oleh:
Muh. Amier Arham
Data mencerdaskan kehidupan bangsa…. (BPS).
Saya menghadiri —-Dialog Kebangsaan—- sepekan silam yang di selenggarakan oleh The Presnas Center, dengan topik —Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial—. Pada acara dialog tersebut, Suharso Monoarfa (mantan Menteri Perumahan Rakyat dan Menteri Bappenas) menjadi pemantik dialog. Kementerian Bappenas merupakan gudang orang sekolahan di luar perguruan tinggi, sekaligus lembaga “think thank” pemerintah.
Dari sanalah arah kebijakan dan rencana pembangunan lahir. Pada masa Orde Baru, Bappenas kala dipimpin oleh Prof. Widjodjo Nitisastro menjadi lembaga perencana yang sangat kuat, disegani dan dikenal lewat kebijakan makro ekonomi. Prof. Widjodjo disokong oleh para ekonom lulusan University of California, Berkeley, sehingga kelompok ekonom ini disematkan “Kelompok Mafia Berkeley”. Salah satu konsep pembangunan yang dirintis Mafia Berkeley adalah Trilogi Pembangunan;
1) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya,
2) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan
3) Stabilitas nasional yang dinamis.
Konsep pembangunan ini lahir bukan dari ruang hampa, tapi ia muncul di dasarkan pada kondisi ril dengan situasi kerapuhan ekonomi, inflasi yang melangit, kemiskinan ekstrem yang massif, gejolak politik yang meluas dan lapangan pekerjaan yang terbatas, serta sarana pendidikan dan kesehatan minim. Trilogi Pembangunan merupakan landasan utama yang melahirkan kebijakan Sekolah Dasar (SD) Inpres. Pada sesi dialog kebangsaan, Suharso Monoarfa (Pak Harso) dalam pengantarnya menyentil Ester Duflo penerima hadiah nobel ekonomi tahun 2019 bersama pasangan hidupnya Abhijit Benerjee. Pekan-pekan awal berkantor di Bappenas, ia disuguhkan seonggok dokumen dan buku hasil riset tentang kemiskinan, serta data penting lainnya oleh stafnya. Buku dimaksud saya menduga adalah Poor Economics (2011) dan Good Economics for Hard Times (2019), keduanya ditulis oleh Duflo, buku itu membedah kehidupan sehari-hari masyarakat miskin dan merombak cara pandang konvensional terhadap kebijakan ekonomi.
Duflo melakukan penelitian dengan berfokus pada pengentasan kemiskinan global, dan salah satu fokus penelitiannya peranan pendidikan dalam mengurangi kemiskinan terutama di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Duflo meneliti program pembangunan massal SD Inpres, temuan utamanya pembangunan SD Inpres terbukti secara nyata menaikkan tahun lama bersekolah anak-anak dan meningkatkan pendapatan mereka saat dewasa. Pesan yang hendak disampaikan dalam dialog kebangsaan dengan menyentil buku Duflo, bahwa arah kebijakan dan perencanan yang dirumuskan oleh pemerintah hendaknya berorientasi jangka panjang, seperti kebijakan pembangunan SD Inpres. Kebijakan yang baik adalah kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dan kebijakan yang digerakkan oleh data (data-driven policy).
Dalam konteks itu merumuskan kebijakan pembangunan, data menjadi sangat penting. Maka sejatinya wajib dilakukan pemutakhiran data setiap saat, karena data tidak sekedar menampilkan angka-angka numerik namun menjelaskan fakta, dasar pengambilan keputusan dan memetakan trend. Tatkala data salah atau tidak mengalami perubahan dari yang sesunggunya maka fakta menjadi bias, keputusan untuk kebijakan menjadi salah dan pemerintah gagal memetakan masalah.
Mirisnya, tidak semua pemimpin pada level dan sektor manapun menguasai data secara baik, tidak mengherankan kemudian banyak kebijakan yang tidak berpijak serta sesuai kebutuhan publik. Ia diadakan bukan karena kebutuhan akan tetapi keinginan yang senantiasa berorientasi proyek, artinya melenceng dari semangat evidence-based policy. Maka lazim ditemui saat ini kebijakan akan berakhir seiring dengan berakhirnya periode kepemimpinan seorang pemimpin, sehingga teramat sulit mengukur dampak kebijakan untuk jangka panjang.
Data yang menyajikan fakta dan trend terkadang seperti pisau bermata dua, jika trendnya baik (menguntungkan secara politik) ia menjadi alat legitimasi keberhasilan, akan tetapi bila trendnya buruk lembaga penyedia data dicerca. Oleh sebab itu kredibiltas data sangat penting, lembaga penyedia data senantiasa bekerja profesional, tidak menjadi penyedia “jasa stempel” kebijakan sehingga data dapat dijadikan rujukan mengambil keputusan yang tepat. Dalam sesi pemberian pandangan, saya menyampaikan data trend perihal angka kemiskinan, tingkat pengangguran, ketimpangan dan partisipasi pendidikan di Provinsi Gorontalo.
