Oleh:
Ridwan Monoarfa
Dua tahun berada di panggung politik adalah waktu yang relatif singkat. Namun, bagi saya, dua tahun cukup untuk memahami satu hal penting: politik bukan semata-mata tentang bagaimana memperoleh kekuasaan, tetapi bagaimana menggunakan mandat kekuasaan untuk melayani rakyat.Kesadaran itu tidak datang tiba-tiba.
Saya sebelumnya menghabiskan kurang lebih 25 tahun sebagai aktivis buruh. Saya tumbuh dalam gerakan pekerja, memimpin di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Dunia aktivisme buruh mengajarkan saya tentang keberanian memperjuangkan kepentingan, membangun organisasi, melakukan advokasi, bernegosiasi dan, yang paling penting, memahami bahwa di balik setiap kebijakan selalu ada kehidupan manusia yang dipengaruhinya.
Saya kemudian mendapat kesempatan mewakili organisasi pekerja sebagai Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional dan Anggota Pengawas BPJS Kesehatan.
Pengalaman itu memperluas cara pandang saya. Perjuangan kesejahteraan rakyat tidak cukup dilakukan melalui gerakan sosial. Ia juga harus masuk ke dalam sistem kebijakan publik.
Pada 2016, atas ajakan almarhum Rachmat Gobel, saya mulai aktif mengurus Partai NasDem di Gorontalo.
Delapan tahun kemudian, pada 2024, rakyat memberikan mandat kepada saya menjadi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo.
Sejak saat itu, saya memasuki arena yang berbeda.
Dari jalan perjuangan aktivisme menuju ruang pengambilan keputusan politik.
Dan saya segera menemukan bahwa keduanya memiliki perbedaan yang mendasar.
Politik Berhadapan dengan Kompleksitas
Sebagai aktivis buruh, medan perjuangan saya relatif jelas: pekerja, upah, jaminan sosial, perlindungan dan hubungan industrial.
Politik jauh lebih kompleks.
Politisi berhadapan dengan seluruh persoalan kehidupan masyarakat.
Petani dengan persoalan produksinya.
Nelayan dengan persoalan wilayah tangkap dan pemasaran.
Pekerja dengan pekerjaan dan perlindungan sosial.
Pelaku UMKM dengan modal dan pasar.
Anak muda dengan pendidikan dan kesempatan kerja.
Masyarakat miskin dengan kebutuhan dasar.
Sementara pemerintah daerah harus sekaligus memikirkan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, investasi, lingkungan dan berbagai kebutuhan publik lainnya.
Semua datang membawa kepentingannya sendiri.
Di sinilah saya memahami bahwa politik adalah seni mengelola kompleksitas kepentingan masyarakat.
Politisi bukan sekadar penyampai aspirasi.
Politisi harus menjadi artikulator kepentingan rakyat, pengarah kebijakan, pengawal anggaran, sekaligus pengawas pelaksanaan.
Aspirasi harus diterjemahkan menjadi kebijakan.
Kebijakan harus memiliki dukungan anggaran.
Anggaran harus dilaksanakan.
Dan pelaksanaan harus diawasi agar menghasilkan manfaat.
Kalau rangkaian itu terputus, politik kehilangan substansinya.
Ketika Anggaran Harus Berbicara
Saya mengambil contoh dari gagasan yang sedang diupayakan pemerintah provinsi: UMKM naik kelas.
Saya percaya kemandirian ekonomi masyarakat tidak bisa hanya dibangun dengan bantuan sesaat. Rakyat harus didorong agar memiliki kemampuan mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
Karena itu, istilah UMKM naik kelas harus memiliki ukuran yang konkret.
Apakah pasarnya meluas?
Apakah asetnya meningkat?
Apakah omzet dan produktivitasnya bertambah?
Apakah tenaga kerjanya meningkat?
Apakah usahanya mampu bertahan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena anggaran pemerintah bukan sekadar angka dalam dokumen APBD.
