Revitalisasi Danau Masih Butuh Rp 486 M

GORONTALO -GP- Untuk menuntaskan program revitalisasi danau Limboto, rupanya masih membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Dalam rapat kerja Komisi III Deprov Gorontalo bersama Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) II, kemarin (26/1) terungkap, untuk menuntaskan program penyelamatan danau Limboto di wilayah hilir masih membutuhkan anggaran sekitar Rp 486 miliar.

Ada dua kegiatan yang membutuhkan anggaran yang besar. Yaitu pembangunan kanal dan pembangunan area pengendapan sedimen. Pada rapat itu, PPK Danau Situ dan embung BWSS II, Wempy Waroka mengatakan, untuk pembangunan kanal yang dimulai dari pintu air Tapodu akan dimulai pada tahun ini. Anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan itu sekitar Rp 150 miliar. “Nanti kalau ini sudah selesai, saya menjamin air di danau Limboto bisa dikendalikan. Tidak akan terjadi lagi penyusutan air hingga 4 KM ke arah danau seperti yang terjadi pada 2019,” tandasnya.

Pada rapat itu, Komisi III mengingatkan efektifitas pemanfaatan anggaran. Pasalnya sejak proyek revitalisasi danau telah mulai dilaksanakan dari sejak 2012 hingga sekarang, belum terlihat ada hal yang signifikan di Danau Limboto.  “Pendangkalan di Danau Limboto ini kan akibat sedimentasi. Nah sejauh mana efektifitas anggaran yang sudah digunakan untuk menekan pendangkalan di danau Limboto,” ujar anggota Komisi III Ismail Alulu.

“Kalau yang dilakukan hanya melakuan pengerukan saja, maka lebih baik kita siagakan saja alat untuk melakukan pengerukan di Danau Limboto. Ini kan lebih hemat,” tandasnya. Sekretaris Komisi III Erwinsyah Ismail mengatakan, pihaknya menyambut baik program yang sudah dijalankan BWSS II selama ini dalam menyelamatkan danau Limboto dari kondisi kritis. Tapi proyek revitalisasi ini harus punya jangka waktu. Tidak mungkin terus-terusan dilakukan. “Nah sampai kapan ini akan dilakukan. Tentu kan harus ada target waktu,” tandasnya.

Oleh karena itu, Ketua Komisi III Thomas Mopili menyatakan, proyek revitalisasi danau Limboto perlu ada audit khusus. Untuk memastikan apakah anggaran yang sudah dikucurkan termanfaatkan secara maksimal. “Kami meminta ada audit khusus untuk ini,” kunci Thomas Mopili. (rmb)