gorontalopost.id – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah se Gorontalo. Kerjasama itu dituangkan dalam naskah kerjasama yang ditandatangani, Senin (3/6) berlangsung di aula rumah jabatan Gubernur Gorontalo. Kerjasama itu dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada pekerja migran, khususnya warga Gorontalo yang hendak bekerja di luar negari.
Tawaran pekerjaan di luar negeri selalu menggiurkan, seperti menjanjikan gaji besar yang dibayarkan dollar, serta dengan iming-iming pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan dengan modal ijasah SMA, maka tak dapat dipungkiri banyak masyarakat yang kemudian tertipu. Hal ini dikarenakan karena adanya praktik yang dilakukan oleh beberapa oknum dengan melakukan sindikat penempatan ilegal.
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, dalam sambutanya pada penandatanganan kerjasama itu, mengatakan, ditengah perubahan besar transformasi yang dikerjakan, perlakuan hormat yang lakukan, juga fasilitas istimewa yang diberikan oleh negara, namun Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih terjadi. Hal ini diungkapkan Benny saat melakukan penandatanganan Nota kesepahaman bersama Pemerintah Se-provinsi Gorontalo, Senin (3/6).
“Kalau saya menyebut angka penempatan Gorontalo masih kecil, belum tentu yang di ilegali sekecil itu bisa lebih banyak, kemana bisa Malaysia, mungkin juga ke Kamboja yang saat ini lagi trend. Saya juga menerima laporan yang menyedihkan di Sulawesi, di imiimngi pekerjaan disana, tapi nyatanya ditipu jadi hati-hati Kamboja bukan merupakan negara penempatan yang punya kita mou dan juga pekerjaan menipu,” jelas Benny.
Dirinyapun juga mengatakan ini merupakan bisnis kotor, bisnis haram yang perputaran uangnya besar yang dikerjakan oleh sindikat mafia dalam melakukan atau mengecoh para pekerja imigran.
” Diawal saya menjabat ada Sembilan Juta orang Indonesia yang bekerja d luar negeri dan saat di presing hanya ada 3,6 juta berarti ada 5,4 juta orang Indonesia yang tidak terdaftar dalam sistem yanh dimiliki oleh lembaga ini, mereka ada orang berangkat tidak secara resmi dan sebagian besar adalah korban penempatan ilegal dan juga TPPO,” tambahnya
Lanjut dirinya juga mengatakan bahwa80 persen korban kejahatan tersebut adalah perempuan, yang merupakan ibu-ibu. Bahkan tak banyak para imigran ya h mengalami kendala saat diluar negeri.
“Saya pernah melakukan penggrebekan, disitu kami menemukan 161 ibu-ibu akan di jual ke Arab saudi. Hal ini tentu sangat menyedihkan. Selain itu, selama saya memimpin sudah 10 ribu pekerja yang kita selamatkan, tiga ribu yang sakit, cacat secara fisik depresi ringan, berat ilang ingatan. siapa mereka yang berangkat tidak secar resmi. kalau yang resmi pasti ejoy karena adanya perlindungan dari negara.
Terakhir dirinya mengatakan dengan nota kesepahaman yang sudah ditandatangani dirinya berharap bantuan Gubernur seluruh jajaran juga kepala daerah bupati walikota beserta jajaran, tokoh-tokoh masyrakat, untuk bisa menghindari anak-anak muda agar tidak ada satupun warga yang menjadi korban sindikat yang diberngkatkan secar tidak resmi atau ilegal. Dirinya pun berharap peluang kerja yang sangat terbuka keluar negeri dengan gaji yang sangat tinggi dengan perlindungan yang sngat kuat diberikan kepada anak bangsa tersebut terus disosialisasikan. (Tr-76)
Discussion about this post