Di balik setiap angka anggaran ada uang rakyat.
Karena itu, ketika politisi memperjuangkan sebuah program, tugasnya tidak berhenti ketika anggaran disetujui.
Harus dilihat bagaimana program itu dilaksanakan.
Siapa penerimanya.
Apa hasilnya.
Dan apakah benar-benar ada perubahan kehidupan masyarakat.
Politik anggaran harus diukur dari dampaknya, bukan dari besarnya angka.
Bagi saya, inilah esensi fungsi pengawasan DPRD.
Mengawasi bukan sekadar mencari kesalahan pemerintah, tetapi memastikan bahwa kebijakan publik bekerja sebagaimana mestinya.
Dilema Seorang Politisi
Dua tahun menjadi politisi juga mengajarkan kepada saya sebuah dilema yang tidak sederhana.
Hampir semua aspirasi rakyat penting. Tetapi tidak semuanya dapat menjadi prioritas pada saat yang sama.
Anggaran memiliki keterbatasan.
Karena itu, politisi harus mampu menentukan prioritas.
Mana yang paling mendesak?
Mana yang menyangkut kepentingan masyarakat paling luas?
Mana yang memiliki dampak paling besar?
Dan mana yang mampu menciptakan perubahan jangka panjang?
Di sini politik membutuhkan keberanian sekaligus kebijaksanaan.
Berani memperjuangkan.
Tetapi juga berani mengatakan bahwa sesuatu belum dapat diwujudkan ketika kemampuan anggaran belum memungkinkan.
Saya justru melihat bahwa kejujuran kepada rakyat adalah bagian dari tanggung jawab politik.
Rakyat tidak selalu membutuhkan janji. Rakyat membutuhkan kepastian bahwa aspirasi mereka didengar dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh.
Politisi Tidak Bisa Bekerja Sendiri
Saya juga semakin menyadari bahwa politik yang baik membutuhkan jejaring.
Politisi membutuhkan komunitas, tokoh-tokoh lokal, kaum cendekiawan, organisasi masyarakat, dunia usaha, kelompok pekerja, generasi muda, dan tentu saja birokrasi.
Bukan untuk membangun sekadar jaringan kekuasaan.
Tetapi untuk mempertemukan gagasan, pengetahuan, kebutuhan rakyat dan kewenangan negara.
Politisi memiliki mandat.
Birokrasi memiliki instrumen pelaksanaan.
Masyarakat memiliki pengalaman dan kebutuhan nyata.
Akademisi memiliki pengetahuan.
Komunitas memiliki energi sosial.
Jika semua itu dipertemukan, kebijakan publik akan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Sebaliknya, politik yang hanya berbicara di antara politisi akan mudah kehilangan kontak dengan kenyataan.
Belajar Menjadi Sabar
Ada pelajaran lain yang saya dapatkan selama dua tahun ini: politik membutuhkan kesabaran.
Sebagai aktivis, saya terbiasa memperjuangkan tuntutan secara langsung.
Dalam politik, prosesnya lebih panjang.
Ada pembahasan.
Ada perbedaan kepentingan.
Ada keterbatasan anggaran.
Ada prosedur.
Ada birokrasi.
Ada keputusan yang tidak selalu sesuai dengan harapan.
Politisi harus mampu memperjuangkan sesuatu tanpa kehilangan kemampuan berdialog.
Harus mampu berbeda pendapat tanpa menjadikan perbedaan sebagai permusuhan.
Harus mampu berkompromi tanpa kehilangan prinsip.
Dan harus mampu menerima bahwa tidak setiap perjuangan berakhir dengan kemenangan.
Karena politik bukan hanya tentang menang.
Politik juga tentang menjaga agar kepentingan rakyat tetap diperjuangkan meskipun jalan menuju keberhasilannya panjang.
Rakyat Bukan Objek Politik
Dua tahun berada di DPRD semakin menguatkan keyakinan saya bahwa rakyat tidak boleh ditempatkan sebagai objek politik.
