Sainte Lague, Adilkah?

Oleh:
Yusran Lapananda

Penulis adalah Penulis Buku Perjalanan Dinas Undercover

Tahapan Pemilu 2024 saat ini sementara berlangsung. Tahapan pemungutan suara & perhitungan suara adalah tahapan yang dinantikan oleh para caleg & pemilih tak lama lagi berlangsung, 14-15 Februari 2024 & rekapitulasi hasil perhitungan suara 15 Februari-20 Maret 2024. Hari pemungutan suara & perhitungan suara adalah hari yang dinantikan oleh para caleg. Dalam penantian, para caleg mulai berandai-andai dalam mengalkulasi potensi suara yang akan diraih oleh masing-masing caleg dalam satu parpol atau caleg partai politik lainnya sebagai kompetitor & akumulasi suara setiap parpol.

Penantian akan jumlah suara yang diraih setiap caleg & akumulasi suara parpol adalah penting untuk penentuan kursi setiap parpol. Kursi yang diperebutkan, misalnya kursi DPR RI untuk daerah pemilihan Gorontalo sebanyak 3 kursi. Selain diperebutkan oleh parpol juga diperebutkan sesama caleg dalam satu parpol.

Semakin banyak suara yang diraih setiap caleg dalam satu parpol, semakin mengakumulasi jumlah suara parpol & semakin berpotensi beroleh kursi. Semakin bergerak semua caleg dalam satu daerah pemilihan semakin mengakumulasi jumlah suara parpol. Sebab perhitungan, penentuan & rakapitulasi suara untuk satu kursi dihitung dari akumulasi suara parpol.

Hal ini sesuai dengan perhitungan & penetapan perolehan kursi setiap parpol yang memenuhi ambang batas perolehan suara dibagi bilangan pembagi sebagaimana yang diatur dalam UU No 7 Thn 2017 ttg Pemilihan Umum yang lebih dikenal dengan metode Sainte Lague. Namun demikian, hanya parpol yang memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 4% (parliamentary threshold) yang disertakan dalam perhitungan & penetapan perolehan kursi DPR, kecuali DPRD.

PARLIAMENTARY THRESHOLD

Parpol yang akan disertakan dalam perhitungan kursi DPR hanyalah parpol yang memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 4% (parliamentary threshold) dari jumlah suara sah secara nasional, dikecualikan atas penetapan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota.

Pemenuhan ambang batas perolehan suara minimal 4% (parliamentary threshold) diatur dalam Pasal 414 & Pasal 415 ayat (1) UU No 7 Thn 2017. Parpol peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 40% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Sedangkan seluruh parpol peserta Pemilu diikutkan dalam penetuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi & DPRD (Kabupaten/Kota). Selain itu, parpol peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 40% tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan.

 PERHITUNGAN PEROLEHAN KURSI DPR & DPRD

Setelah ambang batas perolehan suara minimal 4% (parliamentary threshold) terpenuhi untuk DPR, Pasal 415 ayat (2) UU No 7 Thn 2017 telah mengatur metode perhitungan perolehan kursi DPR. Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap parpol yang memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 4% dibagi dengan bilangan pembagi 1 & diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dst.

Sedangkan untuk penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi & DPRD kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 415 ayat (3) UU No 7 Thn 2017 tanpa pemenuhan atau dikecualikan dari ketentuan ambang batas perolehan’ suara minimal 4%, maka suara sah setiap parpol dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dst.

PENENTUAN & PENETAPAN PEROLEHAN JUMLAH KURSI DPR & DPRD

Sebelumnya pada Pasal 415 ayat (2) & (3) UU No 7 Thn 2017 telah mengatur metode perhitungan perolehan kursi DPR & DPRD. Sedangkan untuk penentuan jumlah kursi DPR & DPRD telah diatur dalam Pasal 419 UU No 7 Thn 2017. Lain daripada itu, untuk penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPR & DPRD telah diatur dalam Pasal 420 UU No 7 Thn 2017. Selain itu, untuk penetapan calon terpilih telah diatur dalam Pasal 422 UU No 7 Thn 2017.

Menurut Pasal 419, perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi, & DPRD kabupaten/kota parpol peserta pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap parpol peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara miniml 4% dari jumlah suara sah secara nasional di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Dalam Pasal 420 diterangkan penetapan perolehan jumlah kursi tiap parpol peserta pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan: (a). penetapan jumlah suara sah setiap parpol peserta pemilu di daerah pemilihan sebagai suara sah setiap parpol. (b). membagi suara sah setiap parpol peserta pemilu dengan bilangan, pembagi 1 & diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dst. (c). hasil pembagian diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbarryak. (d). nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dst sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.

