadap Peña, Pedro Alliana kini menghadapi tantangan besar untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai presiden sementara, Alliana berjanji pemerintah akan memberikan kompensasi penuh kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat krisis keuangan Bank Ueno.
“Rekan senegaranya yang kini mengalami masa sulit akibat keruntuhan finansial akan mendapat kompensasi penuh,” kata Alliana.
Janji tersebut menjadi perhatian utama jutaan nasabah yang hingga kini menantikan kepastian pengembalian simpanan mereka. (disway)
Discussion about this post