Gorontalopost.id – Kawasan konservasi Suaka Margasatwa Nantu di Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo terancam punah. Hal ini buntut maraknya pembalakan liar serta perburuan hewan dilindungi di kawasan tersebut. Hal ini tentu tidak membuat pihak Polda Gorontalo tidak tinggal diam.
Kapolda Irjen Pol. Helmy Santika,SH,SIK,M.Si, menggelar pertemuan dengan Penjabat Gubernur, Hamka Hendra Noer yang didelegasikan kepada Asisten II Setda Gorontalo, Sutan Rusdi, Danrem 133/NWB yang di wakili Kasi Ops Korem Letkol. Inf. Prabowo, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulut, Ashari Daeng Masiki.
Selain dihadiri oleh beberapa pejabat utama Polda Gorontalo, rapat koordinasi tersebut di ikuti pula oleh para Kapolres jajaran serta para Bupati dan walikota. Adapun agenda pembahasan rapat menyangkut permasalahan yang umum terjadi di kawasan konservasi yakni, adanya kegiatan okupasi kawasan untuk pertanian dan perkebunan, perburuan satwa endemik yang dilindungi, maupun perbuatan melawan hukum lainnya seperti illegal logging dan penambangan emas tanpa izin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat baik lokal mapun dari luar daerah. Ironisnya, kegiatan tidak bertanggung jawab ini telah dilakoni oleh mereka sudah sejak lama.
Saat pembahasan, Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Helmy Santika,SH,SIK,M.Si menyampaikan, dalam menjaga kelestarian sumber daya alam di kawasan konservasi Suaka Margasatwa Nantu di Boliyohuto, pihaknya telah melaksanakan kegiatan kepolisian dalam bentuk penjagaan, patroli dan penegakan hukum. Hanya saja selama ini menurut Helmy, dari hasil operasi, masih banyak di temukan adanya tindakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Helmy juga menambahan, jika Polri dan TNI tidak dapat bekerja maksimal tanpa ada kerja sama dari pemerintah terkait.
“Saya minta kepada jajaran Forkopimda TK. II untuk dapat bekerjasama dengan Forkopimda Provinsi termasuk pihak- pihak terkait yang telah hadir pada rapat koordinasi ini untuk menyusun langkah-langkah yang konkret maupun rencana strategis, agar secara bersama dengan pihak BKSDA khususnya membentuk satuan tugas baik pengamanan maupun penanganan berbagai permasalahan di wilayah kawasan Suaka Margasatwa,”tegas Kapolda.
Pernyataan Jenderal Bintang dua tersebut di aminkan oleh Asisten II Setda Provinsi Gorontalo, Sutan Rusdi. Menurut Rusdi, melihat kapasitas Suaka Margasatwa Nantu ini merupakan hutan konservasi bersakala nasional, olehnya itu segala sesuatunya dilaksanakan dengan berpegang teguh pada regulasi yang ada. Untuk penanganan kawasan margasatwa ini adalah kewenangan dari pemerintah pusat dalam hal ini kementerian hidup dan kehutanan di bawah pengendalian BKSDA Sulut.
“Namun demikian, problem ini menjadi tanggung jawab kita secara bersama,”ujar Sutan. Pernyataan yang sama pun dilontarkan Kepala BKSDA Sulut, Ashari Daeng Masiki. Pihaknya telah banya menemukan banyak pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab.
“Selama kami melaksanakan patroli bersama Polri, tidak sedikit kami dapati penambang liar dengan menggunakan zat mercury, banyaknya hewan yang dilindungi terperangkap jerat yang sengaja di pasang oleh masyarakat”, tutup Ashari.
Agenda rapat pun bermuara dengan hasil mufakat sebagai berikut. Yang pertama, Permasalahan Suaka Margasatwa Nantu menjadi tanggung jawab bersama, kedua, akan membentuk gugus tugas sesuai dengan lingkupnya masing masing yang akan di ajukan ke Gubernur dan terakhir pengalokasian dana dalam rangka pelaksanaan tugas. (roy)
Discussion about this post