Gorontalopost.id – Mengaku masih trauma dengan kejadian kemarin, rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan oleh DPRD bersama PT Pabrik Gula Tolanggohula, tak dihadiri oleh manajemen. Senin (13/3). Ini terungkap dari surat balasan dari PT PG Tolanggohula yang beredar di wartawan.
Seperti diketahui, tanggal 6 Maret 2023 pekan lalu, Ketua DPRD Syam T Ase mengeluarkan surat undangan kepada General Manager PT Tolangohula Gorontalo Nomor: 005/430/DPRD/III/2023 yang bersifat penting. Surat ini menindaklanjuti aduan masyarakat Kecamatan Tolangohula yang diterima tanggal 6 Maret 2023 terkait polemik yang terjadi di 11 desa Kecamatan Tolangohula belum memperoleh solusi. Dalam surat itu tertulis bahwa komisi gabungan di DPRD akan menggelar rapat dengar pendapat pada hari Senin 13 Maret 2023.
“Mengingat pentingnya rapat dimaksud, maka DPRD meminta dalam rapat tersebut, PT Pabrik Gula Gorontalo tidak mengutus perwakilan,” isi surat DPRD.
Pada tanggal 11 Maret 2023, PT Pabrik Gula Gorontalo mengeluarkan surat balasan kepada DPRD dengan Nomor: GM/III/21/001/AE yang diteken Human Resource Development (HRD) PT Pabrik Gula Gorontalo, Marthen Turu’allo. Marthen menyampaikan, ucapan terima kasih atas perhatian DPRD yang mengundang PT Pabrik Gula Gorontalo dalam rapat dengar pendapat berulang kali. Pertama, undangan tanggal 7 Februari, kedua undangan tanggal 11 Februari, dan terakhir undangan tanggal 13 Maret 2023.
“Undangan tanggal 7 Pebruari 2023, dihadiri PT Pabrik Gula Gorontalo dan karyawan yang nama-namanya tertulis dalam undangan, namun perwakilan dan karyawan dimaksud tidak diberi kesempatan untuk mendengar dan menyampaikan pendapat (diusir),” kata Marthen seperti tertulis dalam surat.
Selanjutnya, undangan tanggal 11 Februari 2023, PT Pabrik Gula Gorontalo hadir tepat waktu sesuai undangan pukul 13.00 WITA dan menunggu hingga pukul 15.30 WITA, namun disampaikan bahwa acara rapat dengar pendapat dibatalkan.
“Sehubungan dengan undangan tanggal 13 Maret 2023, dengan tidak mengurangi rasa hormat, dengan ini kami sampaikan mohon maaf, kami belum bisa memenuhi undangan tersebut, karena kesibukan-kesibukan dalam perkerjaan masa giling produksi gula tahun 2023, konsentrasi menjalankan amanat Pemerintah RI untuk Swasembada gula nasional tahun 2025, dan petugas dan/atau karyawan yang membidangi tugas-tugas yang berhubungan kepemerintahan dan kemasyarakatan, masih trauma atas kejadian sesuai undangan tanggal 7 dan 11 Pebruari 2023,” tutup Marthen.
Sementara itu meskipun pelaksanaan RDP tak dihadiri oleh PT PG Tolangohula, namun pelaksanaan RDP tetap berjalan dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Syam T Ase serta dihadiri anggota lainnya dan juga dihadiri Dinas Pertanian, Perhubungan, Camat Tolangohula, Asparaga, Mootilango dan perwakilan 11 Kepala Desa (Kades) se-Kecamatan Boliyohuto Cs. Syam menjelaskan, pelaksanaan RDP tersebut dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat Boliyohuto Cs terkait polemik yang terjadi di PT. PG Gorontalo. Pasalnya, kata Syam, keputusan pemerintah daerah beberapa waktu lalu belum memuaskan masyarakat.
“Masyarakat kembali mengajukan aspirasi dan berharap ditindaklanjuti oleh DPRD. Kami tidak mempersoalkan Keputusan Bupati Gorontalo, tapi kita melihat sejauh mana respon pemerintah daerah menyikapi problem yang terjadi di sana (Boliyohuto Cs),” jelas Syam.
Menurut Syam, DPRD diam bukan berarti apa yang dilakukan oleh Bupati, tapi kami menunggu reaksi dari masyarakat dan ternyata ada reaksi dari mereka. Syam menegaskan, persoalan yang berkembang disaat rapat tersebut akan dibawa pada rapat pimpinan DPRD. Salah satu persoalan antara lain, terkait luas lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang saat ini dikuasai oleh PT. PG Gorontalo.
“Apa yang berkembang hari ini, insya allah jadi catatan buat kita bawa ke rapat pimpinan fraksi. Mudah-mudahan lewat rapat pimpinan fraksi kita akan mendapatkan jalan yang terbaik,” tandas Syam. (Wie)
Discussion about this post