gorontalopost.co.id— Distribusi air bersih untuk warga terdampak kekeringan di Kabupaten Gorontalo diminta tidak berjalan sendiri-sendiri. Bupati Gorontalo Sofyan Puhi meminta seluruh armada dan bantuan dikoordinasikan agar tidak menumpuk di satu wilayah sementara daerah lain masih kekurangan air.
Sofyan meminta BPBD menjadi pusat koordinasi distribusi dengan melibatkan PDAM, PMI, Badan Wilayah Sungai (BWS), serta unsur TNI/Polri. “Koordinasi ini sangat butuh lokasi yang real. Jangan sampai BPBD jalan sendiri, Dinas Sosial jalan sendiri, PDAM, PMI, dan pihak provinsi juga jalan sendiri tanpa terkoordinasi,” ujar Sofyan saat memimpin rapat evaluasi penanganan kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Ruang Dulohupa, Kantor Bupati Gorontalo, Selasa (29/9).
Menurut Sofyan, pendataan lokasi terdampak menjadi kunci agar armada air diarahkan berdasarkan kebutuhan di lapangan. Dengan begitu, distribusi tidak berulang di lokasi yang sama sementara warga di wilayah lain belum mendapat pasokan. Masalah lain yang muncul adalah keterbatasan armada. Sejumlah tangki air milik BPBD, PDAM, dan Dinas Sosial dilaporkan mengalami kendala teknis hingga kerusakan, sehingga turut memengaruhi kemampuan distribusi.
Di tengah kondisi tersebut, Sofyan menyetujui perpanjangan SK Tanggap Darurat dengan memasukkan penanganan kekeringan dan karhutla. Posko Bencana di BPBD akan menjadi pusat penanganan dan koordinasi di lapangan. Tak hanya kekeringan, pemerintah daerah juga diminta bersiap menghadapi ancaman banjir. Sofyan meminta peralatan darurat, termasuk sarana dapur umum dan perahu karet, segera diperiksa dan dirawat agar tidak baru disiapkan ketika bencana sudah terjadi. Bagi pemerintah daerah, persoalan distribusi air kini bukan sekadar soal berapa banyak tangki yang tersedia, tetapi seberapa tepat bantuan itu menjangkau warga yang membutuhkan. (adv)
Discussion about this post