Menyoal Paradoks Pembangunan di Gorontalo: Pertumbuhan Tinggi, Kemiskinan Teguh

Oleh:
Ridwan Monoarfa

Narasi keberhasilan ekonomi Indonesia hari ini sering menempatkan Pulau Sulawesi sebagai episentrum pertumbuhan baru nasional. Dengan angka pertumbuhan yang konsisten melampaui rerata nasional, kawasan ini dipuja sebagai model keberhasilan transformasi ekonomi kawasan timur Indonesia. Namun, di balik angka makro yang impresif tersebut, tersimpan paradoks yang mengusik nurani publik: mengapa ledakan pertumbuhan ekonomi belum mampu mengikis kemiskinan secara signifikan?

Persoalan utama pembangunan hari ini bukan lagi semata-mata bagaimana menciptakan pertumbuhan, melainkan siapa yang menikmati hasilnya. Pertumbuhan tanpa distribusi hanya akan melahirkan kemakmuran statistik, sementara kemiskinan sosial tetap berakar di tingkat tapak. Grafik ekonomi boleh menanjak tinggi, tetapi jika kesejahteraan rakyat berjalan di tempat, maka pembangunan kehilangan makna moralnya.

Ilusi Angka dan Dominasi Modal

Secara teoritis, kritik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berpijak pada kegagalannya memotret distribusi kesejahteraan. Di Sulawesi Tengah, misalnya, pertumbuhan ekonomi mencapai 8,47 persen pada 2025, namun ditopang oleh sektor ekstraktif pertambangan yang padat modal. Kekayaan terkonsentrasi pada korporasi besar dan tenaga ahli dari luar daerah, sementara masyarakat lokal justru menghadapi inflasi harga kebutuhan pokok dan tekanan ekologis. Pertumbuhan akhirnya hanya menjadi akumulasi modal bagi segelintir elite ekonomi.

Gorontalo menyajikan wajah paradoks yang berbeda namun serupa dalam esensi. Berdasarkan laporan BPS Provinsi Gorontalo, pertumbuhan ekonomi daerah melonjak hingga 7,68 persen (y-on-y) pada Triwulan I-2026, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,61 persen. Pertumbuhan ini sebagian besar masih ditopang oleh sektor pertanian, khususnya jagung. Namun, potret kesejahteraan petani di lapangan justru memperlihatkan kenyataan yang kontras.

Jagung Tumbuh, Petani Tetap Terpuruk

Berdasarkan data terbaru per Februari 2026, Nilai Tukar Petani (NTP) Gorontalo masih fluktuatif di kisaran 104–106 poin, atau tepatnya berada pada angka 105,79. Secara teknis angka ini memang menunjukkan petani masih berada di atas ambang batas keuntungan. Namun, keuntungan tersebut sangat tipis dan belum cukup menciptakan lompatan ekonomi bagi masyarakat desa. Kondisi ini merupakan “lampu kuning” bagi daya beli petani karena mereka sangat rentan terhadap kenaikan biaya produksi dan inflasi perdesaan.

Kenaikan harga panen sering kali habis tertelan oleh mahalnya pupuk, benih, dan ongkos distribusi yang terus meningkat. Ironinya, jagung tumbuh subur di tanah Gorontalo, tetapi nilai tambah ekonominya justru “terbang” ke luar daerah. Petani menanggung risiko gagal panen dan biaya produksi, sementara rantai keuntungan terbesar dinikmati oleh industri pakan ternak dan pedagang besar di luar wilayah. Akibatnya, pertumbuhan tercatat di daerah, tetapi akumulasi modalnya mengalir keluar.

Di tengah rapuhnya posisi ekonomi petani tersebut, keberadaan subsidi pupuk dan benih sesungguhnya masih menjadi penyangga terakhir kehidupan desa. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi bila subsidi itu ditiadakan: biaya produksi akan melonjak, daya tahan petani semakin runtuh, dan kemiskinan perdesaan berpotensi melebar. Namun di sisi lain, keadaan ini juga mengundang pertanyaan kritis: apakah subsidi pupuk dan benih jagung benar-benar lebih banyak dinikmati petani, atau justru lebih menguntungkan para pedagang dan mata rantai distribusi di atasnya?

Inilah alasan mengapa sektor pertanian tetap menjadi kantong utama kemiskinan meski ia menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari Statistik ke Dapur Rakyat

Meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Gorontalo telah masuk kategori “tinggi” dengan angka 72,62, dan Indeks Kebahagiaan daerah ini berada di jajaran 10 besar nasional, kita tidak boleh terlena. Kebahagiaan subjektif dan kuatnya modal sosial jangan sampai dijadikan pembenar atas kelanggengan kemiskinan struktural.

Sudah saatnya orientasi pembangunan bergeser dari sekadar mengejar angka pertumbuhan menuju pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Untuk Gorontalo, transformasi pertanian dari hulu hingga hilir harus menjadi harga mati. Pemerintah perlu melakukan intervensi nyata melalui stabilisasi Nilai Tukar Petani, memperluas industri pengolahan berbasis desa, serta memperkuat koperasi agar nilai tambah ekonomi benar-benar menetap di tangan petani.

Kita harus memastikan daerah penghasil bukan sekadar penyedia bahan baku dan buruh murah bagi industri besar. Sebab ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah seberapa tinggi grafik ekonomi naik di layar presentasi, melainkan seberapa banyak dapur rakyat tetap menyala. Ketika pertumbuhan tidak mampu membebaskan petani dari jerat kemiskinan, maka yang sedang kita saksikan bukanlah prestise pembangunan, melainkan kegagalan yang dibungkus dengan angka-angka indah. (*)

Penulis adalah anggota DPRD Provinsi Gorontalo