GORONTALO -GP- 20 tahun sudah Provinsi Gorontalo berdiri menjadi daerah otonom. Sejak pertama kali terbentuk pada 5 Desember tahun 2000 silam. Walau masih tergolong muda, Provinsi Gorontalo bisa bersaing dengan provinsi-provinsi lain yang sudah lama terbentuk, bahkan diperhitungkan. Utamanya dari sisi sumber daya manusia (SDM). Sejak dulu, putra-putra Gorontalo mampu berkiprah di level nasional hingga internasional. Sebut saja Presiden RI ketiga, BJ Habibie yang juga dikenal sebagai ilmuwan dunia di bidang penerbangan. Teori crack yang ditemukan BJ Habibie memberikan andil besar terhadap pengembangan industri penerbangan internasional.
Masih dalam dunia sains, Gorontalo juga memiliki putra Gorontalo yang dikenal sebagai salah satu ilmuwan Indonesia dalam bidang geologi, yakni Prof. Jhon Ario Katili. Di dunia sastra, putra Gorontalo HB Jassin dikenal sebagai salah satu sastrawan terbaik Indonesia. Bahkan, untuk urusan kebangkitan teknologi elektronik, putra Gorontalo menjadi pionernya, yakni Tayeb Mohammad Gobel.
Setelah putra-putra terbaik Gorontalo itu wafat, kiprah mereka di level nasional terus dilanjutkan oleh penerusnya. Bahkan saat ini, putra-putri Gorontalo makin banyak yang berkiprah di level nasional. Hingga makin mempertegas kuatnya daya saing SDM Gorontalo. Boleh dikata, saat ini menjadi era emas bagi putra-putri Gorontalo. Era emas itu, harusnya ikut memberi dampak besar bagi pertumbuhan pembangunan di bumi Serambi Madinah ini.
Tercatat ada dua putra Gorontalo yang mendapatkan kepercayaan menduduki kabinet menteri Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Yaitu Suharso Monorfa dipercayakan menjadi Menteri PPN/ Bappenas. Suharso juga saat ini menjadi Plt Ketua Umum PPP. Posisi Suharso sebagai ‘koki’ pembangunan nasional, sangat strategis untuk memacu pembangunan di Gorontalo. Kemudian, Zainudin Amali yang ditunjuk menjadi Menteri Pemuda dan Olaharaga. Pria asal Buhu, Kecamatan Telaga ini, juga semestinya menjadi pematik prestasi olahraga dari Gorontalo, serta pendorong pembangunan fasilitas olahraga di daerah ini.
Masih di level pemerintahan, tahun 2020 ini, salah satu Putra Gorontalo juga mendapatkan kepercayaan menjadi duta besar Indonesia untuk Bosnia-Herzegowina, yaitu Roem Kono. Lewat mantan anggota DPR RI asli Suwawa itu, Gorontalo harusnya bisa berkibar di Bosnia.
Di lembaga legislatif, putra Gorontalo berlatar belakang pengusaha nasional, Rachmat Gobel menduduki jabatan Wakil Ketua DPR-RI. Rahmat yang juga pernah menjadi Menteri Perdagangan itu, punya peran penting untuk memajukan pembangunan dan perekonomian di Gorontalo. Kebijakanya di DPR RI, diharap mampu melambungkan pembangunan di daerah ini. Begitupun dengan Mantan Gubernur Gorontalo yang juga pernah menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY, Fadel Muhammad. Ia dipercaya menjadi Wakil Ketua MPR dari unsur DPD.
Satu lagi putra Gorontalo yang dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses nasional yang pernah mencalonkan diri Wakil Presiden di Pilpres 2024 yaitu Sandiaga Uno.
Saat ini, beberapa putra Gorontalo juga mendapatkan kepercayaan memimpin sejumlah BUMN dan lembaga negara. Seperti Thomas Djamaluddin yang menjadi Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) dan Abraham Mose sebagai Direktur Utama, PT Pindad.
