Gorontalopost.id – Tahun 2023 bisa menjadi potret buruk bagi perjalanan pembangunan Provinsi Gorontalo. Pasalnya, terbuka peluang proyek pembangunan yang dibiayai APBD Provinsi tahun ini, banyak yang bakal tak selesai.
Peluang ini terbuka lebar karena hingga Mei atau pertengahan triwulan kedua, belum satupun proyek APBD provinsi yang sudah berjalan.
Informasi yang diperoleh anggota Komisi III Deprov Gorontalo Sun Biki dari biro pengadaan, hingga Mei baru 25 paket proyek yang selesai lelang. Ini disebabkan, OPD baru mengusulkan paket proyek yang akan dilelang oleh LPSE, nanti setelah pelantikan pejabat eselon III pada Maret lalu.
“Yang berproses di LPSE itu baru 123 paket proyek. Dari jumlah itu 25 paket proyek yang sudah selesai lelang. 10 diantaranya dari Dinas PU yaitu proyek konstruksi dan konsultan,” ungkap Sun Biki.
“Tapi dari 25 paket yang sudah selesai dilelang itu, belum diketahui berapa paket proyek yang sudah berkontrak,” tambah Sun Biki.
Melihat kondisi ini, legislator senior partai Golkar itu menyayangkan keterlambatan pekerjaan proyek APBD tersebut. Padahal jika paket proyek ini secepatnya dimulai akan mendorong peredaran uang di masyarakat.
“Jika uang banyak beredar di masyarakat , maka purchasing power akan meningkat. Jika daya beli masyarakat akan meningkat maka ekonomi masyarakat akan bergeliat. Hidup tidak slow down. Tidak stagnan. Akan bergerak. Inflasi akan terkendali. Masyarakat tidak akan susah. Sekarang biar banyak barang tapi kalau tidak ada uang apa yang bisa dibuat,” ungkapnya.
Lebih jauh Sun Biki menguraikan, “jika proyek-proyek itu tidak segera dimulai, maka akan memicu pengangguran. Masyarakat yang berprofesi sebagai tukang pekerja harian, tidak memiliki pekerjaan. Kalau tidak bekerja mereka bisa dapat uang dari mana,” tambah Sun Biki.
Lebih fatal lagi, jika proyek lama dimulai, maka dipastikan akan menyumbang pembengkakan angka sisa lebih penggunaan APBD (SILPA). Pada 2022, dana SILPA Provinsi Gorontalo mencapai Rp 243 miliar.
“Itu artinya ada uang sekitar 15 persen dari APBD 2022 yang tidak terbelanjakan,” ungkap Sun Biki.
Sehingga keterlambaran pekerjaan proyek APBD sekitar 123 paket proyek itu akan memberikan banyak efek domino. Oleh sebab itu, Sun Biki berharap semua OPD, baik Dinas PU, Biro Pengadaan, KPA, PPK dan Pokja, harus segera memulai pekerjaan ini.
“Saya belum bicara bagaimana mekanisme pengadaan dan penetapan pemenang tender yang banyak jor-joran sampai terjun 20 persen. Sehingga bisa berakibat kualitas pekerjaan menjadi kurang baik dan banyak proyek tidak selesai tepat waktu,” ujar Sun Biki
Terakhir Sun Biki menegaskan bahwa APBD merupakan public expenditure. Jadi kegunaan dan peruntukkannya harus untuk publik. Penggunaan APBD harus bisa mengurangi angka kemiskinan, mengatasi stunting, memperbaiki angka harapan hidup. APBD sebagai goverment spending, harus bisa memperbaiki indeks pembangunan manusia (IPM).
“Saya berharap Penjabat Gubernur dapat memperbaiki kinerja anggaran, agar uang yang sedikit dan terbatas itu (APBD.red) bisa di optimalkan penggunaannya,” pungkas Sun Biki. (rmb)
Discussion about this post