Gorontalopost.co.id GORONTALO — Keterbatasan anggaran tak menghalangi Pemerintah Kota Gorontalo dalam memperkuat pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kota Selatan. Justru, arah intervensi kini dibuat lebih fokus dan menyentuh langsung kebutuhan warga hingga ke tingkat lingkungan.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo, Meidy N. Silangen, dalam kegiatan silaturahmi pemerintah bersama masyarakat yang digelar di Kelurahan Limba B, pekan kemarin.
Menurut Meidy, meski ruang fiskal terbatas, perhatian pimpinan daerah terhadap sektor infrastruktur tetap menjadi prioritas utama. “Tahun 2025, total anggaran infrastruktur di Kecamatan Kota Selatan sekitar Rp2,54 miliar. Ini difokuskan pada pekerjaan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Salah satu proyek utama adalah pemeliharaan berkala ruas Jalan Letjen Suprapto dengan nilai sekitar Rp1,7 miliar yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, intervensi juga diperkuat melalui dana pengembangan kecamatan yang diarahkan untuk kebutuhan dasar, seperti pengadaan armada kebersihan hingga normalisasi saluran drainase.
Menariknya, penanganan drainase dilakukan secara terukur dan terpetakan. Tercatat sebanyak 65 titik saluran ditangani dengan total panjang mencapai 15.555 meter yang tersebar di sejumlah kelurahan.
Kelurahan Limba B menjadi wilayah dengan cakupan penanganan terbesar, diikuti Limba U1, Limba U2, Biawao, dan Biawu. “Ini bukan sekadar pembersihan, tetapi langkah sistematis untuk mengurangi genangan dan memperlancar aliran air di kawasan padat penduduk,” jelasnya.
Memasuki 2026, arah pembangunan masih berfokus pada penguatan layanan dasar dan fasilitas publik. Beberapa program yang disiapkan antara lain rehabilitasi pagar di dua sekolah dasar negeri, pemeliharaan jalan di kawasan perdagangan, serta penataan area parkir di lingkungan kantor wali kota.
Sementara itu, melalui skema dana pengembangan kelurahan, intervensi akan lebih spesifik menyasar kebutuhan tiap wilayah. Di Kelurahan Limba B misalnya, anggaran tidak hanya digunakan untuk pembersihan saluran, tetapi juga pembangunan drainase baru lengkap dengan penutup serta rehabilitasi kantor lurah.
Pendekatan ini menandai pergeseran pola pembangunan yang tidak lagi bersifat umum, melainkan berbasis kebutuhan riil masyarakat yang dihimpun dari hasil identifikasi lapangan, termasuk melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). “Perencanaan kita sekarang benar-benar berangkat dari kebutuhan di lapangan, jadi lebih tepat sasaran,” pungkas Meidy.(adv)
Discussion about this post