gorontalopost.co.id – Antrean kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Gorontalo menjadi perhatian Pemerintah Kota Gorontalo. Di tengah panjangnya antrean, pemerintah memastikan kondisi pasokan bahan bakar minyak (BBM) masih aman dan tidak sedang mengalami kelangkaan. Pelaksana Tugas (Plt) Asisten II Pemerintah Kota Gorontalo, Abdulhafidz Daud, mengatakan ketersediaan BBM, baik bensin maupun solar, masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterima pemerintah dari pihak terkait, persediaan BBM diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun.
Menurut Abdulhafidz, panjangnya antrean di SPBU lebih banyak dipicu kekhawatiran masyarakat setelah beredar informasi mengenai kemungkinan pembatasan penyaluran BBM ke sejumlah daerah. Informasi tersebut kemudian memunculkan kepanikan. Sebagian masyarakat memilih membeli BBM lebih banyak dari kebutuhan normal karena khawatir pasokan akan berkurang atau terjadi kelangkaan. “Stoknya aman. Ini lebih kepada kekhawatiran masyarakat karena ada informasi soal pembatasan penyaluran,” ujar Abdulhafidz.
Ia menegaskan, berdasarkan penjelasan Pertamina maupun pengelola SPBU, kuota BBM untuk kabupaten dan kota di Gorontalo masih berada dalam kondisi aman. Meski demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap sejumlah persoalan yang ditemukan dalam proses penyaluran BBM di lapangan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penggunaan barcode saat pengisian BBM. Pemerintah meminta setiap kendaraan menggunakan barcode yang sesuai dengan identitas kendaraan penerima.
Penggunaan barcode kendaraan lain dinilai dapat mengganggu akurasi pencatatan sekaligus memengaruhi ketepatan penyaluran BBM berdasarkan kuota yang telah ditetapkan. Selain itu, aktivitas penjualan BBM kembali di pinggir jalan juga menjadi sorotan. Praktik tersebut dinilai berpotensi memperpanjang antrean apabila BBM yang dibeli di SPBU kemudian dijual kembali kepada masyarakat.
Pengelola SPBU juga meminta pemerintah lebih selektif dalam menerbitkan rekomendasi pembelian BBM untuk sektor tertentu, seperti industri, pertanian, dan perikanan. Abdulhafidz mengakui terdapat kekhawatiran rekomendasi BBM disalahgunakan oleh oknum tertentu. BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan sektor usaha justru berpotensi dialihkan untuk dijual kembali di depot-depot pinggir jalan. Untuk itu, pengawasan tidak hanya diperlukan di SPBU, tetapi juga terhadap jalur distribusi setelah BBM keluar dari titik pengisian.
Para pengelola SPBU turut mendorong adanya monitoring kuota secara berkala bersama Pertamina. Langkah ini dinilai penting untuk mengetahui secara faktual kondisi penyaluran di masing-masing SPBU dan mendeteksi lebih dini apabila terjadi ketidakseimbangan distribusi. Pemerintah Kota Gorontalo memastikan berbagai persoalan tersebut akan ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama Pertamina, pengelola SPBU, serta pihak terkait lainnya.
Abdulhafidz berharap pengawasan yang lebih ketat dapat menjaga distribusi BBM tetap tepat sasaran sekaligus meredam kekhawatiran masyarakat. “Harapan-harapan dari para pengelola SPBU itu insya Allah akan kita tindaklanjuti di tingkat Pemerintah Kota Gorontalo,” kata Abdulhafidz.(adv)
Discussion about this post