Oleh:
Muh. Amier Arham
CAPAIAN pertumbuhan ekonomi pada Quartal I tahun 2026 secara nasional dan regional patut diberikan apresiasi, bukan tanpa alasan karena di tengah tekanan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global, serta tekanan fiskal, ekonomi masih dapat tumbuh impresif.
Secara nasional pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen, menjadikan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia. Bahkan Indonesia memimpin pertumbuhan ekonomi di antara negara-negara G20 melampaui raksasa ekonomi dunia seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Arab Saudi, namun masih lebih rendah dari India.
Sementara di tingkat regional, pertumbuhan ekonomi Gorontalo mencapai 7,68 persen secara tahunan (year-on-year). Angka ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir dan menempatkan Gorontalo di posisi keempat tertinggi secara nasional.
Capaian pertumbuhan ekonomi pada Quartal I yang melesat tidak terlepas dari momentum hari raya idul fitri, dan penyaluran THR, menyebabkan pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat, serta percepatan realisasi belanja pemerintah.
Meningkatnya konsumsi rumah tangga memberi multiplier effect terhadap pertumbuhan lapangan usaha akomodasi, makanan dan minuman sebesar 13,14 persen, kemudian disusul oleh sektor transportasi dan pergudangan sebesar 8,04 persen karena dorongan aktifitas mudik.
Sektor lain yang menopang pertumbuhan ekonomi adalah jasa-jasa lainnya sebesar 9,91 persen, jasa-jasa lain dimaksud disini kategori yang mencakup berbagai kegiatan layanan perorangan, sosial, dan hiburan.
Artinya sektor yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi tidak beranjak jauh dari sumbanga komponen konsumsi rumah tangga (masyarakat) sehingga terjadi pertumbuhan tinggi pada awal tahun, yang lebih banyak ditopang oleh faktor kegiatan sementara.
Sektor informasi dan telekomunikasi turut berperan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dimana sektor ini tumbuh sebesar 7,14 persen, tingginya capaian laju pertumbuhan sektor ini tidak terlepas dari kebijakan pelaksanaan Work from Anyway (WFA).
Bagaimana dengan sektor produktif? Misalnya sektor industri pengolahan. Lapangan usaha ini memang mengalami pertumbuhan positif (5,04 %), sub sektor yang menjadi penggerak utama adalah industri mesin dan perlengkapan.
Secara kumulatif trend pertumbuhan sektor industri pengolahan cukup baik, walaupun patut kiranya saya memberi catatan, tidak lain karena sektor manufaktur penanda ekonomi suatu negara mengalami pergeseran struktur ekonomi, sekaligus menggeser komposisi tenaga kerja dari sektor non produktif dibanding di kuar sektor industri.
Catatan saya ihwal capaian pertumbuhan sektor industri tidak didukung oleh laju pertumbuhan sektor yang terkait langsung, seperti sektor listrik dan gas. Sektor utilitas ini justru mengalami pertumbuhan negatif secara y-o-y sebesar -0,99 persen dan lebih dalam lagi secara qartal to quartal (-5,23 %). Padahal sejatinya kedua sektor tersebut memiliki korelasional positif, bilamana sektor industri tumbuh positif maka sektor utilitas mengalami kenaikan.
Hal inipun disoroti oleh Lembaga Penyeledikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), dalam kajian mereka menemukan adanya inkonsistensi internal dalam data produksi BPS.
Sehingga kondisi ini sulit dijelaskan secara logis karena industri manufaktur merupakan pengguna listrik terbesar di Indonesia. Jika pasokan listrik mengalami kontraksi, maka pertumbuhan manufaktur tersebut sulit dibenarkan secara fisik.
Kritik dari LPEM FEB UI valid secara akademik, sebab dalam statistik makro ekonomi penting melihat konsistensi lintas sektor dan lintas indikator. Walaupun demikian patut kita cermati, agar tidak terlalu cepat menyimpulkan bahwa ada faktor kesengajaan (berbohong dengan statistik).
Dalam pandangan kolega saya (Prof. Bambamg Juanda), ahli statistik IPB University lewat diskusi WAG Forum Ekonom Kementerian Keuangan, menilai bahwa setidaknya ada beberapa kemungkinan yang perlu dilihat, misalnya, adanya efisiensi penggunaan energi terutama dari pengguna sektor pemerintah dan utilitas rumah tangga, serta pertumbuhan sektor industri lebih besar di drive oleh subsektor minim energy-insentive.
