oleh
Abdullah Ulil Albab
Presidensi ASEAN Indonesia pada tahun 2023 merupakan kali keempat sejak ASEAN pertama kali berdiri pada tahun 1967. Presiden ASEAN adalah pemimpin rotasi tahunan dari ASEAN yang memimpin semua pertemuan dan acara penting selama satu tahun. Amanah presiden meliputi koordinasi antara negara-negara ASEAN dalam mengatasi masalah politik, ekonomi, dan sosial. Pada masa kepresidenan Indonesia, fokus utama adalah: memperkuat ASEAN menjadi kawasan ekonomi yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan; serta memperkuat kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN agar mampu menjawab tantangan 20 tahun ke depan.
Salah satu agenda Indonesia dalam kepresidenan ASEAN tahun 2023 adalah mendorong digital economy di kawasan ASEAN. Topik tersebut diusung oleh Indonesia demi memperkuat inklusi keuangan dan literasi digital. Negara anggota ASEAN perlu meningkatkan kapasitas masing-masing dalam memformulasikan strategi edukasi finansial secara nasional dan meningkatkan interkonektivitas sistem pembayaran regional. Dengan adanya Regional Payment Connectivity (RPC) Initiative yang lebih luas, ekonomi dan keuangan digital ASEAN dapat terintegrasi dan merepresentasikan ASEAN pada dunia melalui implementasi G20 Roadmap for Enhancing Cross Border Payments. Selain itu, peningkatan inklusi keuangan digital juga dapat dilakukan melalui Digital Financial Inclusion Festival dan implementasi Guideline to Strengthen Digital Financial Literacy in ASEAN. Terkait isu Central Bank Digital Currency (CBDC), aset kripto dan keamanan siber, perlu adanya penguatan kolaborasi Bank Sentral dan Otoritas Moneter dari segi regulasi dan pengawasan dari potensi risiko yang dapat ditimbulkan.
Indonesia telah menunjukkan kemajuan besar dalam mengembangkan sistem pembayaran digital dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat ekonomi Indonesia dan memajukan ASEAN secara keseluruhan. Sebagai negara yang sangat bergantung pada pembayaran tunai, Indonesia telah memperkenalkan sejumlah inovasi dalam sistem pembayaran digital.
Pertama, Beberapa contoh inovasi tersebut adalah e-wallet dan Quick Response (QR) code. E-wallet yang dikembangkan oleh industri sistem pembayaran yang berada di bawah pengawasan BI sebagai regulator, memungkinkan masyarakat untuk melakukan pembayaran transaksi tanpa harus membawa uang tunai atau kartu kredit.
Kedua, Quick Response code Indonesian Standard (QRIS) yang memfasilitasi pembayaran yang mudah dari e-wallet juga telah menjadi populer di Indonesia sebagai alternatif untuk pembayaran tunai. Sampai dengan akhir bulan Februari 2023, tercatat 30 juta pengguna QRIS di seluruh Indonesia dengan volume sebanyak 249 juta transaksi pada tahun 2023 sendiri. Di Provinsi Gorontalo sendiri, sudah ada sebanyak 44,610 user QRIS dan 176.312 volume transaksi QRIS, per Februari 2023.
Ketiga, Indonesia juga telah memperkenalkan sistem pembayaran real-time atau BI-FAST. B-IFAST memfasilitasi transaksi transfer dana dalam waktu kurang dari 5 detik dan dapat digunakan oleh semua bank dan lembaga keuangan di Indonesia. Hal ini tentu sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi secara cepat dan aman.
Peningkatan sistem pembayaran digital di Indonesia telah memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan peningkatan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin) tahun 2022 sebesar 20% sejak tahun 2020, saat inovasi-inovasi tersebut pertama kali diimplementasikan. Hal Ini juga akan menjadi faktor penting dalam memajukan ASEAN di masa depan. Di bawah presidensi ASEAN Indonesia tahun 2023, inovasi dalam sistem pembayaran digital akan terus didorong untuk memperkuat ekonomi dan meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat ASEAN.
Indonesia juga akan mempromosikan kerjasama ASEAN dalam memajukan sistem pembayaran digital di kawasan. ASEAN akan menjajaki kerjasama strategi diversifikasi mata uang dengan eksplorasi transaksi mata uang lokal, atau biasa disebut Local Currency Transaction (LCT) Framework. Kerjasama ini dapat meningkatkan interkoneksi sistem pembayaran antara negara-negara ASEAN dan memperkuat ketergantungan ekonomi antara negara-negara ASEAN. Hal ini dapat membantu meningkatkan perdagangan di kawasan ASEAN dan meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat ASEAN.
Dalam kepresidenan ASEAN tahun 2023, Indonesia harus terus mempromosikan sistem pembayaran digital yang aman, cepat, dan efisien. Diharapakan Pemerintah Indonesia juga terus mendorong inovasi dalam teknologi pembayaran digital di pemerintahan pusat dan daerah, untuk memperkuat ekosistem sistem pembayaran digital di Indonesia agar dapat dicontohi oleh negara-negara ASEAN secara keseluruhan. Hal ini diharapkan menjadi milestone sistem pembayaran digital di kawasan dan memperkuat integrasi kawasan ASEAN untuk mencapai tujuan bersama yaitu mempromosikan kerjasama regional di Asia Tenggara dengan semangat kesamartaan dan kerjasama untuk berkontribusi pada perdamaian, progress, dan kemakmuran kawasan; sebagaimana visi ASEAN 2020. (*)
Penulis adalah Analis Yunior Departemen Regional Bank Indonesia
Discussion about this post