Oleh:
Ridwan Monoarfa
Di sela-sela kegiatan reses sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo, perhatian saya tertuju pada satu peristiwa politik penting di belahan dunia lain: Pemilu Sela (Midterm Elections) Amerika Serikat yang diselenggarakan pada 3 November 2026. Pemilu ini menghasilkan perubahan besar dalam peta politik Amerika Serikat. Partai Demokrat berhasil merebut mayoritas di DPR dan Senat, mengubah keseimbangan kekuasaan di Kongres dan memberikan konsekuensi politik yang tidak kecil bagi pemerintahan Presiden Donald Trump. Dengan perubahan komposisi tersebut, Demokrat memiliki ruang konstitusional yang lebih besar untuk mengawasi pemerintahan, memengaruhi pembahasan anggaran, serta menentukan arah legislasi nasional.
Namun, bagi saya, Pemilu Sela Amerika Serikat tidak cukup dibaca sebagai kemenangan satu partai dan kekalahan partai lainnya. Ada sesuatu yang lebih mendasar untuk direnungkan: bagaimana demokrasi bekerja, bagaimana rakyat menggunakan hak politiknya, dan bagaimana nilai-nilai kemanusiaan seharusnya menjadi tujuan dari seluruh proses politik.
Ketertarikan saya terhadap dinamika politik Amerika Serikat bukan sesuatu yang baru. Sejak duduk di bangku SMA, saya telah mengikuti perjalanan politik negara tersebut, mulai dari era Ronald Reagan dari Partai Republik dan Jimmy Carter dari Partai Demokrat. Saya juga pernah menyaksikan secara langsung dinamika Pilpres Amerika Serikat pada 4 November 2008, ketika Barack Obama berhadapan dengan John McCain. Saat itu, saya mendapat kesempatan berada di Amerika Serikat sebagai representasi gerakan buruh untuk mempelajari partisipasi organisasi pekerja dalam proses politik dan pemilihan presiden.
Saya mengunjungi Detroit, Michigan, Virginia, dan Washington. Pengalaman tersebut memberikan perspektif tersendiri tentang bagaimana masyarakat sipil, khususnya gerakan buruh, mengambil bagian dalam menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan negara. Dari pengalaman itu saya memahami bahwa demokrasi tidak hanya hidup di gedung parlemen, ruang kampanye, atau bilik suara. Demokrasi juga tumbuh dalam organisasi masyarakat, serikat pekerja, komunitas, keluarga, dan kesadaran warga bahwa masa depan mereka tidak boleh sepenuhnya ditentukan oleh segelintir orang yang memiliki kekuasaan dan sumber daya ekonomi.
Ketika Politik Kembali Berhadapan dengan Kehidupan Manusia
Salah satu hal menarik dari Pemilu Sela kali ini adalah isu-isu yang menjadi perhatian pemilih. Biaya hidup, inflasi, pekerjaan, pelayanan kesehatan, korupsi, serta perang dan dampaknya terhadap perekonomian menjadi bagian penting dari perdebatan politik.
Kita dapat membaca hasil pemilu ini sebagai cerminan bahwa masyarakat tidak hanya menilai pemerintah berdasarkan retorika dan popularitas pemimpinnya. Mereka juga menilai apakah kebijakan negara mampu menjawab persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Berapa harga yang harus dibayar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga? Apakah pekerjaan yang tersedia memberikan penghidupan layak? Apakah masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa terancam bangkrut? Apakah pemerintah menggunakan uang publik secara bertanggung jawab? Dan sampai kapan masyarakat harus menanggung konsekuensi dari konflik yang tidak mereka kehendaki? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sesungguhnya melampaui batas ideologi dan kepentingan partai politik. Ia menyentuh persoalan paling mendasar dalam kehidupan manusia.
Di sinilah saya melihat bahwa politik seharusnya kembali kepada tujuan awalnya: mengatur kehidupan bersama agar setiap manusia memperoleh kesempatan untuk hidup bermartabat. Demokrasi kehilangan maknanya ketika hanya menjadi prosedur untuk memperoleh kekuasaan, sementara persoalan kesejahteraan, keadilan, dan kemanusiaan ditinggalkan. Sebaliknya, demokrasi menemukan maknanya ketika kekuasaan digunakan untuk melindungi kehidupan, memperluas kesempatan, dan memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.
Dari Texas dan Michigan: Suara Rakyat dan Kedaulatan Politik
Ada sejumlah peristiwa dalam Pemilu Sela kali ini yang menurut saya layak dicatat sebagai pelajaran demokrasi. Dari Texas, kemenangan Gina Hinojosa dalam pemilihan gubernur menjadi salah satu peristiwa yang menarik perhatian. Ia mencatat sejarah sebagai perempuan Latina pertama yang terpilih menjadi gubernur negara bagian tersebut. Dalam pesan politik kemenangannya, Hinojosa mengangkat pertanyaan mendasar tentang siapa sesungguhnya pemilik negara: rakyat atau kelompok miliarder dan kepentingan ekonomi yang memiliki kemampuan besar membiayai politik? Pesan bahwa Texas adalah milik rakyatnya merupakan pengingat tentang prinsip kedaulatan rakyat.
