Kasus BUMD Kabgor, Eks Kadinsos ‘Digarap’ Kejari

Gorontalopost.id – Satu persatu para pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo, mulai diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabgor. Dalam pengelolaan dana di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Global Gorontalo Gemilang tahun 2019-2021. BUMD ini milik Pemkab Gorontalo.

Usai memeriksa staf ahli Bupati, Hen Restu, dalam kapasitasnya sebagai mantan Asisten II, kini Kepala Satpol PP, Husin Ui diperiksa Kejari dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabgor. Dia diperiksa Kamis (30/6).

Pantauan Gorontalo Post, Husin Ui diperiksa dari pagi hingga malam hari pukul 21.00 wita. Dia diperiksa di salah satu ruangan yang berada di lantai satu gedung Kejari. Pemeriksaan sempat mengalami jeda untuk istirahat siang.

Diwawancarai wartawan saat keluar dari gedung Kejari untuk istirahat siang, Husin mengaku, dia dimintai keterangan berkaitan kerjasama BUMD dengan Dinas Sosial.

“Waktu itu Dinas Sosial punya kerja sama dengan BUMD. Program yang dulu kami kelola seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan langsung pangan dan bantuan pangan untuk masyarakat terdampak Covid di tahun 2019-2020,” ujar Husain singkat.

Kejari Limboto Armen Wijaya saat diwawancarai terpisah menjelaskan, pemeriksaan ini dilakukan karena Husin UI memiliki keterkaitan dengan BUMD saat menjabat Kepala Dinas Sosial.

“Pada tahun 2019-2020 ada penyertaan modal untuk BUMD yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan usaha BUMD tersebut. Dalam pengelolaan keuangan itu, terdapat kegiatan yang dilakukan BUMD bersama Dinas Sosial,” ujar Armen.

Husin Ui dicecar sekitar 50 pertanyaan oleh penyidik Tipikor. Pertanyaan itu antara lain mengarah pada pendalaman kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial dengan BUMD.

“Apakah terdapat informasi baru atau seperti apa, nanti kita lihat,” tambah Armen.

Untuk mendalami dugaan ketidakberesan dalam pengelolaan dana di BUMD milik Pemkab Gorontalo, Kejari sejauh ini sudah memanggil delapan orang untuk dimintai keterangan.

“Semua masih dalam kapasitas permintaan keterangan, baik direksi, komisaris dan juga pihak lain yang masih ada kaitan erat dengan BUMD Gemilang, termasuk Dinas Sosial,” tandas Armen. (wie)