Oleh:
Ridwan Monoarfa
Pagi, 16 Oktober 2026, sekitar pukul 09.30 WIB, saya menerima telepon dari Suharso Monoarfa. Percakapan itu berawal dari artikel opini saya, “Memperbesar Kelas Menengah, Jalan Baru Gorontalo”, yang dimuat Gorontalo Post pada 12 Oktober 2026.
Selama lebih dari 30 menit, kami berbincang mengenai ekonomi, perencanaan pembangunan, dan tantangan daerah dalam menerjemahkan pertumbuhan menjadi kesejahteraan masyarakat. Suharso menyampaikan sejumlah pandangan dan catatan yang memperluas perspektif saya tentang persoalan tersebut.
Salah satu pokok pembicaraan kami adalah pemikiran ekonom Robert E. Hall dan Michael Woodford, penerima Hadiah Nobel Ekonomi 2026 atas kontribusi mereka pada landasan mikroekonomi bagi stabilisasi makroekonomi. Pembicaraan juga menyentuh pentingnya Governance, Risk, and Compliance (GRC), pendekatan yang menghubungkan tata kelola, pengelolaan risiko, dan kepatuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Bagi saya, percakapan itu bukan sekadar diskusi intelektual. Ada pertanyaan mendasar yang kembali mengemuka: bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi tidak berhenti sebagai angka statistik, tetapi benar-benar memperluas kesempatan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya?
Pertanyaan inilah yang semestinya menjadi pusat perdebatan pembangunan Gorontalo. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi dicapai, tetapi juga dari seberapa jauh pertumbuhan tersebut meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, dan memungkinkan masyarakat naik kelas secara ekonomi.
Membaca Ekonomi dari Perilaku Manusia
Inti pemikiran Robert E. Hall dan Michael Woodford, sebagaimana saya pahami dari penjelasan Suharso Monoarfa, mengingatkan kita bahwa ekonomi tidak dapat dibaca hanya melalui angka pertumbuhan, inflasi, konsumsi, dan investasi. Di balik setiap indikator terdapat keputusan rumah tangga dan perusahaan yang dipengaruhi oleh pendapatan, ekspektasi terhadap masa depan, serta kepercayaan terhadap arah kebijakan. Ketika masyarakat memiliki kepastian mengenai pekerjaan dan pendapatannya, mereka lebih berani merencanakan konsumsi, menabung, dan membangun masa depan. Sebaliknya, ketika ketidakpastian meningkat, rumah tangga cenderung menahan belanja, sementara pengusaha dapat menunda investasi dan perekrutan tenaga kerja.
Karena itu, kebijakan ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan instrumen fiskal dan moneter. Pemerintah juga perlu membangun kredibilitas, memberikan kepastian, serta menjaga konsistensi kebijakan. Kepercayaan bukan sekadar persoalan komunikasi, melainkan tumbuh dari kesesuaian antara apa yang dijanjikan pemerintah dan apa yang benar-benar dilaksanakan.
Dari perspektif tersebut, stabilitas ekonomi bukan tujuan yang berdiri sendiri. Stabilitas merupakan prasyarat agar kegiatan produksi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja dapat berlangsung secara berkelanjutan. Kebijakan juga perlu dirancang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dihadapi masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah dan pelaku usaha kecil yang paling rentan terhadap guncangan.
Namun, stabilitas saja tidak cukup. Ekonomi yang stabil tetapi produktivitasnya rendah akan sulit menciptakan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Sebaliknya, pertumbuhan yang berlangsung tanpa kepastian dan pengelolaan risiko dapat memperbesar kerentanan masyarakat.
