Decoupling Cita-Cita Besar Presiden Prabowo Subianto

Oleh:
Muh. Amier Arham

…..Tidak ada pertumbuhan tanpa nasionalisme (Liah Greenfeld).

Saya diberi kesempatan untuk mengikuti —-Sarasehan Kebangsaan—-, untuk menyerap sebanyak mungkin informasi dan best practice kebijakan pemerintah. Sarasehan ini yang kedua kalinya dilaksanakan, dengan topik yang sesuai dengan peminatan saya “Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia” yang diselenggarakan oleh Kemendiktisaintek kerjasama dengan MRPTNI, diketuai oleh Rektor UNG di JICC Senayan dari tanggal 26 – 28 Juni 2026.

Acaranya dihadiri sebanyak 2.600 rektor, dekan dan para guru besar dari berbagai disiplin ilmu. Presiden Prabowo Subianto memberikan paparan yang cukup komprehensif sekitar 5 jam terkait dengan cita-cita besarnya mengenai pengelolaan bangsa yang ia telah pelajari selama puluhan tahun sebelum masuk ke pemerintahan.

Berbagai kebijakan telah ditelorkan, mulai dari MBG, KDMP, pembentukan Danantara, pembangunan sekolah rakyat, sekolah garuda dan teranyar sekolah terintegrasi, ekspor satu pintu tiga komoditas strategis untuk menghilangkan under invoicing dan under pricing, serta kebijakan lainnya untuk memperkuat nation state dan survival state.

Cita-cita besar Presiden Prabowo tidak terlepas dari pandangannya mengenai pengelolaan ekonomi dan kekayaan SDA yang tersebar diseluruh pelosok tanah air, namun kekayaan itu lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang dan negara-negara luar, sementara mayoritas rakyat tidak (kurang mendapatkan) limpahan kekayaan sumber daya.

Dari paparan yang disampaikan oleh presiden saya menangkap bahwa kebijakan-kebijakan yang dijalankan saat ini tidak terlepas dari stimulan pikiran yang diserap dan berpijak pada penguatan rasa nasionalisme dalam membangun ekonomi, dengan menukil pikiran Lian Greenfeld (sosiolog) pada bagian endorse tulisan ini, yang juga ditampilkan dalam paparan presiden. Nukilan tersebut diekstraksi dari buku “The Spirit Of Capitalism: Nasionalism and Economic Growth”. Tidak ada pertumbuhan berkelanjutan tanpa nasionalisme, dan nasionalisme adalah penggerak utama dibalik lahirnya kapitalisme modern dan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.

Oleh karena itu, nampak kebijakan ekonomi yang dijalankan saat ini menjadi antitesa dari pemikiran ekonomi pasar (neoliberalisme). Selama puluhan tahun, terlebih setelah reformasi berjalan, pasar Indonesia begitu terbuka, atas nama pasar bebas semua komoditi pengadaannya dilepas ke mekanisme pasar. Alhasil ketimpangan kekayaan kian melebar. Dimana sumber daya strategis dikuasai oleh segelintir orang (oligarki), jumlahnya hanya sekitar 60 orang.

Pada zaman orde baru, mereka hanya bermain dan mengontrol kegiatan ekonomi, namun saat ini mereka lebih berani dan vulgar menampakkan diri mengatur ladang politik lewat kontestasi pemilihan pemimpin nasional dan daerah. Dari tangan pemimpin yang didukung oleh mereka, akan lebih mudah mengatur kebijakan yang menguntungkan kelompok dan kepentingannya. Kondisinya menjadi lebih parah karena disokong oleh perilaku birokrat yang menganut “Deep State”.

Kelompok ini sempat disentil oleh Menteri Pertahanan dan Menteri Pekerjaan Umum beberapa waktu silam. Para “Deep State” bekerja di lingkungan birokrat, militer, dan jaringan intelejen yang beroperasi secara independen di luar kendali otoritas politik resmi. Agendanya tersembunyi dan berupaya mempertahankan kekuasaan atau kepentingan ekonomi tanpa merasa perlu bertanggung jawab ke publik. Apa dampak dari perilaku “Deep State”? Ia menghambat reformasi dan kebijakan pemerintah, praktik korupsi dan kolusi sehingga mereka merasa antouchable, prioritasnya adalah mementingkan kelompok dibanding dengan kepentingan hajat hidup orang banyak.

Kondisi ini mendorong pemerintah membentuk Satgas PKH, dalam rangka menertibkan perkebunan sawit ilegal, penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal. Kebijakan ini tentu melahirkan resistensi dari mereka yang terkena dampak kebijakan, serta negara-negara yang selama ini menerima limpahan “ekonomi rente”.

Maka dalam konteks ini diharapkan pemerintah dan jajarannya hingga ke bawah konsisten mengawal dan mendukung kebijakan tersebut. Hal ini dibutuhkan karena biasanya kebijakan pada tataran atas yang ideal, terjadi keterlepasan (decoupling) di tingkat implementasi.

Oleh karena itu presiden menawarkan model pemerintahan yang telah banyak dipraktekkan oleh negara-negara peer, yaitu statecraft. Di dalamnya memadukan seni, keterampilan atau keahlian untuk mengelola pemerintahan suatu negara, dalam statecraft pemimpin merumuskan strategi, baik untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan di dalam negeri maupun untuk berdiplomasi di dunia internasional.
Atas berbagai kebijakan ekonomi yang lebih mencerminkan “nasionalisme”, nampak bersifat intervensionisme, karena itu lembaga-lembaga internasional dan negara penganut neoliberlisme menganggap kebijakan pemerintah anti pasar. Alhasil, pasar saham terkoreksi dan mata uang domestik (rupiah) mengalami depresiasi cukup dalam.

Dalam konteks ini, pemerintah nampak tidak terlalu hirau dengan terkoreksinya pasar dan mata uang domestik. Hanya saja model komunikasi pemerintah menghadapi situasi tersebut cenderung menggampangkan masalah, sehingga tidak sedikit publik merasa geram.
***
Pemerintah saat ini lebih fokus pada penguatan semangat nasionalisme dengan memperkuat produksi dalam negeri, mengurangi importasi terutama untuk pangan dan energi. Kedua komoditi ini merupakan kebutuhan primer yang kian meningkat demand-nya setiap tahun. Oleh karena itu USA atau negara maju lainnya akan berupaya mengontrol produksi pangan dan sumber energi dengan berbagai cara untuk mendominasinya.

Isu lain menjadi perhatian oleh presiden pada serasehan ini adalah pilar-pilar SDGs, terutama pilar 1 (No Poverty) dan pilar 2 (Zero Hungry). Itulah yang melandasi program MBG, kendati program ini saya sendiri lebih merekomendasikan sasarannya bersifat targeted, bukan bersifat universal. Sebab dengan skema universal pembiayaannya cukup besar, yang akan mengganggu alokasi anggaran sektor dasar lainnya. Program MBG cukup mulia, agar tidak terjadi lagi malnutrisi yang akan menghambat pertumbuhan anak-anak Indonesia sehingga melemahkan produktivitas.

Cita-cita besar presiden untuk mengejar zero hungry dan memperbaiki gizi seimbang anak-anak Indonesia, pada tataran implementasi lagi-lagi terjadi decoupling. Karena para petinggi BGN yang diberi amanah mereka lupa diri, karena ternyata selain menjadi pemburu rente, juga adalah bagian dari “Deep State” yang menghianati tujuan mulia membangun SDM bangsa. (*)

Penulis adalah Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG