Oleh:
Fandri Anani, S.E., M.Sc
Setiap kali saya membaca berita belakangan ini, narasi soal Indonesia sebagai paru-paru dunia rasanya makin kontras dengan kenyataan yang saya lihat di media sosial maupun di lapangan. Di satu sisi, kita sering dibanggakan karena memiliki hutan hujan tropis dan lahan gambut raksasa yang menopang iklim bumi. Namun di sisi lain, saya melihat tiap kali musim kemarau tiba, paru-paru dunia itu seperti sengaja dibakar dan dibiarkan terdampak oleh asapnya sendiri.
Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kembali menyelimuti Kalimantan belakangan ini bukan lagi cerita baru bagi saya. Namun, justru karena sudah terlalu sering terjadi, saya khawatir publik rentan menganggap sebagai takdir musiman biasa. Padahal, jika saya mencoba membongkar apa yang ada di balik tumpukan asap pekat itu, ini adalah krisis tata kelola ruang hidup yang dampaknya sampai ke daerah kita.
Gambut yang Terbakar, dan Cost yang Dibayarkan
Sebenarnya, lahan gambut yang alami itu analoginya seperti spons basah raksasa. Lahan ini terbuat dari tumpukan serat daun dan kayu mati yang terendam air selama ribuan tahun, sehingga menyimpan stok karbon dalam jumlah yang sangat besar. Karena kemampuannya menyerap dan menahan air dalam jumlah melimpah, gambut alami secara alami hampir mustahil untuk terbakar.
Namun, ketika hutan di atasnya dibabat dan dibuatkan kanal untuk dikeringkan demi pembukaan lahan (land clearing), sifat spons basah itu hilang. Lahan gambut berubah menjadi tumpukan bahan bakar raksasa di bawah tanah. Sekali kena percikan api, ia membara di dalam dan menyemburkan asap beracun berminggu-minggu.
Timbullah pertanyaan lagi di pikiran saya, siapa yang paling diuntungkan dan apa motif di baliknya?
Menurut analisis saya, jawabannya adalah kalkulasi bisnis yang terlalu murah. Dalam ekonomi lingkungan, ada konsep yang membedakan Private Cost (biaya yang dikeluarkan oknum) dan Social Cost (biaya yang ditanggung masyarakat). Bagi oknum pelaku, membersihkan lahan dengan cara mengeringkan dan membakar adalah cara yang sangat murah dan cepat. Mereka berhasil menekan Private Cost semurah mungkin demi mendapatkan keuntungan jumbo.
Tapi, sisa biaya yang dihemat oleh oknum itu tidak hilang begitu saja. Biaya itu diubah menjadi social cost yang sangat mahal dan dibebankan langsung ke paru-paru rakyat, melalui penyakit ISPA, sekolah anak-anak yang terpaksa libur, ancaman terhadap biodiversity, hingga krisis lingkungan jangka panjang.
Kabut Asap yang Melintasi Batas dan Ruang Hidup
Saya memperhatikan bahwa dampak dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan tidak pernah benar-benar berhenti di batas wilayah domestik semata. Di tengah hantaman fenomena El Niño yang memicu kemarau ekstrem, lahan gambut yang kering menjadi sangat rapuh dan memicu eskalasi api yang sulit dipadamkan. Bencana ekologis ini dengan cepat meluas hingga memicu keresahan diplomatik di tingkat regional akibat kabut asap lintas batas (transboundary haze) yang mencemari udara negara-negara tetangga.
Namun, hal yang sering kali luput dari perhatian public, dan sangat mengusik pikiran saya, adalah bagaimana ancaman ini juga merambat ke wilayah-wilayah lain di tanah air. Dalam perspektif ekonomi lingkungan, ini adalah bentuk nyata eksternalitas negatif (negative externalities), di mana dampak kerugian ekologis ditanggung oleh pihak yang sama sekali tidak menikmati keuntungan ekonomi dari pembukaan lahan tersebut.
Dampak tersebut kini dirasakan langsung di kampung halaman saya, Provinsi Gorontalo. Posisi geografis yang relatif berdekatan dan melintasi Selat Makassar membuat sebaran asap serta partikel polusi berbahaya terbawa angin hingga menutupi langit Gorontalo, memicu penurunan kualitas udara yang mengancam kesehatan warga. Bagi saya, realitas pahit ini membuktikan bahwa kita di daerah tidak boleh lagi tinggal diam atau menganggap karhutla sebagai masalah lokal Kalimantan semata—sebab asapnya telah nyata mengancam ruang hidup kita bersama.
Apa yang Saya Lihat di Scotland
Melihat krisis asap di tanah air dari tempat saya menuntut ilmu saat ini di Skotlandia memberikan sudut pandang komparatif yang sangat kontras. Beberapa waktu lalu, ketika melintasi wilayah Highlands, saya menyaksikan hamparan lahan gambut yang membentang luas tanpa tersentuh ekspansi industri maupun eksploitasi ekonomi destruktif. Pengalaman ini membukakan mata saya, di Britania Raya, khususnya Skotlandia, prioritas utama kebijakan lingkungan mereka adalah mencapai target emisi nol bersih (Net Zero Emissions) pada tahun 2045. Salah satu pilar krusial dari strategi iklim tersebut adalah perlindungan keanekaragaman hayati dan pemulihan lahan gambut (peatland restoration). Di sini, gambut tidak lagi dipandang sebagai lahan terlantar yang bebas dirusak, melainkan sebagai aset ekologis tak ternilai yang wajib dijaga fungsi alaminya sebagai penyimpan karbon raksasa dunia.