Negara bukan milik pemodal, bukan milik kelompok elite, dan bukan pula milik mereka yang memiliki akses istimewa kepada kekuasaan. Negara adalah milik seluruh warga negara. Pesan tersebut menjadi penting karena demokrasi tidak boleh kehilangan substansi kesetaraannya. Guru, perawat, pekerja, pengemudi, petani, pengusaha kecil, dan orang tua yang berjuang membesarkan anak-anaknya merupakan bagian dari masyarakat yang membangun negara. Kepentingan mereka harus memperoleh tempat dalam kebijakan publik. Pesan lain datang dari James Talarico. Dalam pidato kemenangannya, ia mengangkat pentingnya persatuan, kasih kepada sesama manusia, dan penghormatan terhadap perbedaan. Politik, menurut semangat yang disampaikannya, tidak seharusnya dibangun dengan menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling membenci.
Gagasan ini menarik untuk direnungkan. Sebab, demokrasi tidak hanya memberikan hak kepada seseorang untuk berbeda pendapat, tetapi juga menuntut kemampuan untuk menghormati orang lain yang berbeda pilihan, keyakinan, maupun identitas.
Sementara itu, dari Michigan, Abdul El-Sayed membawa perhatian pada persoalan pengaruh uang dalam politik, daya beli masyarakat, dan pelayanan kesehatan. Pesan yang disuarakannya memperlihatkan bahwa politik harus memiliki hubungan nyata dengan kehidupan masyarakat. Dalam berbagai pidato kemenangan dan pesan politik tersebut, terdapat satu benang merah yang dapat kita tarik: demokrasi harus memberikan ruang kepada rakyat untuk menentukan arah perubahan, sekaligus memastikan bahwa kepentingan masyarakat tidak tenggelam di tengah besarnya pengaruh modal dan kekuasaan. Tentu, kemenangan elektoral tidak otomatis menjamin seluruh janji politik akan terlaksana. Ujian sesungguhnya justru dimulai setelah kekuasaan diperoleh. Namun, pesan-pesan tersebut memperlihatkan pentingnya partisipasi warga, kesetaraan politik, dan tanggung jawab pemimpin kepada seluruh masyarakat.
Demokrasi Bukan Sekadar Kemenangan, tetapi Juga Pembatasan Kekuasaan
Ada satu pelajaran konstitusional yang juga penting dari Pemilu Sela Amerika Serikat.
Dalam sistem presidensial Amerika, pemilihan sela memungkinkan rakyat memberikan penilaian terhadap pemerintahan yang sedang berjalan, meskipun presiden tidak ikut dipilih kembali. Pemilu ini menjadi mekanisme koreksi di tengah masa jabatan presiden. Kemenangan Demokrat tidak serta-merta mengganti Presiden Donald Trump. Namun, perubahan komposisi Kongres akan mengubah keseimbangan kekuasaan. Pemerintahan harus berhadapan dengan lembaga legislatif yang memiliki mandat politik berbeda.
Inilah salah satu esensi demokrasi konstitusional: kekuasaan tidak boleh terkonsentrasi tanpa pengawasan. Presiden memiliki kewenangan, tetapi kewenangan itu dibatasi konstitusi. Parlemen memiliki mandat rakyat untuk membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan mengontrol penggunaan anggaran. Sementara itu, rakyat memiliki hak untuk memberikan penilaian melalui pemilihan umum. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya membutuhkan pemimpin yang memperoleh suara mayoritas. Demokrasi juga membutuhkan lembaga yang kuat, kebebasan sipil, pers yang independen, peradilan yang mandiri, serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Kemenangan politik tidak boleh menjadi alasan untuk meniadakan hak kelompok yang kalah.
Sebab, demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang hanya melindungi mereka yang menang, melainkan demokrasi yang tetap memberikan ruang dan perlindungan kepada semua warga negara. Di sinilah nilai universal demokrasi menemukan maknanya. Kebebasan, kesetaraan, keadilan, penghormatan terhadap perbedaan, dan martabat manusia harus tetap menjadi fondasi kehidupan politik, siapa pun yang sedang memegang kekuasaan.
Ketika Politik Global Menyentuh Kehidupan Manusia
Dinamika Pemilu Amerika juga mengingatkan kita bahwa keputusan politik sebuah negara tidak selalu berhenti pada batas geografisnya. Dalam dunia yang semakin terhubung, kebijakan energi, perang, perdagangan, dan hubungan internasional dapat menjalar hingga ke kehidupan masyarakat di negara lain. Konflik Amerika Serikat dan Iran serta ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, misalnya, memperlihatkan bagaimana gangguan pasokan energi dan jalur perdagangan internasional dapat memberikan tekanan terhadap perekonomian dunia. Dampaknya tidak berhenti di Washington, Teheran, atau kawasan Teluk Persia.
