Gorontalopost.id, GORONTALO – Perebutan rekomendasi calon gubernur (Cagub) Partai Golkar rupanya sengit. Setelah kubu Idah Syahidah memastikan sudah dapat tiket DPP Golkar ke Pilgub Gorontalo, dua kader Beringin yang juga berjuang mendapatkan tiket itu, mengisyaratkan belum menyerah. Bahkan kubu Tony Uloli menyoroti netralitas tim 5 DPD I dalam melakukan penjaringan Cagub Golkar.
“Tim 5 yang dibentuk DPD I saya nilai tidak netral dalam menjalankan tugas yang diemban. Mereka terlihat berpihak pada salah satu dari tiga bakal calon yang bakal diusung partai Golkar,” kata Koordinator pemenangan Tony Uloli, Irfan Mahmud, Rabu (24/7).
Dugaan tak netralnya tim 5 tersebut, menurut Irfan, bisa dilihat pada pelaksanaan konferensi pers yang dilaksanakan di gedung DPD I Golkar Gorontalo pada Selasa (23/7. Kata Irfan, pada konferensi pers tersebut, tim 5 mengumumkan surat instruksi dari DPP Golkar kepada Idah Syahidah Rusli Habibie.
“Bagi saya, itu (mengumumkan surat instruksi DPP ke Idah Syahidah) aneh. Iya, aneh. Surat itu kan ditujukkan kepada Ibu Idah, bukan kepada tim 5. Dan yang mengumumkan sebaiknya tim sukses dari Ibu Idah di tempat yang netral, lebih bagus lagi di posko pemenangan Ibu Idah,” kata Irfan.
Lebih khusus, Irfan menyoroti peran Ghalieb Lahidjun yang menurutnya memiliki peran ganda. Ghalieb di mata Irfan, berperan sebagai Timses Idah Syahidah sekaligus sekretaris tim penjaringan calon Gubernur dari Partai Golkar.
“Ghalieb saya fikir harus dikoreksi posisinya sebagai sekretaris tim 5. Karena lebih banyak tampil sebagai Timses Ibu Idah. Saya ga masalah dia ada di timses Ibu Idah, karena itu hak dia. Cuma tolong jangan ada di tim penjaringan, tim 5. Supaya netralitas tim 5 terjaga dan hasil penjaringan nanti, benar-benar objektif,” tegasnya.
Pun begitu, lanjut Irfan, kubu Tonny Uloli tak gentar jika tim 5 sudah berpihak ke salah satu bakal calon. Sebab, yang memutuskan calon yang diusung Golkar adalah wewenang DPP.
“Kami tak pernah gentar. Toh yang memutuskan siapa yang diusung wewenangnya DPP. Toh selama ini semua arahan tim 5 selalu ditaati oleh Pak TU. Sejauh ini kami tetap optimis Pak TU akan dapat rekomendasi Cagub Golkar,” pungkas Irfan.
Sementara itu, Sekretaris tim 5 Partai Golkar Gorontalo, Ghalieb Lahidjun saat dikonfirmasi mengatakan bahwa hal tersebut tidak perlu ditanggapi panjang lebar. “Tidak perlu saya jawab panjang lebar, nanti besok kalau beliau ada waktu luang tolong pesiar ke kantor DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo di Telaga,” kata Ghalieb Lahidjun.
“Nanti saya telepon staf administrasi di kantor untuk perlihatkan juga surat tembusan dari DPP Partai Golkar ke DPD Golkar Provinsi yang menegaskan hal yang sama dengan surat milik ibu Idah,” lanjutnya.
Surat tersebut, kata Ghalieb Lahidjun, merupakan salah satu hal yang menjadi dasar dari tim 5 untuk mempublikasikan hal tersebut.
“Karena sudah ada penegasan dari DPP bahwa Bacakada hanya tinggal satu orang sehingga Golkar Provinsi Gorontalo termasuk tim 5 menggelar konferensi pers utk mempublikasikan instruksi tersebut ke publik,” tandasnya.
Marten Taha sendiri enggan berkomentar banyak atas surat yang dirilis DPP Golkar terkait instruksi agar Idah Syahidah mencari koalisi.
Dia lebih memilih untuk menunggu perkembangan dan petunjuk DPP. “Saya juga akan berkomunikasi dengan Ibu Idah dan Pak Tonny,” sambung Marten yang juga Ketua DPD II Golkar Kota Gorontalo itu.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar telah menerbitkan surat instruksi dengan nomor : SI-79/GOLKAR/VII/2024, tertanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani langsung Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, dan Sekretaris Jenderal, Lodewijk F.Paulus.
Isi surat itu menginstruksikan Idah Syahidah melakukan komunikasi dan membangun koalisi dengan partai politik lain, dalam rangka pemenuhan persyaratan pencalonan di Pilgub.
Wakil Ketua DPD I Golkar Gorontalo Ghalieb Lahidjun mengatakan, surat instruksi DPP untuk Idah Syahidah merupakan bukti ketegasan DPP terkait pencalonan srikandi fraksi Golkar DPR RI itu ke Pilgub Gorontalo.
“Ibu Idah sempat tanya kepada Sekjen (Lodewijk F. Paulus,red), apakah surat yang diterimanya ini juga diberikan kepada kader Golkar yang lainya, yang sama-sama mendapat penugasan ke Pilgub. Pak Sekjen dengan tegas bilang, jika surat Instruksi ini hanya untuk Idah Syahidah,”ujarnya.
Memang, lanjut dia, surat tersebut belum bentuk rekomendasi model B1-KWK yang digunakan untuk mendaftar ke KPU, namun Sekjen DPP Golkar dalam penyerahan surat instruksi tersebut menegaskan, jika surat yang diterima Idah adalah tiket ke Pilgub.
“Surat rekomendasi seperti biasanya itu akan keluar paling cepat satu minggu sebelum pendaftaran. Dan itu sudah ada Wakil Gubernurnya. Makanya dengan instruksi ini, kami DPD I Golkar akan mengawal proses konsolidasi oleh ibu Idah, dan mencari calon wakil Gubernur,”jelas Ghalib. (rwf/rmb)
Discussion about this post