Umar : Rp 5 Miliar Melenceng, Sebut APBD-P Pemprov Tak Sesuai Instruksi Prabowo, Ada Renovasi Toilet

Gorontalopost.co.id, GORONTALO — Rapat paripurna pengesahan ranperda perubahan APBD 2025 Provinsi Gorontalo yang berlangsung di Deprov, kemarin (25/8), tak berjalan mulus. Tak semua anggota Deprov yang hadir dalam rapat paripurna itu, setuju perubahan APBD disahkan.

Dari 35 anggota Deprov yang hadir, ada satu anggota Deprov yang tak setuju. Yaitu Umar Karim dari fraksi Nasdem. Ia menolak pengesahan Ranperda perubahan APBD 2025 karena di dalamnya mengakomodir anggaran sekitar Rp 5 miliar lebih yang penggunannya dinilai melenceng dari instruksi Presiden Prabowo Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

Anggaran Rp 5 miliar lebih itu sambung Umar digunakan untuk mobil patwal, pemeliharaan rumah dinas gubernur, penataan aula rudis gubernur, pemeliharaan rudis Sekda, mobil dinas asisten 1 dan 2, penataan ruang oval, event organizer pimpinan sekretariat, rehab toilet/kamar mandi kantor gubernur, jasa konten kreatif, pemeliharaan kantor Bapeda, Popnas dan penunjang Dispora, serta formasi KORMI.

“Saya meminta anggaran itu tidak dimasukkan dalam APBD Perubahan sebagai kepatuhan terhadap perundang-undangan dan pimpinan tertinggi negara,” ujar Umar Karim. Tapi sorotan yang dilayangkan Umar Karim tak merubah sikap mayoritas anggota Deprov yang hadir dalam ruang sidang paripurna.

Sehingga Ketua Deprov Thomas Mopili memutuskan untuk melakukan voting dalam proses pengambilan keputusan. Thomas meminta anggota Deprov yang tak setuju dengan pengesahan APBD-P untuk berdiri.

Hasilnya sudah diduga. Hanya Umar Karim yang berdiri. Selebihnya memilih duduk. Thomas Mopili akhirnya mengetuk palu sidang sebagai tanda bahwa sidang paripurna telah menyetujui pengesahan ranperda perubahan APBD 2025 menjadi Perda.

Saat Gubernur Gusnar Ismail memberikan tanggapan atas pengesahan perubahan APBD 2025, dia sempat menyentil mengenai sorotan yang dilayangkan Umar Karim. “Provinsi Gorontalo termasuk dalam 7 persen Pemda di Indonesia yang taat asas dan patuh dalam hal efisiensi anggaran,” ujarnya.

Gusnar menyatakan bisa memaklumi dinamika yang mewarnai proses pembahasan perubahan APBD 2025. “Ini karena anggaran yang dibahas dalam perubahan hanya sedikit. Sementara kebutuhan pembiayaan sangat besar,” tambahnya. (rmb)