Oleh:
Ridwan Monoarfa
ADA satu pertanyaan yang perlu kita ajukan ketika membaca angka pertumbuhan ekonomi Gorontalo hari ini: Jika ekonomi Gorontalo tumbuh 7,68 persen, apakah kehidupan ekonomi rakyat juga tumbuh dengan kekuatan yang sama?
Pertanyaan ini bukan untuk mengecilkan capaian ekonomi. Sebaliknya, pertumbuhan tersebut patut kita syukuri. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Gorontalo pada Triwulan I-2026 tumbuh 7,68 persen secara tahunan (y-on-y) dibandingkan Triwulan I-2025. Secara triwulanan, ekonomi juga tumbuh 1,59 persen, dengan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp15,79 triliun.
Tetapi pembangunan tidak boleh berhenti pada angka pertumbuhan. Pertumbuhan harus menjelma menjadi pendapatan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih layak, usaha yang lebih produktif, aset yang bertambah dan ketahanan ekonomi keluarga. Sebab pertanyaan terpenting bukan hanya seberapa tinggi ekonomi tumbuh, melainkan seberapa banyak rakyat yang ikut naik kelas karena pertumbuhan itu.
Pelajaran dari Masa Mahasiswa
Ketika masih mahasiswa di Universitas Jayabaya tahun 1980an , saya teringat betapa bangganya kita ketika berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada era Orde Baru. Angka pertumbuhan sekitar 7 persen bahkan lebih pada sejumlah periode sering menjadi simbol keberhasilan pembangunan.
Secara historis, Bank Dunia mencatat bahwa sepanjang 1967–1997, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata sekitar 7 persen per tahun. Pertumbuhan itu disertai penurunan kemiskinan dan perubahan struktur ekonomi yang besar. Tetapi sejarah kemudian memberikan pelajaran yang mahal.
Krisis Asia 1997–1998 menghantam Indonesia dengan sangat keras. Pertumbuhan ekonomi berbalik menjadi kontraksi tajam, rupiah mengalami kejatuhan, inflasi melonjak dan stabilitas sosial-politik terguncang. Krisis tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian peristiwa yang kemudian mengakhiri Orde Baru pada 1998.
Saya tidak ingin menyederhanakan sejarah dengan mengatakan bahwa Orde Baru runtuh semata-mata karena kelas menengah terhimpit. Persoalannya jauh lebih kompleks: krisis keuangan, kelemahan institusi, persoalan tata kelola, ketimpangan kekuasaan dan gejolak sosial-politik semuanya berkelindan.
Tetapi dari pengalaman itu saya mengambil satu pelajaran: Pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tidak cukup untuk menjamin ketahanan sebuah masyarakat. Boleh jadi, dalam perjalanan pembangunan, kita terlalu lama terpesona oleh angka-angka makro sehingga lupa bahwa masyarakat juga membutuhkan institusi yang kuat, kesempatan yang adil dan ketahanan ekonomi. Di sinilah saya melihat relevansinya dengan Gorontalo hari ini.
Jangan Terpesona Angka
Gorontalo sekarang tumbuh 7,68 persen. Angka ini harus menjadi energi untuk bergerak lebih jauh, bukan alasan untuk berhenti bertanya. BPS mencatat struktur ekonomi Gorontalo pada Triwulan I-2026 masih didominasi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 36,46 persen.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga mencapai 61,48 persen. Ini menunjukkan betapa dekatnya pertumbuhan ekonomi Gorontalo dengan kehidupan rakyat sehari-hari. Petani, nelayan, peternak, pedagang, pekerja dan pelaku UMKM adalah bagian penting dari mesin ekonomi kita.
Namun, di sinilah kita harus berpikir lebih dalam. Apakah pertumbuhan konsumsi selalu berarti meningkatnya kesejahteraan? Jawabannya belum tentu. Konsumsi bisa meningkat karena pendapatan naik. Tetapi konsumsi juga bisa meningkat karena harga kebutuhan naik, biaya pendidikan bertambah, biaya kesehatan meningkat, atau rumah tangga menggunakan tabungan dan utang.
Karena itu, yang harus kita bangun bukan hanya masyarakat yang mampu membelanjakan lebih banyak, tetapi masyarakat yang mampu menghasilkan lebih banyak, memiliki lebih banyak dan menyimpan lebih banyak.
Kelas Menengah yang Rentan
Ada kelompok masyarakat yang sering luput dari perhatian kita: mereka yang tidak lagi miskin, tetapi belum benar-benar aman secara ekonomi. Mereka bekerja. Mereka berusaha. Mereka menyekolahkan anak. Mereka mencicil rumah. Mereka memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka membayar pajak dan berbagai kewajiban.