Ini baru kemungkinan, namun poin penting kritikan dari LPEM FEB UI pada persoalan perlunya menjaga kredibilitas data statistik, sebab ada indikator lainpun menunjukkan ekonomi sedang melambat, alhasil terjadi anomali.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 8.389 pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada kuartal pertama, gelombang PHK masih sangat mendominasi sektor padat karya serta industri manufaktur.
Anomali lainnya adalah penurunan konsumsi kelas menengah pada kuartal pertama, ini merupakan tren yang disebabkan oleh meningkatnya biaya hidup (seperti inflasi pangan dan energi) yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan riil.
Alhasil, kelompok ini terpaksa menahan belanja atau menggunakan tabungan untuk kebutuhan pokok demi mempertahankan kelangsungan hidup. Persoalan pokok lainnya yang patut diperbincangkan bukan seberapa besar pertumbuhan ekonomi secara statistik, namun bagaimana pemerintah menjadi katalisator agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya menciptakan —growth without gain—, ekonomi tumbuh namun transmisi ke kesejahteraan masih melemah.
Capaian pertumbuhan tinggi tidak selamanya mencerminkan realitas, dan sebaliknya pertumbuhan yang rendah tidak selalu buruk. Terhadap perbandingan ekonomi Tiongkok misalnya, pada Quartal I tahun 2026 pertumbuhan ekonomi negeri tirai bambu ini hanya tumbuh sebesar 5,0 persen, ditopang oleh kierja ekspor yang kuat dan melonjaknya output sektor manufaktur.
Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia kendatipun lebih tinggi, namun masih sangat rapuh karena lebih banyak ditopang oleh faktor musiman. Belum lagi akan menghadapi tekanan serius akibat utang jatuh tempo tertinggi yang mencapai Rp. 833,96 triliun dan defisit APBN mencapai Rp240,1 triliun (0,93% PDB).
Posisi utang pemerintah saat ini mendekati Rp. 10.000 triliun, menciptakan beban likuiditas tinggi, efeknya terhadap kemampuan belanja pemerintah untuk sektor produktif yang dapat menciptakan pertumbuhan berkualitas terbatas.
Sementara pembentukan modal dari sektor swasta masih lemah, pelemahan kinerja sektor swasta pada awal tahun tercermin dari terbatasnya serapan tenaga kerja, tertahannya laju investasi, serta peningkatan biaya input yang menekan margin keuntungan perusahaan.
Melihat fenomena seperti itu mencerminkan proses terjadinya —Crowding Out—, sekalipun belum bersifat mutlak, namun menjadi risiko yang patut untuk diwaspadai dalam perekonomian Indonesia saat ini.
Hal ini terjadi karena tingginya kebutuhan pembiayaan fiskal pemerintah untuk program strategis bersaing dengan ketersediaan modal bagi sektor swasta di pasar keuangan, termasuk upaya menutupi defisit fiskal dengan menarik utang baru di pasar keuangan yang dapat mengerek suku bunga.
Eskalasi konflik di Timur Tengah serta ketidakpastian ekonomi global, ditambah dengan tekanan fiskal yang kian berat, kebijakan efisiensi sejatinya berlaku pada semua level dan aspek, sehingga mencerminakn konsistensi kebijakan untuk memperkuat kepercayaan pasar.
Selain itu perlunya perbaikan government spending, karena ini sangat krusial untuk mencegah pemborosan dan memastikan dana publik benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Langkah utama mencakup efisiensi belanja nonprioritas, perbaikan tata kelola birokrasi bagi pengelola anggaran jumbo, dan alokasi yang berfokus pada infrastruktur serta program perlindungan sosial yang tepat sasaran.
Mencermati kondisi perekonomian global, pada Quartal II 2026, perekonomian domestik menghadapi tantangan meliputi gejolak geopolitik global, tekanan inflasi akibat gangguan rantai pasok, volatilitas nilai tukar mata uang lokal yang bertahan pada angka di atas Rp. 17.000, dan suku bunga global yang tinggi.
Di luar itu, komponen investasi diharapkan menjadi prime mover pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun tercermin belum menggembirakan, bahkan terjadi perlambatan investasi asing.
Ketidakpastian global menahan laju aliran investasi, sehingga pemerintah perlu merumuskan terobosan baru agar pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada konsumsi domestik, serta sebatas mengejar pertumbuhan tinggi tapi bersifat —Gowth without Inclusion/Development—. (*)
Penulis adalah Pengamat Ekonomi FEB UNG
Discussion about this post