Gorontalopost.id – Harta kekayaan Gubernur Papua Lukas Enembe yang terlapor dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelanggaran Negara (LHKPN), tanah dan bangunan mengalami kenaikan tajam dari Rp 1 Miliar menjadi Rp 13 Miliar dalam satu tahun.
Dalam LHKPN yang dikutip Rabu 21 September 2022, Lukas Enembe tercatat cukup patuh melaporkan harta kekayaan setiap tahunnya.
Pada periode 2018-2019 Lukas Enembe melaporkan harta kekayaannya berjumlah Rp 21.448.515.864 meliputi harta tanah dan bangunan di 4 lokasi Kota Jaya Pura, kendaraan berupa Toyota Fortuner dan Honda Jazz tahun 2007 dengan keterangan hasil sendiri.
Jumlah hartanya kemudian meningkat tajam pada periode 2020-2021 dari Rp 21.190.182.290 menjadi Rp 33.784.396.870. Harta tanah dan bangunan Lukas Enembe naik 1131,79 persen dari Rp 1 Miliar menjadi Rp 13.604.441.000.
Angka tersebut meliputi harta tanah dan bangunan di Kota Jaya Pura yang semaki bertambah.
Salah satu yang paling memiliki nilai tinggi yaitu Tanah dan Bangunan seluas 300.000 meter di Kabupaten Kota Jaya Pura yang bernilai Rp 10 Miliar. Kemudian Tanah dan Bangunan seluas 1500 yang bernilai Rp 2.5 Miliar.
Kendaraanya pun bertambah menjadi 6 mobil dengan total nilai Rp 932.489.600 yang terdiri dari Toyota Fortuner 2007, Honda Jazz 2007, Jeff Land Cruiser tahun 2010 dan Camry 2010.
LHKPN tahun 2020 juga mencatat surat berharga atas nama Lukas Enembe bernilai Rp 1.262.252.563, Kas sejumlah Rp 17.985.213.707.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Lukas sebagai tersangka korupsi karena dicurigai menerima uang suap senilai Rp1 miliar.
Gubernur Papua Lukas Enembe gagal memenuhi panggilan KPK untuk diinterogasi di ibu kota Papua, Jayapura, dengan alasan sakit.
“Protes dilindungi undang-undang. Hanya dalam kasus ini, kami melihat aksi protes itu dimotori oleh tersangka (Lukas Enembe,red)” kata Deputi Penegakan Hukum KPK Karyoto di Jakarta Selasa 20 September 2022.
Terlepas dari itu, Karyoto mengatakan badan tersebut akan melangkah dengan hati-hati dalam penyelidikan yang sedang berlangsung untuk menghindari korban yang tidak diinginkan.
Lukas, yang menjabat sejak 2013 dan akan mengakhiri masa jabatan lima tahun keduanya tahun depan, belum mengeluarkan pernyataan apa pun terkait tuduhan korupsi terhadapnya.
Gubernur telah diinterogasi oleh KPK dalam berbagai kesempatan antara 2016 dan 2017 untuk tuduhan korupsi terpisah, termasuk penyelewengan dana beasiswa untuk orang Papua.
Saat itu, para pendukungnya juga memprotes tuduhan tersebut, mengatakan bahwa masalah tersebut dipolitisasi menjelang pemilihan gubernur 2018. (disway)
Discussion about this post