Dalam dunia hiburan tanah air, Gorontalo juga ikut berkontribusi dengan kehadiran artis dan penyanyi nasional yang berdarah Hulondhalo seperti Cyntia Lamusu, dan Volland Humonggio. Sejumlah putra Gorontalo juga mendapatkan kepercayaan menjadi wakil rakyat dan kepala daerah, maupun sekarang ini diusung ke Pilkada di daerah lain. Seperti, Udin Hianggio yang menjadi Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), dan sekarang ini mencalonkan diri Gubernur Kaltara.
Bupati Boltim, Sehan Landjar, yang saat ini mencalonkan diri Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Mantan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo itu ‘dipinang’ Ketua DPD I Golkar Sulut, Chistiany Paruntu untuk bertarung di Pilgub Sulut. Begitu pun dengan Iskandar Kamaru, pria berdarah Gorontalo itu dipercaya masyarakat Bolaang Mongondow Selatan sebagai Bupati dan kini sedang mencalonkan diri untuk periode kedua. Di Makassar, ada Danny Pomanto yang pernah menjabat Walikota pada kota terbesar di Indonesia timur itu. Saat ini, Danny kembali mencalonkan diri sebagai Walikota. Selain itu, salah satu putra Gorontalo juga mendapatkan kepercayaan menjadi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Sjafrin Liputo. Termasuk politisi gerindra, Harris Bobihoe yang menjabat Wakil Ketua DPRD Jawa Barat.
Kiprah putra-putri Gorontalo di level nasional ini tentu diharapkan tidak hanya sekadar bisa mengangkat citra Gorontalo. Lebih dari itu, keberadaan mereka diharapkan bisa menjadi sebuah kekuatan untuk mendorong percepatan pembangunan di Gorontalo. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, juga berharap agar orang Gorontalo yang sukses di luar daerah untuk dapat membantu pembangunan di Gorontalo.
Harapan ini tentu cukup beralasan. Mengingat Provinsi Gorontalo saat ini masih menghadapi persoalan-persoalan mendasar dalam bidang pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Gorontalo masih perlu digenjot. Meski dalam tiga tahun terakhir sejak 2019 ada kecenderungan peningkatan angka IPM, tapi angka itu masih berada di bawah nasional. Pada 2019, IPM Gorontalo pada angka 68,49. Sementara nasional sejumlah 71,92.
Begitupun dengan gini ratio atau ketimpangan sosial. Angka gini ratio Gorontalo pada Maret masih lebih tinggi dari nasional sejumlah 0,4. Sementara nasional sejumlah 0,3. Begitupun dengan angka kemiskinan yang masih lebih tinggi dari nasional. Angka kemiskinan Gorontalo pada 2019 sejumlah 15,52 persen. Sementara nasional sejumlah 9,78 persen.
Ketua Deprov Gorontalo Paris Jusuf mengatakan, walau masih banyak tantangan pembangunan, tapi tak dipungkiri Gorontalo telah mengalami banyak kemajuan pembangunan bila dibandingkan Gorontalo sebelum mekar dari Sulawesi Utara. Oleh karena itu, agar terjadi lompatan pembangunan, maka salah satu kuncinya adalah kebersamaan dan sinergitas dari semua stakeholder. Program yang dijalanlan oleh Pemerintah Provinsi harus bisa ditunjang oleh Kabupaten-kota.
“Dalam banyak kali tatap muka DPRD dengan masyarakat, provinsi diposisikan sebagai sinterklas. Artinya semua persoalan pembangunan dilimpahkan ke Provinsi. Padahal, penanganan pembangunan sudah ada porsinya. Ada kewenangan provinsi dan kabupaten-kota,” tandasnya.
Paris Jusuf mengemukakan, untuk bisa memacu percepatan pembangunan, kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah adalah keterbatasan fiskal. Besarnya kebutuhan untuk mendanai program pembangunan tidak ditopang oleh kemampuan APBD. “Maka salah satu solusinya adalah memaksimalkan program APBN untuk bisa mendukung program APBD. Solusi lainnya adalah sinergitas program provinsi dan kabupaten-kota,” tandasnya. Dirgahayu Provinsi Gorontalo. (rmb)
Discussion about this post