Menurut hemat saya, di sinilah relevansi pemikiran Hall dan Woodford bagi Gorontalo. Pembangunan harus mampu menghubungkan stabilitas dengan produktivitas, lalu menerjemahkan produktivitas menjadi mobilitas sosial. Pertumbuhan baru memiliki arti ketika petani memperoleh nilai tambah yang lebih baik, nelayan dan peternak memiliki akses pasar yang pasti, UMKM berkembang menjadi usaha yang berdaya saing, serta semakin banyak masyarakat memperoleh pekerjaan produktif dan pendapatan yang layak. Dengan demikian, ukuran keberhasilan kebijakan ekonomi tidak boleh berhenti pada kemampuan menjaga indikator makroekonomi. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana kebijakan tersebut memperluas kesempatan masyarakat untuk hidup lebih baik dan mempertahankan kemandirian ekonominya.
Dari Stabilitas Menuju Kelas Menengah yang Kuat
Bagi Indonesia, persoalan tersebut berkaitan erat dengan hubungan antara pertumbuhan ekonomi, daya beli, lapangan kerja, dan kualitas pembangunan.
Pertumbuhan produk domestik bruto memang penting. Namun, pertumbuhan yang tidak diikuti penciptaan pekerjaan produktif, peningkatan pendapatan, dan perluasan kesempatan usaha berisiko tidak memberikan manfaat yang merata. Masyarakat dapat menyaksikan ekonomi tumbuh, tetapi tetap kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Usaha kecil dapat bertambah jumlahnya, tetapi belum tentu mampu meningkatkan skala usaha. Lulusan pendidikan terus bertambah, tetapi tidak semuanya memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka.
Karena itu, memperbesar kelas menengah harus menjadi agenda pembangunan yang konkret. Kelas menengah yang kuat tidak terbentuk semata-mata melalui bantuan sosial atau peningkatan konsumsi sesaat. Ia tumbuh ketika masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, memiliki keterampilan yang dibutuhkan, mampu membangun usaha produktif, serta mendapatkan akses terhadap pendidikan dan layanan dasar yang berkualitas.
Kita juga perlu memberi perhatian kepada kelompok yang rentan kembali jatuh ke bawah akibat kehilangan pekerjaan, kenaikan harga kebutuhan pokok, atau guncangan ekonomi lainnya. Memperbesar kelas menengah bukan hanya mendorong masyarakat naik kelas, melainkan juga menciptakan kondisi agar mereka mampu mempertahankan kemandirian ekonominya. Dalam konteks ini, stabilitas perlu dibaca bersama inovasi dan pertumbuhan jangka panjang.
Hadiah Nobel Ekonomi 2025 diberikan kepada Joel Mokyr, Philippe Aghion, dan Peter Howitt atas kontribusi mereka dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh inovasi. Pemikiran mereka memperlihatkan pentingnya kemajuan teknologi, pembaruan metode produksi, dan inovasi dalam mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
Jika pemikiran Hall dan Woodford membantu menjelaskan bagaimana kebijakan stabilisasi dapat meredam gejolak ekonomi, kajian mengenai inovasi memberikan pelajaran tentang bagaimana produktivitas dan kapasitas ekonomi terus ditingkatkan. Keduanya saling melengkapi. Stabilitas menciptakan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha. Inovasi membuka jalan bagi penciptaan nilai tambah, pekerjaan berkualitas, dan peningkatan pendapatan. Sementara itu, kualitas institusi menentukan apakah manfaat pertumbuhan tersebut dapat menjangkau masyarakat luas.
Bagi saya, inilah hubungan yang penting dalam agenda memperbesar kelas menengah: stabilitas memungkinkan ekonomi bertahan, inovasi membuat ekonomi berkembang, dan institusi yang efektif membantu memastikan hasilnya dirasakan masyarakat.
Gorontalo Membutuhkan Perencanaan yang Berorientasi pada Hasil
Dalam konteks Gorontalo, pemikiran tersebut menuntut perubahan cara pandang terhadap perencanaan pembangunan. Kita memiliki potensi pertanian, jagung, peternakan sapi, perikanan, rumput laut, serta beragam usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun, potensi sumber daya tidak dengan sendirinya menciptakan kesejahteraan. Diperlukan peningkatan produktivitas, pemanfaatan teknologi, akses pembiayaan dan pasar, kepastian kebijakan, serta keterhubungan antara produksi dengan industri pengolahan.
