Deprov Pastikan Support Dana Pemilu

Gorontalopost.id – Ketua Deprov Gorontalo Paris Jusuf menegaskan komitmen Deprov dalam memberikan dukungan penuh terhadap anggaran Pemilu 2024. Komitmen itu disampaikan usai rapat Forkopimda diperluas yang berlangsung di aula Kejaksaan Tinggi Gorontalo, kemarin (9/3). Dalam rapat itu antara lain membahas anggaran Pemilu 2024.

Pada kesempatan itu Paris Jusuf menyampaikan, Deprov siap memberikan dukungan maksimal berkaitan anggaran Pemilu 2024 karena penyelenggaraan Pemilu telah menjadi amanat konstitusi. Selain itu, dukungan pemerintah dari sisi dukungan anggaran, juga telah diatur melalui regulasi.

“Jadi tidak ada alasan bagi DPRD untuk tidak mendukung hal tersebut. Untuk anggaran nanti kita akan membahasnya dan menindaklanjutinya,” ungkapnya.

Menurut Paris, dukungan anggaran menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan penyelenggaran Pemilu. Olehnya, dukungan dari semua pihak utamanya kabupaten-kota dalam menyiapkan anggaran Pemilu juga sangat diperlukan. sangat diperlukan demi menunjang kesuksesan pesta demokrasi tersebut.

“Kami akan maksimal memberikan dukungan agar penyelenggaran pesta demokrasi bisa berjalan dengan sukses,” ujarnya.

Berkaitan dengan anggaran Pemilu, salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar) Deprov AW Thalib mengungkapkan, pemerintah provinsi bersama Deprov telah mengganggarkannya dalam APBD 2023 sekitar Rp 100 miliar. Dia memastikan anggaran itu tidak bisa lagi diutak-atik meski sekarang ini menguat isu penundaan Pemilu seiring putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat meminta KPU menunda Pemilu pada 2025.

“Keputusan pengadilan itu tidak akan menghentikan tahapan yang sudah berjalan. Apalagi kan KPU sudah mengajukan banding. Jadi putusan itu belum memiliki kekuatan hukum tetap,” ujar AW Thalib.

Sebelumnya mencuat usulan merevisi anggaran Pemilu menyikapi putusan penundaan Pemilu. Menurut AW Thalib, merevisi anggaran Pemilu sangat beresiko besar terhadap kesuksesan Pemilu. Karena bila nanti putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat dibatalkan baik saat banding maupun kasasi, maka mau tidak mau Pemilu 2024 harus dilaksanakan.

“Sementara anggarannya sudah kita kurangi. Jadi itu (revisi anggaran.red) sangat beresiko,” ungkapnya. (rmb)