Oleh:
Ridwan Monoarfa
Masa reses parlemen semestinya tidak hanya menjadi agenda konstitusional untuk menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga menjadi ruang untuk membaca arah masa depan daerah. Apa yang saya temukan di Desa Motihelumo dan Desa Deme Dua, Kecamatan Sumalata Timur, menunjukkan bahwa tantangan Gorontalo Utara hari ini jauh melampaui persoalan infrastruktur. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana membangun manusia sekaligus memulihkan ekologi sebagai fondasi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Karena itu, ketika bersama mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Gadjah Mada (UGM), pemerintah desa, dan masyarakat kami menanam pohon durian, saya memaknainya bukan sebagai kegiatan seremonial penghijauan. Menanam pohon adalah sebuah pernyataan politik bahwa pembangunan tidak boleh lagi memosisikan alam sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai mitra yang harus dijaga. Pohon yang ditanam hari ini adalah investasi jangka panjang untuk menjaga sumber mata air, memperkuat ketahanan lingkungan, mengurangi risiko bencana, sekaligus mewariskan kehidupan yang lebih baik kepada generasi mendatang.
Dari Infrastruktur Menuju Keadilan Ekologis
Selama ini pembangunan daerah terlalu sering diukur dari indikator yang mudah terlihat: panjang jalan yang diaspal, jumlah gedung yang dibangun, atau besarnya nilai proyek fisik. Padahal, ukuran keberhasilan pembangunan tidak berhenti pada beton dan aspal. Keberhasilan juga ditentukan oleh kemampuan daerah menjaga daerah aliran sungai, memulihkan tutupan hutan, melindungi kawasan pesisir, serta mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana.
Ironisnya, Gorontalo Utara yang dianugerahi bentang alam yang indah, potensi pertanian yang besar, dan kekayaan wisata alam yang luar biasa, justru masih akrab dengan banjir yang berulang hampir setiap musim penghujan. Fenomena ini menjadi peringatan bahwa pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan pada akhirnya akan menghadirkan biaya sosial dan ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan investasi untuk menjaga ekosistem.
Kritik terhadap paradigma pembangunan seperti ini pernah disampaikan oleh Karl Polanyi. Ia mengingatkan bahwa ekonomi tidak boleh dipisahkan dari kehidupan sosial dan keseimbangan alam. Ketika pembangunan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan masyarakat dan lingkungan, yang lahir bukanlah kesejahteraan, melainkan berbagai krisis ekologis dan sosial. Karena itu, pembangunan daerah harus mengembalikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial.
Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Amartya Sen bahwa hakikat pembangunan adalah memperluas kemampuan manusia (capabilities) untuk hidup sehat, aman, berpendidikan, dan bermartabat. Kemampuan itu tidak mungkin berkembang apabila masyarakat terus hidup dalam ancaman banjir, kehilangan sumber air, atau menyaksikan kerusakan lingkungan yang menggerus ruang hidup mereka. Dengan demikian, menjaga ekologi bukanlah agenda yang terpisah dari pembangunan manusia, melainkan prasyarat bagi terwujudnya kualitas hidup yang lebih baik.
Implikasinya jelas. APBD tidak boleh hanya diposisikan sebagai instrumen membiayai proyek-proyek fisik, tetapi juga sebagai instrumen membangun ketahanan ekologis. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk rehabilitasi hutan, konservasi daerah aliran sungai, perlindungan kawasan pesisir, dan penghijauan sesungguhnya adalah investasi bagi keselamatan masyarakat sekaligus keberlanjutan ekonomi daerah.
Membangun Manusia dari Desa
Dialog bersama pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan warga memperlihatkan persoalan yang jauh lebih mendasar. Aspirasi masyarakat tidak berhenti pada kebutuhan pembangunan fisik. Mereka berbicara tentang stunting, rendahnya literasi anak-anak, keterbatasan air bersih, hingga minimnya ruang bagi pemuda untuk berkembang. Semua itu menunjukkan bahwa masyarakat sesungguhnya sedang menuntut hadirnya negara dalam memenuhi hak-hak dasar mereka.
