Gorontalopost.co.id — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepatuhan atas pengelolaan belanja daerah tahun anggaran 2024 dan 2025, Selasa (13/1/2026). Laporan diterima secara langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Ketua DPRD Provinsi Thomas Mopili.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Hery Purwanto meminta agar Pemerintah Provinsi agar segera menindaklanjuti beberapa temuan yang berada di beberapa intansi seperti Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah Provinsi, RSUD Hasri Ainun Habibie dan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan (JIJ) di Dinas PUPR KP. Proses tindak lanjut dilakukan selama 60 hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Menyikapi hasil temuan tersebut Gubernur Gusnar telah menyampaikan pada Inspektur provinsi agar langkah tindak lanjut hasil temuan BPK harus masuk dalam agenda rapat pimpinan yang dilakukan setiap awal bulan.
Rapat pimpinan yang sebelumnya membahas tentang evaluasi realisasi fisik dan kemajuan pembangunan, pada tahun ini ditambahkan dengan tindak lanjut hasil pengawasan serta langkah antisipasinya.
“Kita mencoba ini secara serius dan Isya Allah ini akan berhasil dengan baik dalam kerangka kita terus membangun akuntabilitas dan transprasi penyelenggaraan pemerintahan di provinsi Gorontalo” Ungkap Gusnar.
Pihaknya juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi terus bekerja serius ditengah fiskal yang makin rendah ke daerah. Kerja serius ini memberikan capaian yang signifikan diantaranya ranking satu nasional pendapatan APBD tahun anggaran 2025 berdasarkan laporan kemendagri dan ranking enam belanja terbaik di seluruh Indonesia.
Sebagai penutup, Gubernur Gusnar menjelaskan bahwa seluruh temuan, kesimpulan dan rekomendasi yang disampaikan dalam LHP akan menjadi masukan konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah. H
al ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. “Kami menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah terkait akan menindaklanjuti rekomendasi BPK secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” tutupnya. (tro/*)
Discussion about this post