Gorontalopost.id, GORONTALO – Program Sarjana, Magister, dan Doktor Administrasi Publik Universitas Negeri Gorontalo (UNG) sukses menyelenggarakan kuliah umum yang bertema, “Check and Balance dalam Implementasi Kebijakan Publik”.
Kuliah umum dibuka Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Dr. Zuchri Abdussamad, S.I.K.,M.Si., yang dihadiri Ketua Program Studi (Kaprodi) S1, S2, dan S3 Administrasi Publik, para dosen, serta mahasiswa baru dari ketiga jenjang pendidikan tersebut.
Dikutip dari laman resmi UNG, secara khusus kuliah umum menghadirkan narasumber utama Guru Besar Administrasi Publik dari Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Haedar Akib, M.Si,. Dalam pemaparannya, Prof. Haedar banyak mengulas tentang pentingnya mekanisme check and balance, dalam proses implementasi kebijakan publik. Ia menjelaskan bahwa prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dapat berjalan dengan efektif, adil, dan transparan.
“Check and Balance penting dalam implementasi kebijakan publik untuk beberapa alasan: yakni mencegah penyalahgunaan kekuasaan, mendorong transparansi dan akuntabilitas serta menjamin partisipasi masyarakat yang pada akhirnya membuat kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan dan keinginan publik,” jelas Prof. Haedar.
Menurutnya Check and balance bukan hanya sebuah konsep teoritis, tetapi merupakan alat yang penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kebijakan publik benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun akademisi, sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan kebijakan publik. “Check and Balance dalam konteks kebijakan publik penting dipahami karena mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau lembaga tertentu secara tidak sah atau tidak etis,” terangnya, seperti dilansir ung.ac.id.
Lebih lanjut dijelaskan Prof. Haedar, jika melihat situasi dan kondisi ekonomi-politik-hukum di Indonesia yang “tidak baik-baik saja” maka tantangan dalam penerapan check and balance adalah ketimpangan kekuatan antar-lembaga, korupsi dan kepentingan politik yang dapat melemahkan fungsi pengawasan dan akuntabilitas, serta kurangnya partisipasi publik dalam pengawasan eksternal terhadap implementasi kebijakan.
Sementara itu Dekan FIS Dr. Zuchri Abdussamad, S.I.K.,M.Si., menyampaikan apresiasi kepada narasumber atas ilmu dan wawasan yang diberikan kepada para mahasiswa. Kuliah umum diharapkan dapat memperkaya pemahaman mahasiswa tentang dinamika implementasi kebijakan publik, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang kritis dan konstruktif di masa depan.
“Ini tentunya menjadi awal yang inspiratif bagi mahasiswa baru Program Administrasi Publik UNG, yang diharapkan dapat terus mengembangkan kemampuan analitis dan kritis mereka dalam bidang administrasi publik,” kata Zuchri.
Para peserta kuliah umum, termasuk mahasiswa baru dari program sarjana hingga doktoral, menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap materi yang disampaikan. Mereka terlibat aktif dalam sesi diskusi, dengan berbagai pertanyaan dan tanggapan yang mencerminkan keinginan untuk memahami lebih dalam tentang peran check and balance dalam kebijakan publik. (tro/ung)
Discussion about this post