Petani, misalnya, tidak cukup hanya didorong meningkatkan produksi. Mereka membutuhkan kepastian pasar, nilai tambah hasil panen, dan posisi tawar yang lebih baik dalam rantai distribusi. Demikian pula peternak dan nelayan. Peningkatan produksi harus terhubung dengan pengolahan, penyimpanan, distribusi, dan akses pasar agar nilai ekonomi tidak seluruhnya dinikmati oleh pelaku usaha di luar daerah. UMKM juga tidak cukup dipandang sebagai objek bantuan. Kita perlu membangun ekosistem yang memungkinkan usaha kecil meningkatkan kapasitas produksi, memanfaatkan teknologi, memperluas pasar, menyerap tenaga kerja, dan tumbuh menjadi usaha yang berdaya saing.
Di sinilah perencanaan pembangunan seharusnya bekerja. Perencanaan bukan sekadar menyusun daftar program, membagi anggaran, atau mengejar realisasi belanja. Perencanaan harus mampu menjawab persoalan struktural: sektor mana yang berpotensi menciptakan pekerjaan produktif, bagaimana nilai tambah dapat bertahan di daerah, bagaimana keterampilan tenaga kerja ditingkatkan, dan bagaimana masyarakat memperoleh kesempatan untuk naik kelas secara ekonomi. Ukuran keberhasilan pembangunan pun perlu diperluas. Selain pertumbuhan ekonomi dan realisasi APBD, kita harus memperhatikan perkembangan pendapatan rumah tangga, kualitas pekerjaan, produktivitas UMKM, daya beli, serta kemampuan masyarakat keluar dari kerentanan ekonomi.
Dengan cara pandang tersebut, pertanyaan pembangunan tidak berhenti pada berapa besar anggaran yang dibelanjakan atau berapa banyak produksi yang dihasilkan. Kita harus melangkah lebih jauh: berapa banyak pekerjaan produktif yang tercipta, berapa besar nilai tambah yang dinikmati masyarakat lokal, dan sejauh mana kegiatan ekonomi memperbaiki pendapatan keluarga.
Menetapkan sasaran yang tepat memang penting, tetapi itu baru langkah awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan rencana dapat dilaksanakan secara konsisten, risiko telah diperhitungkan, dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat. Pada titik inilah perencanaan pembangunan perlu dihubungkan dengan tata kelola pemerintahan.
GRC: Menyatukan Perencanaan, Risiko, dan Pelaksanaan Pemerintahan
Pokok pembahasan lain yang dikemukakan Suharso dalam percakapan kami adalah pendekatan Governance, Risk, and Compliance (GRC). Menurut hemat saya, gagasan ini relevan untuk memperkuat hubungan antara perencanaan pembangunan, pelaksanaan pemerintahan, dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Persoalan pembangunan daerah bukan semata-mata terletak pada kemampuan menyusun rencana atau mengalokasikan anggaran. Tantangan yang lebih mendasar adalah memastikan bahwa rencana tersebut dilaksanakan dengan baik, risiko yang mungkin menghambat pencapaian sasaran telah diantisipasi, dan setiap kebijakan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam pendekatan GRC, governance menekankan kejelasan arah kebijakan, pembagian kewenangan, tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas. Risk management membantu pemerintah mengidentifikasi serta mengantisipasi berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran pembangunan. Sementara itu, compliance memastikan kebijakan dan pelaksanaannya sesuai dengan hukum serta peraturan yang berlaku.
Ketiga unsur tersebut tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. GRC menuntut keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dokumen perencanaan yang baik tidak akan menghasilkan perubahan optimal apabila tidak didukung koordinasi antarlembaga, pengelolaan risiko yang memadai, dan disiplin dalam pelaksanaan program. Pendekatan ini juga penting untuk mengatasi pola kerja sektoral yang terkotak-kotak atau silo. Setiap perangkat daerah tentu memiliki tugas dan indikator kinerja masing-masing. Namun, persoalan masyarakat tidak pernah hadir dalam batas-batas organisasi pemerintahan.