Rakyat adalah subjek sekaligus pemilik kedaulatan.
Politisi memperoleh jabatan karena mandat rakyat.
Maka mandat itu harus dikembalikan dalam bentuk kerja, kebijakan dan pelayanan.
Jangan sampai politik hanya menjadi siklus lima tahunan: rakyat didatangi ketika membutuhkan suara, kemudian dilupakan setelah kekuasaan diperoleh.
Bagi saya, hubungan antara rakyat dan politisi tidak boleh berhenti setelah pemilu.
Justru setelah pemilu, tanggung jawab sesungguhnya dimulai.
Karena suara yang diberikan rakyat bukan cek kosong.
Ia adalah mandat yang harus dipertanggungjawabkan.
Politisi Bisa Berganti
Dua tahun ini membuat saya semakin memahami bahwa jabatan politik pada hakikatnya adalah sementara.
Kita bisa terpilih hari ini dan tidak terpilih pada pemilu berikutnya.
Kita bisa berada dalam kekuasaan hari ini.
Konstelasi politik dapat berubah.
Partai dapat berganti konfigurasi.
Tokoh dapat berganti.
Tetapi ada satu yang tidak berubah:
rakyat tetap ada.
Karena itu saya sampai pada sebuah kesimpulan sederhana:
Politisi bisa berganti. Kekuasaan bisa berganti. Tetapi rakyat tetap berdaulat.
Kesadaran inilah yang menurut saya harus menjadi fondasi moral seorang politisi.
Jabatan bukan milik pribadi.
Kekuasaan bukan milik partai semata.
Kursi di lembaga perwakilan bukan milik politisi.
Semuanya adalah titipan mandat rakyat.
Maka semakin tinggi posisi seseorang dalam politik, semakin besar pula kewajibannya untuk merendahkan hati di hadapan rakyat.
Dua Tahun, Sebuah Refleksi
Saya tidak ingin menjadikan dua tahun sebagai ukuran keberhasilan politik.
Bagi saya, dua tahun justru menjadi ruang untuk bertanya kepada diri sendiri:
Apakah saya sudah cukup mendengar?
Apakah saya sudah cukup memperjuangkan?
Apakah fungsi anggaran telah saya gunakan untuk kepentingan rakyat?
Apakah fungsi pengawasan telah saya jalankan dengan sungguh-sungguh?
Apakah program yang saya perjuangkan benar-benar memberi dampak?
Dan yang paling penting:
Apakah kehadiran saya dalam politik memberi arti bagi rakyat yang memberikan mandat?
Saya belum memiliki semua jawabannya.
Tetapi perjalanan dua tahun ini semakin meneguhkan keyakinan saya.
Saya memasuki politik membawa pengalaman 25 tahun sebagai aktivis buruh.
Saya membawa keyakinan bahwa keadilan sosial tidak boleh berhenti sebagai wacana.
Kini saya belajar bahwa memperjuangkan keadilan juga berarti masuk ke ruang tempat kebijakan dan anggaran ditentukan.
Mengartikulasikan kepentingan rakyat.
Memperjuangkannya dalam kebijakan.
Mengawal anggarannya.
Mengawasi pelaksanaannya.
Dan memastikan manfaatnya kembali kepada rakyat.
Itulah politik yang ingin saya jalani.
Bukan politik untuk menjadi penguasa, tetapi politik sebagai jalan pengabdian mengikuti jejak almarhum Rachmat Gobel.
Sebab pada akhirnya kita semua akan meninggalkan panggung politik.
Jabatan akan berakhir.
Kekuasaan akan berpindah.
Nama kita mungkin suatu hari dilupakan.
Tetapi rakyat akan tetap ada.
Dan karena rakyatlah yang berdaulat, maka kepada rakyat pulalah setiap politisi pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan pengabdiannya.
Politisi bisa berganti. Kekuasaan bisa berganti.
Tetapi rakyat tetap berdaulat. (*)
Penulis adalah Politisi NasDem
Discussion about this post