Pada Pasal 422 dinyatakan, penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, & DPRD kabupaten/kota dari parpol peserta pemilu didasarkan pada perolehan kursi parpol peserta pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbarryak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, & DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercanttrm pada surat suara. Sedangkan, untuk penetapan calon terpilih anggota DPR & DPD ditetapkan oleh KPU, calon terpilih anggota DPRD Provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi, & calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

SAINTE LAGUE, ADILKAH?

Sesungguhnya metode perhitungan perolehan kursi DPR & DPRD & metode penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPR & DPRD berdasarkan suara sah dibagi dengan bilangan pembagi 1 & diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dst, merupakan metode Sainte Lague. Metode Sainte Lague merupakan metode konversi perolehan suara parpol & penentuan perolehan jumlah kursi parpol ke kursi parlemen dengan konversi bilangan pembagi suara untuk mendapatkan kursi berangka ganjil mulai 1, 3, 5, 7, 9 dst.

Metode ini diperkenalkan oleh matematikawan Perancis, Andre Sainte Lague & di Amerika Serikat oleh negarawan & senator Daniel Webster. Menurutnya, harga kursi tertinggi untuk mengalokasikan kursi dalam representasi proporsional daftar partai yang digunakan dalam banyak sistem pemungutan suara. Sainte Lague kali pertama digunakan pada 1832 & 1842. Metode ini diadopsi untuk alokasi kursi proporsional di bagian kongres Amerika Serikat, yang kemudian diperkenalkan kembali di Prancis oleh André Sainte Laguë dalam artikelnya pada 1910.

Di Indonesia metode Sainte Lague pertama kali digunakan pada Pemilu 2019 berdasarkan UU No 7 Thn 2017. Metode ini mudah dilakukan sebab didukung dengan aplikasi KPU. Sebelumnya, metode yang digunakan berdasarkan UU No 8 Thn 2012 ttg Pemilu Anggota DPR, DPD & DPRD adalah Kuota Hare (Hare Quota). Hare Quota adalah metode perhitungan perolehan kursi dengan cara menentukan angka BPP (Bilangan Pembagi Pemilihan) DPRD provinsi & DPRD kabupaten/kota, yakni jumlah suara sah seluruh parpol peserta pemilu dibagi jumlah kursi di dapil yang bersangkutan.

Metode Hare Quato ini dirumuskan oleh Sir Thomas Hare (1806-1891), ahli hukum Inggris Raya. Metode ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem pemilihan dengan hasil yang proporsional bagi setiap kalangan. Kelebihan metode ini, sangat ramah dengan partai besar & menengah dengan tingkat disproposionalitas suara cenderung rendah. Sedangkan kekurangannya, pembagian kursi tak adil, sebab jumlah suara beda jauh akan tetapi sama-sama mendapatkan satu kursi. Hal ini akibat dari, setelah dibagi, sisa suara dihitung kembali & diurutkan berdasarkan rangking jumlah suara terbanyak.

Demikian pula, metode Sainte Lague tak lepas dari plus minusnya. Kelebihan Sainte Lague, dalam melakukan penghitungan suara bersifat proporsional, tak ada pembedaan & tak memihak, apakah itu partai kecil/baru ataupun partai besar. Metode ini menyediakan cara perhitungan perolehan suara kursi partai yang sederhana dan berlangsung dalam satu tahap perhitungan. Metode ini bisa menghilangkan munculnya potensi adanya sisa kursi yang tidak terbagi habis dalam satu kali tahap perhitungan. Selain itu, memberi ruang parpol dengan level menengah keatas untuk mendapat kursi pertama & menguntungkan parpol baru/kecil dengan suara yang tak terlampau jauh. Kekurangannya, parpol yang beroleh kursi pertama, untuk memperoleh kursi kedua pembaginya naik menjadi tiga, sementara partai yang dibawahnya tetap akan dibagi satu. Metode ini, menguntungkan partai kecil/baru, sebab memberi ruang kepada partai kecil/baru untuk memperoleh kursi.

Setiap metode punya plus minus, tergantung sistem itu didesain untuk mengantisipasi suara yang hilang makin kecil, suara sedikit dapat dihitung/dibagi & tidak terbuang percuma. Dipastikan baik metode Hare Quato atau BPP maupun Sainte Lague sudah adil bagi perumusnya & caleg terpilih, namun tidak bagi parpol & caleg tidak terpilih.(*)