Kemiskinan, pengangguran, rendahnya produktivitas, dan terbatasnya kesempatan usaha membutuhkan kerja lintas sektor dengan sasaran yang saling terhubung. Pembangunan tidak akan optimal apabila setiap perangkat daerah hanya mengejar target sektoral tanpa memperhatikan dampaknya terhadap sasaran pembangunan secara keseluruhan.
Pengembangan pertanian, misalnya, tidak cukup diukur dari peningkatan produksi. Ia harus dikaitkan dengan infrastruktur, akses pembiayaan, industri pengolahan, kepastian pasar, dan peningkatan pendapatan petani. Demikian pula pengembangan UMKM harus terhubung dengan peningkatan keterampilan, akses permodalan, pemanfaatan teknologi, perluasan pasar, dan kemampuan menyerap tenaga kerja.
Keterpaduan tersebut membutuhkan perencanaan yang jelas, pembagian tanggung jawab yang tegas, serta koordinasi yang memastikan setiap program saling memperkuat. Pemerintah juga perlu mengantisipasi perubahan harga komoditas, gangguan produksi, keterbatasan pembiayaan, dan ketidaksesuaian antara program yang direncanakan dengan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, kepatuhan terhadap aturan harus berjalan seiring dengan pencapaian tujuan pembangunan. Akuntabilitas bukan sekadar memastikan bahwa anggaran dibelanjakan sesuai prosedur, tetapi juga menuntut pertanggungjawaban atas hasil penggunaan anggaran kepada publik.
Di sinilah GRC bertemu dengan agenda memperbesar kelas menengah. Perencanaan yang terintegrasi membantu pemerintah menentukan prioritas. Pengelolaan risiko memungkinkan pemerintah mengantisipasi gangguan terhadap produksi, investasi, dan lapangan kerja. Tata kelola serta kepatuhan yang kuat menjaga agar anggaran dan program dijalankan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, GRC tidak seharusnya dipahami sebatas perangkat administrasi atau instrumen pengendalian birokrasi. GRC perlu menjadi bagian dari cara pemerintah memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki tujuan yang jelas, risiko yang diperhitungkan, pelaksanaan yang akuntabel, dan hasil yang dapat dievaluasi.
Bagi masyarakat, kualitas pemerintahan pada akhirnya terlihat dari perubahan nyata: apakah petani memperoleh nilai tambah yang lebih baik, apakah UMKM mampu berkembang, apakah lapangan kerja produktif semakin luas, dan apakah pendapatan keluarga menjadi lebih stabil.
Karena itu, perencanaan tidak boleh berhenti pada penetapan target, penganggaran tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan, dan evaluasi tidak hanya memeriksa penyerapan anggaran. Seluruh proses pemerintahan harus diarahkan pada pencapaian hasil pembangunan yang terukur dan bermanfaat bagi masyarakat.
Menghadirkan Kembali Tradisi Perencanaan yang Kuat dan Terintegrasi
Percakapan mengenai stabilitas ekonomi, inovasi, perencanaan, dan GRC meneguhkan harapan saya agar pengetahuan, pengalaman, dan kapasitas strategis yang dimiliki para pemangku kepentingan dapat berkontribusi bagi penguatan perencanaan pembangunan Gorontalo.
Yang lebih penting daripada figur adalah bagaimana gagasan dan pengalaman tersebut diterjemahkan menjadi sistem perencanaan yang kuat, tata kelola yang terintegrasi, serta pelaksanaan program yang konsisten dan terukur.
