Gorontalopost.id – Proyek drainase desa di Desa Buntulia Utara, Kabupaten Pohuwato yang dilakukan pemerintah desa setempat sedang jadi perbincangan. Kondisinya kini ambruk, dicurigai kualitas pekerjaan yang amburadul. Diduga anggaran proyek itu mengalir untuk pencalonan sang Kades yang kembali bertarung di Pilkades.
Informasi yang dirangkum Gorontalo Post, program pembangunan drainase itu harusnya dilaksanakan pada tahap II Dana Desa, namun yang terjadi diprioritaskan oleh kepala desa pada tahap I penggunaan dana desa.
Sementara penggunaan dana desa di tahap I, diatur penggunaannya pada program prioritas. Misalnya, perlindungan sosial, program ketahanan pangan, hingga penanganan Covid. Inilah yang kemudian menjadi kecurigaan masyarakat, dengan mengaitkannya pada pelaksanaan Pilkades yang baru saja selesai itu. Tak hanya itu, proyek desa berbanderol Rp 95.402.205 itu, diduga tak sesuai dengan panjang dan volume yang semestinya.
“Penanggung jawab pelaksana pekerjaan langsung kepala desa. Untuk pelaksana lapangan, itu difungsikan hanya sebagai pembantu pekerja. Seharusnya, untuk program fisik ini dilaksanakan nanti di tahap dua, tapi terkesan dipaksakan pada tahap satu. Kecurigaan kami, ini sengaja dipaksakan untuk kepentingan Oknum Kades di Pilkades kemarin, karena dirinya juga mencalonkan diri. Artinya, ini ada penyalahgunaan kekuasaan pada kegiatan pengelolaan dana desa.
Mengapa pekerjaan tahap II dikebut di tahap I, sedangkan ketahanan pangan yang notabenenya harus didahulukan, justru malah dilaksanakan belakangan,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Dikonfirmasi terpisah, Kades Buntulia Utara, Jardin Saleh membantah semua tudingan itu. Kata dia, semua pengelolaan dana desa saat dia menjabat sudah sesuai regulasi yang berlaku. “Tidak benar. Itu (drainase,red) di tahap pertama. Bantuan Langsung Tunai (BLT) kan yang prioritas. Saya ini selalu melaksanakan program dengan berkonsultasi dengan pendamping, juga tenaga ahli.
Saya ini tidak sembarang bekerja, saya ini sudah dua periode. Soal lahan, itu hanya salah paham. Tapi sudah clear itu. Saat drainase itu roboh, besoknya saya rapatkan dengan BPD, masyarakat dan dihadiri inspektorat. Sehingga disepakati untuk perbaikan. Kalau memang ada sisa anggaran, kami anggarkan. Kalau sudah tidak ada anggaran, ya kami swadaya dengan masyarakat,” jelasnya.
Kaitan penganggaran bangunan drainase yang dipertanyakan warga, Kades Jardin menganggap hal ini sudah sesuai. Terlebih volume drainase sendiri sangat tinggi, sehingga sesuai dengan pagu anggaran yang dialokasikan pemerintah desa.
“Drainasenya lebar, jadi bukan sama dengan drainase biasa. Volumenya itu tinggi 1,50 meter dan lebarnya sampai 2 meter. Jadi sudah sesuai. Bukan hanya drainase yang lebar 60 centi meter itu,” pungkasnya. (ryn)
Discussion about this post