Namun ketika kehilangan pekerjaan, usaha mengalami kerugian, harga komoditas jatuh atau anggota keluarga membutuhkan biaya kesehatan yang besar, ketahanan ekonomi mereka dapat terguncang. Mereka adalah kelas menengah yang rentan. Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dengan bertanya: Berapa orang yang berhasil keluar dari kemiskinan?
Kita juga harus bertanya: Berapa banyak orang yang berhasil naik menjadi kelas menengah? Dan pertanyaan berikutnya: Seberapa kuat kelas menengah itu menghadapi guncangan ekonomi? Inilah persoalan yang menurut saya harus mulai menjadi agenda pembangunan Gorontalo.
Dari Ekonomi Konsumsi Menuju Ekonomi Produktif
Kalau struktur ekonomi kita masih sangat bergantung pada pertanian dan konsumsi rumah tangga, maka tantangan kita adalah memperbesar produktivitas dan nilai tambah. Petani jagung jangan hanya menjadi penjual jagung. Peternak sapi jangan hanya menjadi penjual sapi hidup.
Peternak ayam jangan hanya menjadi pelaku usaha yang bergantung pada naik-turunnya harga pakan dan pasar. Nelayan jangan hanya menjual ikan segar. Pembudidaya rumput laut jangan hanya menjual bahan mentah. UMKM jangan hanya bertahan hidup dari satu transaksi ke transaksi berikutnya.
Kita harus membangun ekosistem yang memungkinkan mereka memperoleh nilai tambah lebih besar. Jagung harus dapat berkembang menjadi industri pakan dan pangan. Peternakan sapi harus terhubung dengan pembibitan, penggemukan, pengolahan dan pemasaran. Perikanan membutuhkan rantai dingin, pengolahan dan akses pasar. Rumput laut harus memiliki rantai pengolahan dan pasar yang lebih panjang. UMKM membutuhkan pembiayaan, teknologi, sertifikasi, pasar dan kemampuan manajemen.
Desa sebagai Mesin Kelas Menengah Baru
Saya percaya kelas menengah baru Gorontalo tidak harus lahir dari kota. Ia bisa lahir dari desa. Dari petani yang berhasil mengembangkan usaha pascapanen. Dari peternak yang membangun usaha pembibitan dan penggemukan. Dari peternak ayam yang memiliki usaha produktif dengan rantai pasok yang kuat. Dari nelayan yang menguasai rantai dingin. Dari pembudidaya rumput laut yang masuk ke industri pengolahan. Dari perempuan desa yang mengembangkan usaha pangan menjadi bisnis yang memiliki pasar lebih luas. Dari anak muda desa yang menggunakan teknologi untuk menciptakan usaha baru.
Mereka bukan sekadar objek pembangunan. Mereka adalah kekuatan ekonomi baru yang harus dibesarkan. Karena itu, kebijakan pemerintah harus bergeser dari sekadar memberikan bantuan menuju membangun ekosistem mobilitas ekonomi. Bantuan penting bagi mereka yang membutuhkan. Tetapi kesempatan untuk tumbuh jauh lebih penting untuk menciptakan kemandirian.
APBD Harus Membuka Jalan Naik Kelas
Di sinilah APBD memiliki makna yang sangat strategis. Kita jangan hanya mengukur keberhasilan anggaran dari seberapa besar serapannya. Kita harus bertanya: Apakah anggaran meningkatkan produktivitas petani? Apakah membuka pasar bagi UMKM? Apakah memperkuat rantai pasok peternakan? Apakah menciptakan lapangan pekerjaan? Apakah meningkatkan keterampilan anak muda? Apakah memperkuat industri lokal? Apakah meningkatkan nilai tambah komoditas? Dan pada akhirnya: Apakah APBD memperbesar jumlah rakyat yang mampu naik kelas? Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena APBD bukan sekadar dokumen keuangan. APBD adalah instrumen untuk membentuk masa depan sosial-ekonomi masyarakat.
Pendidikan sebagai Tangga Mobilitas
Kelas menengah memiliki satu investasi besar: pendidikan anak. Orang tua bekerja keras karena percaya bahwa pendidikan akan membuat anak-anak mereka memiliki masa depan lebih baik. Maka pendidikan harus benar-benar menjadi tangga mobilitas sosial. Anak-anak Gorontalo tidak cukup hanya memperoleh ijazah.