Guncangan harga energi dapat menjalar ke negara-negara yang bergantung pada pasokan dan perdagangan internasional. Pada akhirnya, masyarakat biasa sering kali menjadi pihak yang paling cepat merasakan konsekuensi dari keputusan politik yang tidak pernah mereka ikut ambil. Bagi saya, di sinilah politik internasional bertemu dengan persoalan kemanusiaan. Harga energi, ketersediaan pangan, pekerjaan, dan keamanan hidup bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan menyangkut martabat manusia. Kita mungkin tidak memiliki kendali atas keputusan negara-negara besar. Namun, kita memiliki tanggung jawab untuk memahami bagaimana keputusan tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat dan bagaimana negara seharusnya melindungi kepentingan rakyatnya. Karena itu, politik tidak boleh hanya dipahami sebagai hubungan antarkekuasaan. Politik juga harus dipahami sebagai tanggung jawab terhadap kehidupan manusia yang berada di balik setiap keputusan.
Mengembalikan Politik kepada Nilai-Nilai Kemanusiaan
Ada hal yang lebih mendasar yang ingin saya tarik dari seluruh peristiwa tersebut.
Kita sering memperdebatkan politik melalui perbedaan ideologi, partai, kepentingan, dan perebutan kekuasaan. Perdebatan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Namun, jangan sampai kita kehilangan kesadaran bahwa di balik semua perbedaan tersebut terdapat manusia yang harus dilindungi kehidupannya.
Seorang ibu yang kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga, seorang petani yang menghadapi kenaikan biaya produksi, seorang buruh yang kehilangan pekerjaan, seorang nelayan yang tidak dapat melaut karena mahalnya bahan bakar, dan seorang anak yang tidak memperoleh pendidikan berkualitas adalah persoalan politik yang sesungguhnya. Politik tidak boleh berhenti pada pertanyaan siapa yang berkuasa. Politik harus menjawab untuk siapa kekuasaan itu digunakan. Saya teringat pengalaman mengikuti dinamika gerakan buruh di Amerika Serikat pada 2008. Gerakan buruh bukan hanya berbicara tentang upah dan hubungan industrial. Mereka juga memperjuangkan akses terhadap kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pekerjaan yang layak, serta kesempatan yang setara dalam kehidupan politik.
Pengalaman itu mengajarkan bahwa demokrasi membutuhkan masyarakat yang terorganisasi dan berani menyampaikan kepentingannya. Rakyat tidak boleh hanya hadir ketika pemilu berlangsung, kemudian menghilang dari proses pengawasan setelah para pemimpin terpilih. Demokrasi harus hidup setiap hari melalui partisipasi, dialog, kritik, dan keberanian memperjuangkan kepentingan publik. Karena itu, nilai universal politik yang perlu terus dipertahankan adalah penghormatan terhadap martabat manusia. Tidak boleh ada kebijakan yang menganggap penderitaan rakyat sebagai angka statistik semata. Tidak boleh pula ada kekuasaan yang merasa dirinya lebih besar daripada kepentingan masyarakat.
Demokrasi Harus Membuat Manusia Lebih Merdeka
Pemilu Sela Amerika Serikat memberikan satu pelajaran bahwa demokrasi menyediakan ruang bagi rakyat untuk melakukan koreksi terhadap kekuasaan. Tetapi pelajaran yang lebih besar adalah bahwa demokrasi harus selalu diuji melalui dampaknya terhadap kehidupan manusia. Demokrasi yang hanya menghasilkan pergantian kekuasaan, tanpa memperbaiki kehidupan rakyat, akan kehilangan kepercayaan publik. Sebaliknya, demokrasi yang menjamin kebebasan, memperluas kesempatan, menghadirkan keadilan, dan melindungi kelompok rentan akan menjadi kekuatan bagi kemajuan peradaban. Demokrasi bukan sekadar mekanisme untuk memilih siapa yang memimpin. Ia adalah kesepakatan moral dan politik bahwa setiap manusia memiliki martabat, hak, dan kesempatan yang harus dihormati. Pada akhirnya, baik di Amerika Serikat maupun di berbagai belahan dunia lainnya, ukuran keberhasilan politik tidak semestinya hanya dilihat dari kemenangan elektoral, pertumbuhan ekonomi, atau besarnya kekuasaan yang dimiliki seseorang.
Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah kehidupan manusia menjadi lebih baik, apakah rakyat memperoleh kesempatan yang lebih adil, apakah pekerjaan memberikan penghidupan yang layak, apakah anak-anak memiliki masa depan, dan apakah setiap orang dapat hidup dengan martabatnya. Sebab, demokrasi bukan tujuan yang selesai ketika surat suara dihitung. Demokrasi adalah jalan panjang untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap menjadi milik rakyat dan pembangunan tetap berpihak kepada manusia. Pada akhirnya, politik seharusnya menjadi jalan untuk memanusiakan manusia. Itulah nilai universal yang melampaui batas negara, ideologi, agama, dan partai politik. (*)
Penulis adalah Politisi Partai NasDem
Discussion about this post