Persoalan stunting dan rendahnya literasi menjadi alarm yang tidak boleh diabaikan. Sulit membayangkan masa depan Gorontalo Utara yang maju apabila anak-anak desa belum memperoleh gizi yang baik dan akses terhadap bacaan yang memadai. Kemajuan sebuah daerah tidak diukur dari megahnya kantor pemerintahan, tetapi dari lahirnya generasi yang sehat, gemar membaca, berpikir kritis, dan memiliki keberanian untuk bermimpi lebih besar daripada keadaan yang mereka hadapi hari ini.
Karena itu, gerakan literasi berbasis desa harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah. Pojok baca, perpustakaan desa, dukungan terhadap relawan literasi, hingga penguatan budaya membaca di sekolah semestinya tidak dipandang sebagai program pelengkap, melainkan investasi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. APBD harus lebih berani berpihak pada pembangunan manusia, sebab di situlah letak kekuatan sesungguhnya suatu daerah.
Pelajaran penting juga kami temukan di Pulau Dionumo. Pulau yang menyimpan keindahan wisata tersebut masih menghadapi persoalan mendasar berupa keterbatasan air bersih. Mahasiswa KKN menawarkan solusi sederhana melalui optimalisasi penampungan air hujan. Gagasan ini patut diapresiasi sebagai solusi jangka pendek yang berbasis ilmu pengetahuan. Namun, penyediaan air bersih tetap merupakan tanggung jawab negara yang harus diwujudkan melalui kebijakan pembangunan jangka panjang. Hak atas air bersih adalah hak dasar warga negara yang tidak boleh bergantung pada musim ataupun kondisi geografis.
Kolaborasi mahasiswa bersama Karang Taruna, pemerintah desa, dan masyarakat juga memperlihatkan bahwa desa sesungguhnya memiliki kekayaan yang sering luput dari perhatian, yakni modal sosial. Robert D. Putnam menyebutnya sebagai social capital: jaringan kepercayaan, norma, dan kerja sama yang memungkinkan masyarakat menyelesaikan persoalannya secara kolektif. Pengalaman di Motihelumo membuktikan bahwa pembangunan yang berhasil tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada kuatnya rasa saling percaya, partisipasi, dan gotong royong.
Dalam konteks itu, pemikiran Elinor Ostrom menjadi sangat relevan. Ia menunjukkan bahwa keberlanjutan sumber daya alam lebih mudah diwujudkan ketika negara, masyarakat, dan komunitas lokal bekerja bersama. Negara tidak mungkin bekerja sendiri, sementara masyarakat juga tidak boleh dibiarkan memikul seluruh beban pembangunan. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan warga merupakan fondasi pembangunan yang tangguh sekaligus berkelanjutan.
Seluruh pengalaman selama reses di Motihelumo dan Deme Dua mengajarkan bahwa politik yang substantif bukanlah politik yang sibuk membangun citra, melainkan politik yang mampu menerjemahkan suara rakyat menjadi kebijakan yang berpihak pada masa depan. Politik tidak boleh berhenti di ruang-ruang rapat atau sekadar menjadi kompetisi elektoral lima tahunan. Politik harus menjadi instrumen untuk membangun manusia, menjaga kelestarian alam, memperkuat modal sosial, dan memastikan setiap kebijakan publik memperluas kesempatan hidup masyarakat.
Pada akhirnya, masa depan Gorontalo Utara tidak akan ditentukan oleh seberapa banyak proyek yang diresmikan, melainkan oleh seberapa banyak pohon yang tumbuh, anak-anak yang terbebas dari stunting, budaya membaca yang berkembang, keluarga yang memperoleh akses air bersih, serta pemuda yang diberi ruang untuk berkarya. Ketika keadilan ekologis, pembangunan manusia, dan modal sosial bertemu dalam kebijakan publik, di situlah pembangunan memperoleh makna yang sesungguhnya: bukan sekadar meningkatkan angka pertumbuhan, tetapi membangun peradaban yang adil, tangguh, dan berkelanjutan.
Bagi saya, itulah makna terdalam dari sebuah reses. Bukan sekadar mendengar aspirasi, melainkan menangkap arah zaman dari desa, lalu memperjuangkannya menjadi kebijakan publik. Sebab, masa depan Gorontalo Utara tidak dibangun dari ruang-ruang kekuasaan semata, tetapi dari keberanian mendengar rakyat, merawat alam, dan menumbuhkan harapan bersama. (*)
Penulis adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo
Discussion about this post