Oleh:
Muhammad Makmun Rasyid
Hoaks hari ini tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai kabar bohong yang beredar acak. Ia telah berkembang menjadi industri: diproduksi, dikemas, disebarkan, dan dimonetisasi. Yang dijual bukan hanya kebohongan, melainkan juga kemarahan.
Dalam ruang digital, kemarahan menjadi bahan bakar yang efektif. Informasi yang memancing emosi biasanya lebih cepat menyebar daripada informasi yang tenang dan faktual. Orang mudah membagikan sesuatu ketika marah, takut, tersinggung, atau curiga. Di sinilah hoaks menemukan kekuatannya.
Data Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi salah satu penanda seriusnya persoalan ini. Dalam periode 20 Oktober 2024 hingga 6 Desember 2025, Komdigi mencatat 1.890 konten hoaks. Dalam rentang lebih dari setahun, jumlah itu setara dengan sekitar empat hingga lima konten hoaks setiap hari. Angka ini belum menggambarkan seluruh peredaran hoaks, tetapi menunjukkan tekanan serius pada ekosistem digital kita.
Hoaks tidak hanya merusak kebenaran, tetapi juga kepercayaan sosial. Masyarakat mudah saling mencurigai. Perbedaan pendapat berubah menjadi permusuhan. Kritik bercampur dengan fitnah. Fakta kalah cepat dari tuduhan. Akibatnya, ruang publik tidak lagi menjadi tempat berdialog, melainkan arena saling menyerang.
‘Ekonomi’ Amarah
Industri hoaks bekerja dengan memanfaatkan perhatian publik. Dalam dunia digital, perhatian adalah modal. Semakin banyak orang membaca, menonton, membagikan, dan mengomentari informasi, semakin besar pula nilainya. Masalahnya, informasi yang paling menarik perhatian sering kali bukan yang paling benar, melainkan yang paling mengejutkan dan memancing emosi.
Di media sosial, kemarahan jarang berhenti sebagai emosi pribadi. Ia dapat berubah menjadi perhatian, perhatian menjadi jangkauan, dan jangkauan menghasilkan nilai ekonomi maupun pengaruh politik. Konten yang memancing amarah lebih mudah memperoleh komentar, respons, dan penyebaran. Dari sana muncul keuntungan melalui iklan, donasi, langganan, sponsor, penjualan produk, atau dukungan politik.
Jeffrey M. Berry dan Sarah Sobieraj menyebut gejala ini sebagai outrage industry, yakni industri yang hidup dari produksi kemarahan publik. Dalam industri ini, kemarahan tidak selalu muncul alamiah. Ia dapat dirancang, diarahkan, dan dipelihara agar publik terus memberi perhatian. Semakin keras reaksi publik, semakin besar keuntungan pihak yang memainkan isu.
Ekonomi amarah bekerja melalui pemotongan konteks dan pemelintiran fakta. Isu diberi judul provokatif lalu disebarkan seolah-olah kebenaran utuh. Foto lama diberi keterangan baru, video pendek dipisahkan dari kejadian sebenarnya, pernyataan seseorang dipelintir agar tampak buruk. Hoaks menjadi meyakinkan karena sesuai dengan prasangka.
Namun, tidak semua kemarahan buruk. Ada kemarahan yang lahir dari kepedulian, rasa keadilan, dan keberpihakan kepada korban. Dalam demokrasi, kemarahan moral diperlukan untuk mengoreksi kekuasaan. Yang berbahaya adalah kemarahan yang sengaja diproduksi melalui kebohongan, manipulasi, dan pemelintiran fakta.
Krisis Nalar
Maraknya hoaks menunjukkan krisis nalar publik. Krisis ini tampak ketika masyarakat lebih cepat percaya pada informasi yang sesuai dengan emosi daripada informasi yang sudah diverifikasi. Orang tidak lagi bertanya apakah sebuah informasi benar, tetapi apakah informasi itu cocok dengan keyakinannya.
Dalam kajian tentang berita palsu, ada perbedaan antara kecenderungan percaya pada informasi dan kemampuan membedakan informasi benar dari palsu. Seseorang bisa lebih mudah percaya pada berita yang sesuai dengan pandangan politik, agama, atau identitas kelompoknya. Namun, persoalan hoaks tidak cukup dijelaskan oleh fanatisme politik. Yang lebih mendasar adalah melemahnya kemampuan publik memilah informasi.
Orang bisa mempercayai kabar palsu karena terasa masuk akal, sesuai pengalaman, sejalan dengan prasangka, atau dibagikan oleh orang yang dipercaya. Di sinilah hoaks bekerja halus. Ia tidak selalu memaksa orang percaya, tetapi membuat orang merasa bahwa kebohongan itu benar. Ketika informasi palsu terus hadir, kemampuan membedakan fakta, opini, dan manipulasi semakin diuji.
Padahal, kehidupan bersama membutuhkan dasar kebenaran yang dapat dibagi. Demokrasi tidak mungkin sehat jika setiap kelompok hidup dalam versinya sendiri tentang kenyataan. Jika satu kelompok percaya pada fakta, sementara kelompok lain percaya pada tuduhan yang terus diulang, dialog menjadi sulit dilakukan.
Karena itu, melawan hoaks menuntut kebiasaan berpikir sehat: memeriksa sumber, membaca utuh, membandingkan informasi, dan menahan diri sebelum membagikan sesuatu. Nalar publik hanya pulih jika warga memberi jarak antara emosi dan keputusan.
Merebut Ruang Publik
Ruang publik digital tidak boleh dibiarkan dikuasai kebohongan dan kemarahan. Ia harus direbut kembali sebagai tempat bertukar pikiran secara sehat. Tanggung jawab ini tidak bisa dibebankan hanya kepada warga. Negara perlu hadir dengan kebijakan adil dan terukur agar penindakan hoaks tidak berubah menjadi pembatasan kritik. Kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari demokrasi.
Yang harus ditindak ialah kebohongan yang sengaja diproduksi untuk menyesatkan publik, memicu kebencian, atau menciptakan keresahan sosial. Platform digital juga bertanggung jawab. Jika interaksi tumbuh dari kemarahan dan disinformasi, platform tidak bisa berlindung di balik alasan netralitas. Algoritma yang mendorong konten provokatif perlu diawasi, dan media massa perlu menjaga akurasi di tengah godaan sensasi.
Industri hoaks akan terus tumbuh selama kemarahan publik mudah diperjualbelikan. Ia hidup dari kelengahan, prasangka yang tidak diperiksa, dan lemahnya tanggung jawab pengelola ruang digital. Ruang publik yang sehat hanya tumbuh jika kebenaran dihargai, perbedaan dikelola dewasa, dan kemarahan tidak menjadi barang dagangan. Jangan menjadi bahan bakar industri kemarahan. Jadilah pembaca yang teliti, penyebar informasi yang bertanggung jawab, dan penjaga akal sehat bersama. (*)
Penulis adalah Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) 2025-2030
Discussion about this post