gorontalopost.co.id- Akses Jalan Pinogu masih jadi mimpi bagi masyarakat di wilayah itu. Beberapa waktu lalu, heboh di media sosial, jenazah harus dibonceng dengan ojek dari rumah sakit di Kabila, ke Pinogu, karena tidak adanya akses jalan yang bisa dilalui mobil. Pun sebaliknya, jika ada warga yang sakit dan butuh rujukan ke rumah sakit, harus ditandu dengan jalan kaki hingga belasan jam. Akses lalu lintas barang dan orang pun demikian. Hanya ada dua pilihan, naik ojek dengan harga hingga Rp 500 ribu sekali jalan, atau jalan kaki dengan jarak lebih dari 40 KM melintasi hutan belantara.
Kondisi ini yang memaksa Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail untuk datang langsung, dan merasakan denyut kegelisahan warga Pinogu. “Saya ditawarkan untuk naik helikopter, saya tolak. Saya memilih naik ojek seperti yang warga Pinogu lakukan, agar apa? agar saya juga merasakan betapa sulitnya akses ke wilayah ini,”ujar Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, saat berkunjung ke Pinogu, Selasa (22/9).
Gusnar menjadi Gubernur Gorontalo pertama yang menginjakan kaki di Pinogu hanya dengan naik ojek, dan melintasi akses Pinogu yang terkenal ekstrim, dan melelahkan. Tak banyak janji terkait Akses Jalan Pinogu, Gusnar hanya menyebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo serius memperjuangkan akses ini. Sebagai langkah awal kata Gubernur, tahun depan, Pemprov telah menuangkan dalam APBD anggaran untuk menyusun Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED).
Artinya, Akses Jalan Pinogu telah memiliki tahapan jelas, yakni masuk dalam tahap teknis perencanaan. Menurut Gubernur, FS dan DED diperlukan untuk memastikan pembangunan akses Pinogu layak dikerjakan sekaligus menentukan desain, kebutuhan teknis, serta konstruksi jalan yang sesuai dengan kondisi medan. “Tahun 2027 kita alokasikan anggaran untuk mengkaji jalan akses Pinogu layak dikerjakan. Itu harus dikaji dulu. Kemudian kita bikin gambarnya, harus digambar biar jelas,”ujar Gusnar dihadapan warga.
Langkah tersebut menjadi penting karena akses menuju Pinogu hingga kini masih menghadapi persoalan medan yang ekstrem. Jalan yang menghubungkan wilayah itu dengan kawasan luar masih berupa jalur rusak, menanjak dan sulit dilalui kendaraan biasa. Dalam kondisi kemarau, perjalanan memang relatif lebih mudah karena permukaan tanah lebih padat. Sepeda motor yang telah dimodifikasi menjadi moda utama untuk menembus jalur tersebut dengan waktu tempuh sekitar 3–4 jam. Situasinya berubah drastis ketika musim hujan. Jalur berubah menjadi lumpur, sementara longsor dapat menutup sejumlah titik. Waktu tempuh pun bisa membengkak hingga 8–10 jam, dengan ongkos ojek motor mencapai sekitar Rp600-800 ribu sekali jalan.
Kondisi itu dirasakan langsung Gusnar ketika mengunjungi Pinogu pada 22–23 September 2026. Alih-alih menggunakan helikopter, gubernur memilih menempuh perjalanan menggunakan ojek motor untuk melihat langsung kondisi akses yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Dari perjalanan tersebut, Gusnar mengaku ingin merasakan sendiri bagaimana beratnya akses menuju Pinogu, termasuk kondisi jalan, jembatan dan persoalan logistik yang harus dihadapi warga maupun pemerintah ketika membawa material pembangunan. “Kalau mau bangun jalan ini relatif mudah, tapi khusus Pinogu banyak tantangannya,” ujar Gusnar.
Salah satu yang menjadi penghambat selama ini adalah izin penggunaan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan RI. Mengingat, akses menuju Pinogu harus melewati kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW). Bagi warga Pinogu, persoalan akses bahkan menjadi keluhan utama. Saat berdialog dengan Gubernur, seorang warga menggambarkan kebutuhan mereka secara sederhana. “Keluhan warga Pinogu hanya ada tiga. Yang pertama akses jalan, kedua akses jalan, dan ketiga akses jalan, Pak Gub,” kata warga tersebut.
Terkendala Kawasan Taman Nasional
Persoalan pembangunan akses Pinogu bukan hanya medan. Jalur yang akan dibangun melewati kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, sehingga pemerintah harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan penggunaan lahan dari pemerintah pusat. Gubernur Gusnar Ismail mengatakan Pemprov Gorontalo bersama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus memperjuangkan izin tersebut di Jakarta. Menurutnya, pemerintah mengusulkan agar akses jalan dapat memiliki lebar sekitar 4–6 meter.
Namun, kebutuhan tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan kawasan konservasi dan persetujuan Kementerian Kehutanan. “Pak Bupati dan kami sudah usul dan terus berupaya agar dikasih 4–6 meter, sehingga harus pangkas lahan untuk bikin jalan. Itu di Jakarta dan terus kami perjuangkan,” katanya. Jika persetujuan penggunaan lahan dapat diperoleh, pemerintah akan memiliki ruang yang lebih jelas untuk masuk ke tahap pembangunan fisik. Karena itu, FS dan DED yang disiapkan pada 2027 menjadi bagian penting untuk mematangkan rencana tersebut. Kondisi keterisolasian Pinogu juga membuat biaya pembangunan menjadi lebih mahal. Saat meninjau proyek pembangunan sekolah di wilayah itu, Gusnar melihat sendiri bagaimana harga material dapat meningkat berkali-kali lipat akibat sulitnya akses transportasi.
Karena itu, pembangunan akses jalan tidak hanya berkaitan dengan mobilitas warga. Jalan tersebut juga menjadi pintu masuk bagi pembangunan fasilitas pendidikan, pelayanan dasar, distribusi kebutuhan masyarakat hingga aktivitas ekonomi di Pinogu. Gubernur melihat, Pinogu memiliki potensi besar dalam berbagai sektor, seperti pertanian, perkebunan, hingga pariwisata. Di Pinogu kata dia, terdapat potensial lahan hampir 1000 hektar untuk percetakan sawah baru, yang bisa men0pang program prioritas Presiden yakni ketahanan pangan. Termasuk yang selama ini telah berkembang, yakni perkebunan dan produksi kopi pinogu. “Kopi pinogu sudah sangat terkenal, permintaanya banyak, tapi produksinya masih sangat terbatas, pengolahanya masih sangat sederhana, karena itu aksesnya juga yang terbatas,”ujarnya. Ia berharap dukungan semua pihak, agar upaya merealisasikan Akses Jalan Pinogu bisa segera diwujudkan. (tro)
Discussion about this post