Pemerintah Skotlandia, melalui skema nasional Peatland ACTION, menginvestasikan ratusan juta pound sterling untuk merestorasi ratusan ribu hektar gambut yang sempat terdegradasi. Mereka menerapkan teknik pembasahan kembali (rewetting) dengan menyumbat saluran-saluran drainase tua (ditch blocking) guna mengembalikan kelembapan alami tanah. Tak hanya itu, melalui mekanisme Peatland Code, Skotlandia berhasil mengintegrasikan pemulihan ekosistem dengan insentif ekonomi berbasis nilai karbon, tanpa mengesampingkan keadilan bagi masyarakat lokal (Just Transition).
Praktik keberlanjutan berbasis sains dan regulasi ketat di Skotlandia ini membuktikan bahwa ekosistem gambut sangat bisa dikelola secara bijak. Bagi Indonesia, negara yang sangat rentan terhadap krisis ekologis, mengutamakan tindakan pencegahan dan restorasi jauh lebih murah ketimbang terus-menerus menanggung biaya penanggulangan bencana. Ini adalah referensi berharga yang sangat layak dipelajari dan diadaptasi demi menyelamatkan ruang hidup kita bersama.
Apa yang Bisa Kita Lakukan?
Melihat kompleksnya krisis ini, saya meyakini bahwa kita tidak boleh berhenti hanya pada rasa marah, skeptis, atau pasrah pada keadaan. Menghadapi krisis lingkungan yang sistemik ini, perlu ada pembagian peran yang tegas dan langkah nyata dari seluruh elemen masyarakat.
Pertama, bagi pemerintah daerah dan pemimpin local. Jangan sekali-kali meremehkan krisis ini. Bencana ini tidak lahir dari ruang hampa, ada jejak kebijakan di dalamnya, baik melalui kelonggaran izin alih fungsi lahan maupun lemahnya pengawasan terhadap oknum pelanggar. Pemda di kawasan terdampak, termasuk Gorontalo, harus sigap memberlakukan status tanggap darurat polusi, memperketat standar kualitas udara, dan menjamin perlindungan kesehatan bagi warga, terutama anak-anak dan kelompok rentan.
Kedua, saya percaya jarak tidak boleh membatasi kepedulian kita. Daripada sekadar meluapkan amarah di media sosial, kita dapat mengambil tindakan yang lebih praktis dan berdampak nyata melalui solidaritas social, salah satunya dengan menyalurkan donasi ke lembaga atau relawan lingkungan yang transparan di lapangan, seperti gerakan Patungan Hutan. Sekecil apa pun kontribusi kita sangat berharga untuk menyediakan masker berspesifikasi tinggi, tabung oksigen, hingga dukungan logistik bagi tim pemadam yang berjuang di garis depan.
Ketiga, saya mendesak pemerintah pusat untuk merombak strategi penanganan. Geser alokasi anggaran dari sekadar pemadaman darurat yang mahal ke tindakan restorasi gambut permanen (rewetting dan reboisasi), serta tidak gengsi mengoptimalkan diplomasi internasional untuk bantuan water bombing maupun teknologi modifikasi cuaca. Pemerintah juga harus memberi ruang penuh bagi para ilmuwan untuk mengkaji kedalaman kerusakan ekologis ini secara independen, agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berbasis sains (science-based policy) dan bukan sekadar kompromi politik sesaat.
References:
Hun, H., & Sarun, H. (2026). What is a Peatland? A comprehensive review. ResearchGate / Academia. https://www.researchgate.net/publication/401015457_What_is_a_Peatland_A_comprehensive_review
Turvey, R. (1963). On divergences between social cost and private cost. Economica, 30(119), 309–313. https://doi.org/10.2307/2601550
CNN Indonesia. (2026, 14 Oktober). Udara Gorontalo tak sehat, dikepung asap karhutla Kalimantan dan Papua. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261014133442-20-1415201/udara-gorontalo-tak-sehat-dikepung-asap-karhutla-kalimantan-dan-papua
Harris, J., & Roach, B. (2021). The theory of environmental externalities. Dalam Environmental and Natural Resource Economics (hlm. 41–65). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003080640-3
BBC News. (2026). Asia-Pacific live updates: Climate impacts and regional haze. BBC News. https://www.bbc.co.uk/news/live/cqevw9y34y34t
Climate Change Committee. (2025). Scotland’s carbon budgets. https://www.theccc.org.uk/publication/scotlands-carbon-budgets/
Foresight Group. (2025, Maret). Foresight gets Peatland ACTION grant to restore 107 hectares in Scotland. https://foresight.group/news-insights/news/2025/foresight-gets-peatland-action-grant-to-restore-107-hectares-in-scotland/
NatureScot. (2025). Scotland’s peatland standard: Consultation draft. https://www.nature.scot/doc/scotlands-peatland-standard-consultation-draft
IUCN UK Peatland Programme. (2025). The Peatland Code. https://www.iucn-uk-peatlandprogramme.org/peatland-code (*)
Penulis merupakan lulusan MSc in Environemnt and Sustainable Development, Univeristy of Glasgow














Discussion about this post