Gorontalopost.id – Pada dasarnya DPRD akan melaksanakan evaluasi terhadap program Motabi Kambungu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Derah (Pemda) Gorontalo Utara (Gorut) belum lama ini. “Pada dasarnya DPRD akan melaksanakan evaluasi” tegas Matran Lasunte saat berbincang dengan beberapa awak media, pada Senin (18/7) kemarin terkait dengan inovasi yang dilaksanakan oleh Pemda Gorut.
Lebih lanjut dikatakan oleh Matran bahwa pihaknya tetap melihat semangat dari Motabi Kambungu tersebut. “Yang terpenting sebenarnya kita lihat dari semangatnya untuk Motabi Kambungu ini, harus jelas tujuan untuk apa? Landasan hukumnnya apa?” kata Matran.
Hal-hal tersebut menurut aleg PPP tersebut yang harus dilihat baik-baik, karena selama ini yang DPRD ketahui adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat menggunakan sistem jemput bola. Dan DPRD memastikan apakah pelayanan yang ada di kantor tidak terbengkalai dengan adanya pelayanan di desa seperti ini. “Saya kira pemda mengantisipasi itu sistemnya, karena juga sampai saat ini baik ditemui oleh DPRD dan Masyarakat disampaikan berupa keluhan belum ada sampai ke DPRD terkait pelayanan yang jika dihubungkan dengan pelayanan saat ada Motabi Kambungu ini” jelasnya.
Menurut Matran pelaksanaan pelayanan pemerintah tersebut pada jam kantor, akan tetapi untuk pelayanan yang maksimal itu biasanya lebih dari jam kerja sesuai dengan yang sudah ditetapkan. “Tinggal saja bagaimana kita seluruh stekholder yang ada di Kabupaten Gorut, jika ada upaya yang baik berupa inovasi yang dilakukan pemerintah daerah ayok kita dukung bersama” kata Matran.
Kalaupun misalkan ada yang merasa bahwa ada dampak negatifnya dengan Motabi Kambungu ini kata Matran, silahkan disampaikan ke DPRD, “Dan kami akan perhatikan bersama-sama dan kita akan lihat bersama-sama lebih dan kurangnya program ini” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, kalaupun ada kurangnya tentu ini satu bahan untuk kita lebih maksimalkan lagi, kalaupun ada yang dengan kritik itu bagus dan itu harus dihargai yang penting kritikannya terukur. “Itu sesuai dengan fakta dan data yang ada, biar itu bisa jadi acuan kita dari lembaga legislatif maupun eksekutif untuk mengawasi ini. Itu harus jelas.” tandasnya. (abk)
Discussion about this post