Selama 25 tahun angka kemiskinan menurun signifikan dibanding daerah lain, tahun 2002 angka kemiskinan mencapai 32,12 persen turun hingga 12,16 persen pada Maret 2026. Angka ini nampak elok dipandang secara grafis namun angka kedalaman kemiskinan cukup merisaukan, terutama di perdesaan. Posisinya diangka 3,38 persen, artinya butuh ”hard intervention” oleh pemerintah untuk mengentaskan kaum poor dari dasar ke atas melewati garis kemiskinan, itupun garis kemiskinan Gorontalo terbilang rendah di bawah rata-rata nasional. Kalaupun berhasil naik mendekati garis kemiskinan pendapatannya, pada saat terjadi guncangan ekonomi mereka ini sangat rentan terperosot kembali ke dasar (kemiskinan ekstrem). Ini merupakan data tersembunyi yang kerap kurang dipotret oleh pemerintah, karena fokus pada angka persentase sehingga cenderung mengebaikan angka kedalaman kemiskinan.
Sementara tingkat pengangguran terbuka terhitung rendah, hanya saja fakta menunjukkan di dalamnya ditemukan angka setengah pengangguran cukup tinggi, mereka telah bekerja akan tetapi masih mencari pekerjaan yang lebih layak. Produktivitas tenaga kerja pun yang masih rendah, membacanya sangat mudah dengan melihat rata-rata jam kerja di bawah 35 jam per minggu mencapai setengah dari total pekerja. Tidak mengherangkan kemudian angka kemiskinan yang masih tinggi di tengah rendahnya tingkat pengangguran terbuka, padahal keduanya memiliki angka koefisien berhubungan negatif.
Sejalan dengan itu, kemajuan pembangunan ekonomi yang dicapai selama seperempat abad ketimpangan cenderung memburuk, di tahun 2002 ketimpangan distribusi pendapatan Gorontalo berada pada posisi ketiga secara nasional cukup rendah, dan belakangan justru berkebalikan, kendati lima tahun terakhir perlahan kian membaik. Namun berbeda halnya bila menggunakan ukuran Bank Dunia dengan mengelompokkan penduduk dalam tiga kategori, yakni penduduk kelompok bawah 40 persen, penduduk kelompok menengah 40 persen dan penduduk kelompok atas 20 persen. Pembagian kue ekonomi lebih dari separuh dinikmati oleh kelompok atas, sementara kelompok bawah dan menengah yang komposisinya 80 persen kebagian kue pembangunan kurang dari 50 persen, pertanda kekayaan terkonsentrasi pada kelompok atas.
Sedangkan kualitas mutu manusia diukur dengan IPM menunjukkan trend kenaikan selama lebih dari dua dekade, IPM sendiri dihitung dari tiga komposit, yaitu ekonomi (pendapatan per kapita, pendidikan (rata-rata lama sekolah) dan kesehatan (usia harapan hidup). Ketiga komposit tersebut, relatif bermasalah adalah pendidikan, belum lagi melihat aspek angka partisipasi pada jenjang pendidikan tinggi masih di bawah 30 persen, hal itu berarti lebih dari 70 persen penduduk Gorontalo belum dapat mengakses pendidikan tinggi, padahal pendidikan tinggi paling efektif mengatasi ketimpangan dan kemiskinan (Medeiros, et,al, 2020). Pertanyaannya, apakah data-data ini dijadikan dasar arah kebijakan pemerintah? atau dibalik pertanyaannya, benarkah arah kebijakan berdasarkan data-driven policy?.
Belakangan ada dua isu yang menghangat berkaitan dengan perbincangan data;
1). Data angka kemiskinan menurut Bank Dunia mencapai 64,2 persen di tahun 2026, sementara versi BPS angka kemiskinan sebesar 8,07 persen. Perbedaan data ini pemerintah dianggap berusaha menyembunyikan angka yang sesungguhnya, sekaligus menutupi kegagalan dalam mengentaskan kemiskinan. Perbedaan data terjadi karena kedua lembaga menggunakan standar yang berbeda pula, Bank Dunia menggunakan acuan US$ 6,85 Purchasing Power Parity (PPP) per kapita per hari. Standar ini mengukur pendapatan yang dianggap layak secara internasional untuk kategori negara berpendapatan menengah ke atas (upper-middle income country), bukan sekadar kebutuhan dasar minimal. BPS memakai garis kemiskinan nasional berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar lokal yang jauh lebih rendah nilainya.
2) Data DSEN bermasalah alhasil menjadi polemik, terutama penentuan desil. Tidak sedikit penduduk sejatinya besaran pendapatannya kurang memenuhi kebutuhan, bahkan profesi tukang becak berada pada desil 9 sehingga mereka kehilangan hak mendapatkan perlindungan sosial. Kasus semacam ini banyak dialami oleh mahasiswa yang sejatinya memiliki kewajiban pembayar UKT kelompok tujuh atau delapan justru tagihan UKT-nya berada pada kelompok dua yang cukup memberatkan. Penyebab utama desil bermasalah kemungkinannya karena perubahan drastis yang tidak sesuai fakta dan perubahan variabel indikator akibatnya terjadi kesalahan target (Inclusion & Exclusion Error) serta dampak langsung pada bansos dan subsidi.
Kondisi ini memberikan pelajaran berarti pentingnya data, dan pemimpin daerah memiliki kewajiban menghafal data atau minimal mengetahui data pokok untuk perumusan kebijakan, dan pada akhirnya dalam dialog kebangsaan Pak Harso mengungkapkan betapa ia tidak respek kepada kepala daerah, ketika menanyakan data, sang kepala daerah menjawab kira-kira atau sekitar….. Pertanda bahwa kepala daerah tidak menguasai permasalahan daerah yang dipimpinnya. (*)
Penulis adalah Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG
Discussion about this post