Gorontalopost.id – Setelah diberhentikan dari partai, PPP kini mulai menseriusi pergantian antar waktu (PAW) terhadap Sri Masri Sumuri dari Deprov Gorontalo. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Gorontalo telah menyurati Deprov terkait usul PAW terhadap Sri Masri Sumuri. Surat tertanggal 17 Juni 2022 itu, telah dibacakan dalam rapat paripurna, kemarin (30/6) oleh Sekretaris Deprov, Mitran Tuna.
Dalam surat bernomor 213/EX/DPW/VI/2022 itu, DPW PPP Gorontalo menyampaikan usul PAW terhadap Sri Masri Sumuri dilakukan menindaklanjuti terbitnya surat keputusan DPP PPP nomor 0612/SK/DPP/W/IV/2022 tanggal 29 April 2022 tentang pemberhentian keanggotaan partai dan penggantian antar waktu Sri Masri Sumuri dari Deprov.
Pengusulan PAW ini juga didasarkan pada PP 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Tatib DPRD pada 99 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf e bahwa mekanisme pengusulan anggota DPRD diusulkan oleh partai politik.
Oleh karena itu, Pimdeprov diharapkan untuk menerima dan memproses usul PAW sekaligus menyampaikan usul pemberhentian ini ke Mendagri melalui Gubernur.
Surat DPW PPP ini ditandatangani oleh Ketua DPW PPP Nelson Pomalingo dan Sekretaris DPW, Sarwan La Duhu.
Disisi lain, Sri Masri Sumuri rupanya tidak tinggal diam terhadap upaya PPP untuk merecalnya dari Deprov. Langkah Sri Masri Sumuri yang sedang memproses hukum pemecatannya dari PPP, menjadi salah satu senjatanya untuk menghentikan proses PAW terhadap dirinya.
Melalui kuasa hukumnya, Sri Masri Sumuri meminta Pimpinan Deprov untuk tidak memproses usulan PAW terhadap dirinya karena pemecatannya dari PPP sedang digugat secara perdata ke pengadilan.
Permintaan itu disampaikan secara tertulis dan dibacakan oleh Sekretaris Deprov Mitran Tuna dalam rapat paripurna kemarin. Mitran membacakan surat dari kuasa hukum Sri Masri Sumuri itu setelah surat dari DPW PPP dibacakan.
Surat dari kuasa hukum Sri Masri Sumuri bernomor 13/RBHI/GTO.S.Perm/VI/2022 perihal gugatan perbuatan melawan hukum atas SK DPP nomor 0612/SK/DPP/W/IV/2022.
Didalam surat itu, tiga kuasa hukum Sri Masri Sumuri masing-masing Linson Mangapul Sitorus, SH, Marselian Rajak, SH, dan Frida The SH menyampaikan bahwa SK DPP PPP tentang pemberhentian keanggotaan partai dan pergantian antar waktu terhadap Sri Masri Sumuri dari Deprov, belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena Sri Masri Sumuri masih mengajukan upaya hukum untuk pembatalan atau pencabutan SK tersebut.
Upaya hukum yang yang diambil yaitu mengajukan keberatan atau peninjauan kepada mahkamah partai terhadap SK DPP PPP.
Kemudian melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri Gorontalo dengan register perkara nomor 48/Pdt.G/2022 tertanggal 27 Juni 2022. Gugatan itu dilayangkan untuk DPP PPP Cq. Suharso Monoarfa dan Asrun Sani masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PPP yang menerbitkan SK. Serta DPW PPP yang memberikan rekomendasi terbitnya SK DPP.
Menanggapi dua surat masuk dengan substansi yang berlawanan itu, Ketua Deprov Paris Jusuf mengatakan, pimpinan Deprov belum bisa mengambil sikap. Masih perlu ada kajian dan pendalaman terhadap hal ini.
“Masih akan kita kaji,” ujar Paris Jusuf singkat.
Sekretaris DPW PPP, Sarwan La Duhu menilai, gugatan hukum yang sedang ditempuh Sri Masri Sumuri tidak bisa menghentikan proses PAW. Dia menilai surat dari kuasa hukum Sri Masri Sumuri hanya sebatas informasi.
“Itu hanya pemberitahuan bahwa gugatannya sudah didaftarkan ke pengadilan. Tapi untuk menghentikan proses PAW harus melalui putusan pengadilan. Misalnya ada putusan sela,” ujarnya.
Sarwan mengatakan, usulan PAW merupakan hak partai. Karena anggota DPRD adalah utusan atau perpanjangan tangan partai di legislatif.
“Dan kalau merujuk ke aturan, setelah menerima usulan PAW, pimpinan dewan dibatasi waktu untuk memprosesnya ke Gubernur lalu ke Mendagri,” ucap Sarwan. (rmb)
Discussion about this post