Oleh:
Ridwan Monoarfa
Membuka kembali buku Daoed Joesoef, Studi Strategi: Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional, memicu refleksi mendalam atas situasi hari ini. Di tengah tensi geopolitik global, krisis pangan, dan ketidakpastian ekonomi, sebuah pesan fundamental kembali bergema: strategi sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kekuatan pertahanan militer, melainkan dari kapasitasnya membaca zaman dan membangun ketahanan nasional.
Tantangan global ini menuntut daerah seperti Gorontalo untuk mengubah paradigma. Pembangunan tidak boleh lagi terjebak sebagai rutinitas administratif tahunan atau sekadar mengejar angka pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Pertumbuhan tanpa fondasi sosial dan ekonomi yang kokoh pada akhirnya hanya akan melahirkan kemajuan yang rapuh. Membangun strategi berarti mengintegrasikan seluruh potensi daerah untuk memperkuat daya tahan masyarakat menghadapi guncangan luar.
Tantangan Struktural Gorontalo
Sebagai daerah berkembang, Gorontalo berada di posisi dilematis. Di satu sisi, kita memiliki potensi agraria dan maritim yang melimpah—mulai dari jagung, hilirisasi kelapa, peternakan sapi, hingga kekayaan pesisir Teluk Tomini. Namun di sisi lain, daerah ini masih dibayangi oleh tantangan struktural yang serius:
- Minimnya industrialisasi dan hilirisasi produk lokal.
- Migrasi produktif tenaga muda ke luar daerah.
- Tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.
Jika tata kelola ekonomi kita hanya berhenti pada penjualan bahan mentah, Gorontalo akan sulit membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
Menuju Kebijakan Konkret: Tiga Langkah Strategis
Pemikiran strategis tidak boleh mandek sebagai refleksi akademik, melainkan harus diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret. Melalui fungsi legislasi dan penganggaran di DPRD, ada tiga langkah taktis yang perlu segera kita dorong:
Pertama, Stabilisasi Harga Melalui Sistem Resi Gudang (SRG). Kemandirian pangan harus dimulai dari perlindungan petani. Optimalisasi SRG di sentra pertanian sangat krusial untuk menjaga stabilitas harga komoditas utama seperti jagung. Pemerintah daerah harus hadir sebagai penyangga produksi rakyat agar petani memiliki posisi tawar yang kuat menghadapi fluktuasi pasar saat panen raya.
Kedua, Hilirisasi dan Integrasi Infrastruktur (Kasus Pelabuhan Anggrek). Kita harus mulai keluar dari pola ekonomi bahan mentah. Infrastruktur fisik tidak boleh dipandang sebagai proyek beton mati, melainkan generator nilai tambah. Dalam konteks ini, pengembangan Pelabuhan Anggrek di Gorontalo Utara melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi pintu gerbang strategis. Jika kawasan di sekitar pelabuhan ini diintegrasikan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pertanian Terintegrasi, Gorontalo tidak hanya menjual komoditas mentah, melainkan membangun rantai nilai utuh dari desa hingga pasar internasional.
Ketiga, Transformasi SDM Berbasis Kebutuhan Daerah. Alokasi beasiswa dan pendidikan vokasi harus digeser secara radikal ke sektor riil: teknologi pertanian modern, budidaya perikanan, dan hilirisasi digital UMKM. Tujuannya agar generasi muda Gorontalo tidak sekadar menjadi pencari kerja yang meninggalkan daerah, tetapi menjadi aktor inovasi yang membangun desa mereka sendiri.
Penutup
Pesan Daoed Joesoef sangat jelas: pembangunan tanpa strategi hanya melahirkan kemajuan sesaat, sedangkan strategi tanpa pembangunan akan menjadi gagasan kosong. Ketahanan nasional pada akhirnya bertumpu pada ketangguhan daerah-daerahnya. Dengan membangun kemandirian dari daerah, Gorontalo tidak hanya sedang menyelamatkan ekonominya sendiri, tetapi juga sedang ikut menopang kedaulatan bangsa di tengah perubahan dunia. (*)
Penulis adalah Politisi NasDem dan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo
Discussion about this post