PUNCAK BOTU –GP- Sebagai alat kelengkapan DPRD yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif, kinerja komisi diharapkan lebih optimal lagi. Agar dapat memberikan dampak terhadap kinerja lembaga dalam merespon terhadap persoalan yang sedang terjadi di masyarakat.
Wakil Ketua Deprov Gorontalo Sofyan Puhi mengemukakan, komisi harus lebih meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pemberlakuan program yang dinilai kurang begitu optimal dan maksimal di lapangan. Sebab, menurutnya, masih banyak laporan dari masyarakat, yang belum beroleh tindaklanjut dari peran komisi-komisi, sebagai mitra kerja SKPD.
‘ Seperti halnya, melakukan pengkajian, akan masalah yang dilaporkan, hingga menindaklanjutinya dengan memberikan rekomendasi atas kinerja SKPD tertentu tersebut, langsung kepada Gubernur . Dengan tujuan, agar Gubernur segera menindaklanjutinya dengan OPD terkait.
“Nah, mekanisme-mekanisme seperti itu, masih kurang optimal diberlakukan oleh komisi-komisi. Padahal, dalam sejumlah rapat pimpinan fraksi-fraksi dan AKD-AKD, kita sudah menyepakati dan memberikan hak otoritas penuh kepada setiap komisi, untuk bisa ‘menegur’ mitra kerjanya di OPD, jika program-program dan kinerja yang diharapkan oleh masyarakat, seperti yang kita dapatkan dalam beragam penjaringan aspirasi, tidak terealisasi, bahkan tidak tersosialisasi dengan baik,” kata Sofyan Puhi .
“Olehnya, terkait hal ini, saya mendorong dan mengharapkan agar fungsi-fungsi pengawasan dan controling dari komisi-komisi ini, harus benar-benar lebih dioptimalkan. Jangan segan-segan, memberi rekomendasi kepada gubernur, bila ada temuan dan kajian-kajian di internal komisi, yang kurang terealisasi dengan baik, bahkan tidak dijalankan program dan kegiatannya oleh SKPD. Apalagi, bila hal itu menyangkut program-program unggulan.” tandasnya. (rmb)
Discussion about this post