Mereka membutuhkan kompetensi yang relevan dengan dunia kerja dan ekonomi masa depan: teknologi digital, bahasa, kewirausahaan, keterampilan teknis, pertanian modern, kelautan, industri kreatif dan kemampuan mengelola usaha. Jangan sampai kita menghasilkan semakin banyak lulusan, tetapi tidak menciptakan cukup banyak pekerjaan berkualitas. Pendidikan harus membuat anak Gorontalo naik kelas, bukan sekadar membuat mereka memperoleh ijazah.
Memperbesar Kelas Menengah
Karena itu, saya melihat pembangunan Gorontalo harus memiliki tiga agenda sekaligus. Mereka yang miskin harus dientaskan. Mereka yang rentan harus dilindungi agar tidak jatuh. Mereka yang sedang tumbuh harus diberi ruang untuk naik kelas. Inilah yang saya maksud dengan politik memperbesar kelas menengah Gorontalo.
Bukan politik dalam pengertian perebutan kekuasaan, tetapi politik pembangunan: bagaimana pemerintah menciptakan kesempatan agar rakyat memiliki kemampuan menentukan masa depan ekonominya sendiri. Kita harus mulai mengukur pembangunan bukan hanya dari berapa banyak bantuan yang disalurkan, tetapi dari berapa banyak masyarakat yang tidak lagi membutuhkan bantuan karena sudah memiliki sumber pendapatan yang kuat.
Gorontalo Harus Naik Kelas
Pertumbuhan ekonomi Gorontalo sebesar 7,68 persen adalah modal yang besar. Tetapi pertumbuhan hanyalah alat. Tujuan akhirnya adalah mobilitas sosial, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Karena itu, ketika melihat angka 7,68 persen, saya kembali teringat masa mahasiswa: betapa dulu kita begitu bangga dengan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hari ini saya melihat angka itu dengan perspektif yang berbeda. Saya tidak ingin kita hanya bangga karena Gorontalo tumbuh 7,68 persen.
Saya ingin bertanya: Siapa yang naik kelas karena pertumbuhan itu? Berapa banyak petani yang pendapatannya meningkat? Berapa banyak peternak sapi dan ayam yang usahanya semakin kuat? Berapa banyak UMKM yang berkembang menjadi usaha yang lebih besar? Berapa banyak anak muda memperoleh pekerjaan berkualitas? Berapa banyak keluarga yang mulai memiliki tabungan dan aset? Berapa banyak masyarakat desa yang berubah dari penerima program menjadi pelaku ekonomi yang mandiri?
Dan yang paling penting: Apakah kelas menengah kita semakin kuat atau justru semakin terhimpit? Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus disertai ketahanan masyarakat dan institusi yang kuat. Karena itu, saya tidak ingin Gorontalo hanya mengejar pertumbuhan. Saya ingin Gorontalo mengubah pertumbuhan menjadi mobilitas sosial.
Kita tidak cukup hanya mengurangi kemiskinan. Kita harus memperbesar kelas menengah. Kita tidak cukup hanya meningkatkan PDRB. Kita harus meningkatkan kemampuan rakyat. Kita tidak cukup hanya membangun infrastruktur. Kita harus membangun kesempatan. Dan pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi.
Ukuran yang lebih penting adalah seberapa banyak rakyat yang memiliki kemampuan untuk menentukan masa depan hidupnya sendiri. Meningkat? Berapa banyak peternak sapi dan ayam yang usahanya semakin kuat? Berapa banyak UMKM yang berkembang menjadi usaha yang lebih besar? Berapa banyak anak muda memperoleh pekerjaan berkualitas? Berapa banyak keluarga yang mulai memiliki tabungan dan aset? Berapa banyak masyarakat desa yang berubah dari penerima program menjadi pelaku ekonomi yang mandiri?
Dan yang paling penting: Apakah kelas menengah kita semakin kuat atau justru semakin terhimpit? Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus disertai ketahanan masyarakat dan institusi yang kuat. Karena itu, saya tidak ingin Gorontalo hanya mengejar pertumbuhan.
Saya ingin Gorontalo mengubah pertumbuhan menjadi mobilitas sosial. Kita tidak cukup hanya mengurangi kemiskinan. Kita harus memperbesar kelas menengah. Kita tidak cukup hanya meningkatkan PDRB. Kita harus meningkatkan kemampuan rakyat. Kita tidak cukup hanya membangun infrastruktur. Kita harus membangun kesempatan.
Dan pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa banyak rakyat yang memiliki kemampuan untuk menentukan masa depan hidupnya sendiri. (*)
Penulis adalah Politisi NasDem
Discussion about this post