PISA BBM

Oleh:
Dahlan Iskan

SATU toko pakaian menjual baju seragam SD Rp1.000.000 untuk 30 siswa di satu kelas. Toko memberi potongan harga 15 persen, tapi mengenakan pajak 11 persen. Berapa yang harus dibayar oleh pembeli?

Anda pasti bisa menjawabnya dengan mudah. Tapi siswa kelas tiga SD belum tentu bisa. Siswa SD kita tidak dibiasakan diberi pertanyaan seperti itu. Pertanyaan yang selalu diberikan adalah 10 x 30 = berapa.

Pertanyaan pertama diperlukan berpikir. Pertanyaan kedua diperlukan menghafal.

Cara mengajar memang sudah harus berubah. Gurulah yang menjadi pusat perubahan itu.

Untuk perubahan itu umumnya menunggu gaji naik. Padahal, tanpa menunggu, bagi yang mampu berubah akan dapat tawaran gaji lebih tinggi di sekolah-sekolah unggulan.

Pemerintah sudah berusaha meningkatkan mutu guru: lewat sertifikasi. Yang sudah punya sertifikat dapat tunjangan: berarti pendapatannya naik. Itulah yang sering disebut ”tunjangan sertifikasi”.

Protokol untuk mendapatkan ”sertifikat guru bermutu” tidak seberat ijazah salawat Dala’il: harus puasa tiga tahun.

Untuk mendapat ”ijazah guru bermutu” itu juga ada protokolnya: ikut pelatihan guru. Tidak harus tatap muka. Bisa lewat online. Ada penjual jasa ”pelatihan untuk sertifikasi” yang diakui pemerintah. Setelah cukup belajar guru bisa ikut ujian sertifikasi. Ada jadwalnya. Setahun dua atau tiga kali.

Sepengetahuan saya, sampai tahun lalu sudah sekitar 70 persen guru kita yang bersertifikat. Rasanya ”tinggal” satu juta orang guru lagi yang belum bersertifikat. Pemerintah terus berusaha mempercepatnya.

Persoalannya, di dalam praktik, belum banyak perubahan: 3 x 3 masih = 9. Itu yang membuat skor PISA (Programme for International Student Assessment) di Indonesia masih sangat rendah. Di negara seperti Jepang capaian skor PISA-nya sudah 6. Sedang skor PISA kita masih 1. Bahkan di bawah itu: masih 0,8.

Anda sudah tahu apa itu skor PISA. Yakni skor yang ditetapkan oleh negara-negara OECD. Kalau negara-negara lain ingin semaju negara OECD capaian skornya harus mendekati yang ditetapkannya. Mereka menyebutnya skor PISA.

Dalam skor PISA yang dihitung ada tiga: kemampuan membaca, matematika, dan sains. Jelaslah bahwa skor kita sangat rendah. Kita begitu banyak punya sekolah keagamaan –yang kalau dibenturkan ke skor PISA pasti jeblok.

Minggu kemarin, saya mendiskusikan skor PISA ini dengan para guru di lingkungan pesantren kami di Takeran, Magetan: Pesantren Sabilil Muttaqin. Kebetulan hari kemarin ulang tahun ke-83 –sedikit lebih tua dari Republik.

Secara kelakar saya mengatakan “kalau kita juga harus mengejar skor PISA maka 50 persen dari guru di 120 madrasah kita harus dipecat”. Tidak ada yang tertawa. Ini memang persoalan serius.

Itu sama dengan diskusi pengusaha tanpa riba bulan lalu: berutang menambah beban, tidak berutang tidak berkembang.

Tapi setidaknya harus ada target nasional: siswa kelas tiga SD/Ibtidaiah sudah harus bisa membaca. Bukan hanya bisa mengeja. Harus dibedakan antara membaca dan mengeja. Bisa membaca berarti memahami apa yang dibaca.

Kemampuan membaca ternyata menjadi tolok ukur pertama di skor PISA.

Lalu saya bertanya ke ustad Puji Santoso, direktur madrasah taraf internasional kami: Islamic International School Pesantren Sabilil Muttaqin di Magetan. Di Indonesia ada berapa sekolah unggulan yang mutu minimalnya seperti IIS.

“Mungkin ada 1.000 sekolah,” kata Puji.

Umumnya swasta. Dulu sekolah bermutu didominasi sekolah Katolik-Kristen. “Sekarang banyak sekali sekolah Islam yang mutunya sangat baik,” katanya. Sudah bisa bersaing dengan sekolah-sekolah Katolik. Lalu banyak lagi sekolah swasta non-agama.

Kalau hanya 1.000 sekolah tersebut yang dinilai, maka skor PISA Indonesia bisa 6 juga.

Berarti kalau Indonesia ingin meningkatkan skor PISA perhatikan dulu 1000 sekolah dengan skor terbawah. Fokuskan anggaran dan perbaikan mutu guru untuk 1.000 yang terbawah dulu.

Tapi rasanya kita belum bisa memikirkan itu. Antrean BBM saja masih sulit diatasi. (*)