Gorontalopost.id, GORONTALO – Pemerintah Kota Gorontalo akan terus mengupdate data penerima bantuan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE), agar bantuan yang disalurkan tidak salah sasaran.
Hal itu sebagaimana instruksi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, Muhadjir Effendy dalam rangka menurunkan angka kemiskinan ekstrem, yang disampaikan pada rapat koordinasi regional IV Sulawesi, terkait upaya PPKE yang diselenggarakan via zoom, Kamis (8/8/2024).
“Sesuai yang disampaikan Pak Menko tadi untuk selalu mengupdate daftar penerima bantuan PPKE agar tidak salah sasaran,” ucap Asisten II Setda Kota Gorontalo, Effendy Rauf, usai dirinya mewakili penjabat (Pj) Sekda Kota Gorontalo, Deddy Kadullah mengikuti Rakor tersebut.
Effendy menegaskan, mengupdate penerima bantuan PPKE akan terus dilakukan dengan cara optimalisasi peran masyarakat dalam verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrem melalui musyawarah kelurahan.
Ditegaskan Effendy pula, Pemerintah Kota Gorontalo akan terus melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan ekstrem hingga mendekati angka 0, seperti tujuan nasional yang disampaikan Menko Bidang PMK.
Upaya yang dilakukan, menurut Effendy, diantaranya mendukung percepatan kebijakan satu data Indonesia (SDI), optimalisasi peran masyarakat dalam verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrem melalui musyawarah kelurahan, optimalisasi peran TKPKD dalam penanggulangan kemiskinan daerah, meningkatkan kolaborasi multipihak.
“Bukan cuma itu, kami juga terus meminimalisir tumpang tindih bantuan untuk keluarga penerima manfaat,” lanjut Effendy.
Pun begitu, Effendy berharap pemerintah pusat dalam hal ini Kemenko Bidang PMK, dapat merumuskan kebijakan yang menyentuh akar masalah kemiskinan, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan.
“Kami berharap Kebijakan ini harus inklusif, menjangkau semua lapisan masyarakat, dan berkelanjutan dalam jangka panjang,” ungkapnya.
Alokasi anggaran dari pemerintah pusat juga kata Effendy diharapkan dapat ditingkatkan, khususnya untuk program-program penanggulangan kemiskinan berupa pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas termasuk jalan, listrik, akses internet, perumahan, serta pemberdayaan ekonomi lokal untuk mendukung UMKM mendapatkan akses pembiayaan modal dan pelatihan kewirausahaan yang dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Sebelumnya, Menko Bidang PMK, Muhadjir Effendy, pada rapat itu, mengapresiasi kinerja jajaran pimpinan daerah Regional IV Sulawesi yang telah berupaya keras dalam melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Saya mengapresiasi jajaran pimpinan daerah Regional 4 Sulawesi dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Alhamdulillah berdasarkan data BPS Maret 2024, kemiskinan ekstrem kita berada di posisi 0,83 persen. Ini tentu bukan hanya kerja Kemenko PMK, tetapi kerja para pimpinan daerah dan seluruh masyarakat, kementerian dan lembaga sehingga kita bisa mencapai target di bawah satu persen,” ujar Muhadjir.
Muhadjir menyampaikan, untuk terus menembus target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol persen sesuai arahan presiden, pemerintah daerah harus cermat memperhatikan data sasaran melalui verifikasi dan validasi secara berkala yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi masyarakatnya.
“Salah satu kelemahan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah yaitu data sasaran yang perlu terus ditajamkan karena masih ada exclusion error dan inclusion error. Ini satu kendala utama ketika melakukan intervensi kebijakan,” ungkap Muhadjir.(rwf)
Discussion about this post