Gorontalopost.id – Sejumlah anggota Deprov Gorontalo menyoroti pemanfataan pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) Provinsi Gorontalo.
Yang tak mencerminkaan pemerataan dan asas keadilan. Pasalnya, proyek yang akan dibiayai oleh dana PEN hanya terkonsentrasi di dua daerah. Yaitu Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo.
Saat pertemuan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) awal pekan ini, anggota Banggar, Yuriko Kamaru, menyesalkan penggunaan dana PEN tidak menyasar sampai ke Bone Bolango.
Padahal di wilayah itu, banyak infrastruktur yang juga mendesak untuk dibiayai oleh pemerintah provinsi. “Kami sesalkan tak ada dana PEN yang masuk ke Bone Bolango,” sorotnya.
Padahal sambung Aleg Deprov Dapil Bonbol itu, masyarakat Bone Bolango ikut menanggung beban pembayaran pinjaman dana PEN tersebut. Pasalnya pembayaran dana PEN akan menggunakan APBD Provinsi.
Dana APBD Provinsi sesungguhnya menjadi dana pembangunan untuk seluruh rakyat Gorontalo di semua daerah.
“Padahal rakyat Bonbol ikut bayar hutang PEN.
Tapi tidak merasakan dampaknya. Ada ketidakadilan,” tandasnya. Sorotan yang sama juga disampaikan anggota Banggar, Irwan Mamesah.
Aleg yang juga berasal dari Bone Bolango itu mengemukakan, karena Bonbol tak merasakan kucuran dana PEN, pihaknya merasa tak punya atensi untuk membahas pembayaran dana PEN. Karena memang ada ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran.
“Ke depan ini harus jadi bahan pembelajaran,” tandasnya. Anggota Banggar Hidyat Bouti juga ikut memberikan sorotan.
Aleg Deprov dapil Boalemo-Pohuwato itu menilai, pendistribusian anggaran PEN yang hanya terfokus di Kota dan Kabupaten Gorontalo, merupakan bentuk ketidakadilan yang sangat parah dilakukan oleh Pemprov Gorontalo. Harusnya, anggaran PEN yang sangat besar itu, bisa terdistribusi merata ke semua daerah.
“Karena yang merasakan dampak pandemi Covid-19 tidak hanya masyarakat di Kota dan Kabupaten Gorontalo. Tapi juga semua daerah termasuk di Bonbol, Gorut dan Boalemo-Pohuwato,” pungkasnya. (rmb)
Discussion about this post