Oleh:
Ridwan Monoarfa
Dalam masa reses di daerah pemilihan Gorontalo Utara, penulis kembali diingatkan oleh pemandangan yang berulang: sapi-sapi berkeliaran merumput di kaki bukit, menyatu dengan lanskap alam yang subur. Pemandangan ini bukan sekadar panorama desa, melainkan indikasi kuat bahwa Gorontalo tidak kekurangan sapi. Persoalannya bukan pada ketersediaan ternak, tetapi pada kegagalan kebijakan mengolahnya menjadi sumber nilai tambah dan kemandirian ekonomi.
Gorontalo memang bukan daerah miskin sapi. Pada 2024, populasi sapi potong di Provinsi Gorontalo mencapai 154.612 ekor. Kabupaten Gorontalo menjadi kontributor terbesar dengan 78.029 ekor, disusul Boalemo 21.525 ekor, Bone Bolango 18.592 ekor, dan Pohuwato 15.425 ekor. Angka ini menegaskan bahwa sapi potong telah menjadi basis produksi ekonomi desa yang nyata.
Fakta lain tak kalah penting. Pada Maret 2025, Gorontalo mengirim 2.944 ekor sapi ke Kalimantan dengan nilai transaksi sekitar Rp52,9 miliar. Artinya, sapi potong Gorontalo telah terhubung dengan pasar antardaerah dan menghasilkan uang besar. Namun pertanyaan kuncinya sederhana: uang itu tinggal di mana, dan siapa yang paling diuntungkan?
Di sinilah paradoks kebijakan sapi potong Gorontalo terlihat jelas. Produksi ada, transaksi terjadi, tetapi peternak tetap di posisi yang sama. Nilai tambah tidak menetap di desa, tidak menguatkan ekonomi rakyat, dan tidak memperbesar basis fiskal daerah. Yang tumbuh justru rutinitas program dan politik distribusi bantuan.
Di tengah wacana hilirisasi yang kembali mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Gorontalo 2027, pertanyaan mendasar patut diajukan: apakah sapi potong sungguh diposisikan sebagai sektor strategis pembangunan daerah, atau sekadar alat politik distribusi yang diproduksi ulang setiap tahun?
Selama ini, keberhasilan kebijakan sapi potong lebih sering diukur dari berapa ekor bantuan disalurkan, bukan dari apa yang berubah dalam struktur ekonomi peternak. Pemerintah bahkan menargetkan penambahan 900 ekor sapi melalui inseminasi buatan pada 2025. Namun tanpa perubahan struktur usaha, penambahan populasi hanya melahirkan statistik baru, bukan kemandirian.
Sebagai anggota legislatif, penulis tidak menolak bantuan ternak. Yang dipersoalkan adalah ketiadaan arah kebijakan. Bantuan sapi tanpa desain hilirisasi hanya menjadi intervensi sesaat. Peternak tetap kecil, terfragmentasi, dan bergantung—lebih sering menjadi objek program ketimbang subjek industri.
Stabilitas Program, Mandeknya Perubahan Struktur Pengelolaan Sapi
Persoalan sapi potong sejatinya bukan soal teknis peternakan, melainkan pilihan kebijakan ekonomi daerah. Pembangunan kerap dimaknai sebagai menjaga stabilitas: anggaran terserap, program berjalan, laporan selesai. Stabilitas memang penting, tetapi stabilitas tanpa transformasi hanya melahirkan keteraturan administratif, bukan kemajuan ekonomi.
Akibatnya, sapi potong diperlakukan sebagai proyek tahunan, bukan sektor strategis. Produksi berjalan, tetapi rantai nilai tambah dikuasai pihak luar. Gorontalo memelihara sapi, sementara daerah lain menikmati daging, industri, dan nilai tambahnya. Peternak dipuji sebagai tulang punggung, tetapi tidak diberi posisi tawar.
Dari Politik Bantuan ke Politik Hilirisasi
Jika Gorontalo serius menjadikan sapi potong sebagai penggerak ekonomi daerah, perubahan arah kebijakan tidak bisa ditunda. Sapi potong harus diposisikan sebagai sektor strategis daerah. Kebijakan perlu diarahkan pada penguatan koperasi peternak yang fungsional, integrasi hulu–hilir, serta pembangunan ekosistem hilirisasi daging lokal—dari pakan, pembibitan, penggemukan, hingga pengolahan dan distribusi.
Tanpa perubahan struktur, bantuan apa pun hanya memperpanjang ketergantungan. Populasi boleh bertambah dan perdagangan antar meningkat, tetapi peternak tetap lemah dan daerah rapuh secara fiskal.
Penutup
Selama sapi potong hanya dipelihara sebagai angka laporan dan bahan kampanye program, Gorontalo sesungguhnya sedang menipu dirinya sendiri atas nama pembangunan. Kita memproduksi sapi dan merayakan transaksi miliaran rupiah, tetapi membiarkan peternak tetap kecil, tercerai — terframentasi dan bergantung. Inilah kegagalan kebijakan yang paling telanjang: sapi tumbuh, anggaran habis, tetapi struktur ekonomi rakyat tidak pernah dibangun. Tanpa keberanian memutus politik bantuan dan memulai hilirisasi yang berdaulat, sapi akan terus menjadi alat kekuasaan—sementara kemiskinan dipelihara sebagai warisan tahunan. Wallahu a‘lam bish-shawab (*)
Penulis adalah anggota DPRD Provinsi Gorontalo
Discussion about this post