Gorontalo membutuhkan pendekatan pembangunan yang tidak hanya mampu menetapkan ke mana daerah hendak bergerak, tetapi juga memastikan bagaimana tujuan tersebut dicapai, risiko apa yang harus diantisipasi, siapa yang bertanggung jawab, dan hasil apa yang harus dirasakan masyarakat. Pemerintah daerah perlu membangun perencanaan yang menghubungkan potensi sektoral dengan strategi investasi, pengembangan industri pengolahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, dan perluasan pasar. Seluruhnya harus didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan, indikator hasil yang jelas, serta evaluasi berkelanjutan.
Dalam pengelolaan APBD, setiap program perlu memiliki hubungan yang jelas dengan sasaran pembangunan. Penganggaran tidak semestinya hanya didasarkan pada kebiasaan tahunan atau pembagian alokasi antarsektor, tetapi juga mempertimbangkan urgensi masalah, dampak yang diharapkan, risiko pelaksanaan, dan kemampuan program menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Tentu, agenda ini tidak dapat bergantung pada satu figur. Ia membutuhkan kerja bersama pemerintah daerah, DPRD, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. Perencanaan yang baik memerlukan institusi yang kuat, koordinasi lintas sektor, transparansi, serta keberanian memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti dan hasil evaluasi.
Dalam pandangan saya, inilah substansi politik pembangunan: memastikan bahwa setiap kebijakan publik memiliki hubungan yang jelas dengan kehidupan rakyat. Keberhasilan pemerintahan bukan hanya ditentukan oleh banyaknya program yang dijalankan atau besarnya anggaran yang terserap, melainkan oleh kemampuan mengubah sumber daya publik menjadi produktivitas, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan yang lebih merata.
Penutup: Pertumbuhan Harus Membuka Jalan bagi Mobilitas Sosial
Percakapan lebih dari 30 menit itu mengingatkan saya bahwa gagasan pembangunan tidak pernah selesai hanya dengan satu artikel, satu diskusi, atau satu program pemerintah. Ia membutuhkan pemikiran yang terus diuji, kebijakan yang konsisten, dan keberanian memperbaiki cara kerja pemerintahan. Ekonomi pada akhirnya adalah persoalan manusia, kepercayaan, produktivitas, dan masa depan. Karena itu, pertumbuhan tidak boleh menjadi tujuan yang terpisah dari kehidupan masyarakat. Gorontalo membutuhkan ekonomi yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga mampu menciptakan pekerjaan produktif, memperkuat usaha lokal, menjaga daya beli, dan memperluas kesempatan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.
Untuk mencapainya, kita memerlukan perencanaan yang berorientasi pada hasil, tata kelola yang terintegrasi, pengelolaan risiko yang cermat, kepatuhan yang kuat, serta pelaksanaan pemerintahan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.
Stabilitas menciptakan kepastian. Inovasi meningkatkan produktivitas. Perencanaan menentukan arah dan prioritas. GRC membantu memastikan bahwa arah tersebut diterjemahkan menjadi pelaksanaan yang terkoordinasi, terukur, dan akuntabel. Keseluruhan unsur ini harus bermuara pada satu tujuan: memperluas kesempatan masyarakat untuk hidup lebih baik.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya ditentukan oleh seberapa tinggi angka pertumbuhan yang dicapai, melainkan juga oleh seberapa banyak rakyat yang memperoleh kesempatan untuk naik kelas dan mempertahankan kemandirian ekonominya. Memperbesar kelas menengah adalah jalan untuk memperluas kemandirian ekonomi masyarakat. Jalan itu membutuhkan perencanaan yang kuat, kebijakan yang konsisten, tata kelola pemerintahan yang baik, serta keberpihakan nyata kepada produktivitas dan mobilitas sosial rakyat Gorontalo.
Sebab, pembangunan yang sesungguhnya bukan hanya membuat ekonomi tumbuh, melainkan memastikan bahwa semakin banyak rakyat memiliki kesempatan untuk maju, mandiri, dan menatap masa depan dengan lebih pasti. (*)
Penulis adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo
Discussion about this post