Batas-Batas Pengobatan

oleh:
Basri Amin

SUATU waktu, selama beberapa hari saya mendampingi istri yang sedang memperoleh perawatan intensif di sebuah rumah sakit swasta di Gorontalo. Sebelumnya, saya juga sempat dirawat di rumah sakit ini. Delapan belas tahun lalu, putri kedua kami juga lahir di rumah sakit ini.

Kami semua merasakan puas dan merasa lega karena bisa pulih dan kembali ke rumah dalam keadaan tenang. Pembaca, tentu bukanlah sesuatu yang aneh kalau sekian lama terbentuk kesan bahwa rumah sakit ‘swasta’ menyediakan layanan dan suasana pelayanan yang lebih baik. Di balik layanan dan suasana itu tentu saja berhubungan dengan harga layanan dan fasilitas, manajemen ruang rumah sakit dan SDM yang dikondisikan sedemikian rupa untuk bermental ‘bisnis jasa.’

Sebuah kesan lama yang tak harus diterima seratus persen. Dalam soal layanan kesehatan, semua tempat sewajarnya menjadi tempat terbaik –-entah untuk pengobatan, penyembuhan, relaksasi, dst–.

Pengobatan tidak identik dengan penyembuhan dan dengan kesehatan dalam arti yang luas. Kita hendak membangun masyarakat sehat, bukan?

Catatan hari ini kembali mempercakapkan soal kesehatan. Selain karena dipicu oleh pengalaman pribadi kami beberapa hari lalu itu, juga karena memang sektor kesehatan sebagai urusan prioritas setiap individu. Di luar itu, isu kesehatan makin terlembagakan dan menjadi tema besar di negeri ini. Pembangunan kesehatan adalah isu dunia (MDGs) dan menempati level tertinggi dari tanggung jawab negara modern terhadap masyarakatnya.

Tak ada yang bisa dipisahkan dari isu kesehatan, pendidikan dan kualitas hidup masyarakat. Perbaikan keadaan-keadaan kesehatan dan infrastruktur pendukungnya adalah pilar kunci agar sebuah bangsa bisa makmur dan sejahtera. Masalah pokoknya adalah belum semua masyarakat beroleh akses yang ‘sama’ dalam pelayanan kesehatan terbaik; dan belum semua wilayah di negeri ini mempunyai infrastruktur kesehatan memadai.

Di alam nyata, kita tak bisa menyulap perbaikan kesehatan dengan mudah. “Kesehatan mencerminkan suatu proses dimana setiap orang mempunyai tanggung jawab,” demikian penjelasan Ivan Illich, kritikus kesehatan terkenal melalui bukunya Limits to Medicine (1976) –diterjemahkan setidaknya dalam 15 bahasa—dan sudah menjadi bacaan luas di Indonesia sejak tahun 1995. Kalau kita merujuk pandangan Illich, cukup jelas bahwa kesehatan berada dalam dua lilitan orientasi yang terkadang bergerak terpisah, yakni antara arah yang menekankan pada pengobatan (medicalization) dan arah lain –yang lebih otentik– bernama penyembuhan (health-care).

Kalau kita lihat bahwa rumah sakit belakangan ini terlihat ramai dengan pasien dan praktik pengobatan dan layanan kesehatan lainnya, itu tak serta merta layak dipahami sebagai tolok ukur bahwa pembangunan kesehatan kita makin baik. Demikian juga kalau kita lihat bagaimana apotik dan tempat praktik dokter makin ramai dikunjungi pasien, itu juga tak otomatis sebagai pertanda kesadaran kesehatan kita makin baik. Banyak orang yang menerima resep dokter bukan hanya dengan harapan (kesembuhan), tapi juga dengan beban (pembayaran) yang tak terkira.

Puluhan tahun lalu badan kesehatan dunia (WHO) sudah mendaftar lebih 200 jenis penyakit, terutama penyakit yang muncul melalui interaksi manusia dengan lingkungan dan melalui itulah hampir semua penyakit berhubungan dengan peran bakteri, virus, parasit, jamur dan sebab-sebab lain yang non-konvensional lainnya.

Di negeri ini perkembangan layanan kesehatan makin baik meskipun tentu saja kita masih harus bertanya tentang “mutu kesehatan” kita. Ketika sistem BPJS-Kesehatan mulai bekerja, ratusan diagnosa penyakit yang (harus) memperoleh layanan primer. Sebagai pemegang ASKES/BPJS, istri saya beroleh manfaat layanan dengan sistem BPJS ketika ia keluar dari rumah sakit dengan standar “Kelas I.”

Kesehatan amat ditentukan oleh kondisi lingkungan, level pendidikan dan kondisi ekonomi. Laporan kondisi awal dunia berkembang yang ditulis Paul Harrison, Inside the Third World (1981) telah menunjukkan bagaimana kemiskinan dan rapuhnya daya-dukung lingkungan berupa sanitasi dan air bersih menjadi sebab meluasnya penyakit menular.

Untuk kita di Indonesia, dari banyak laporan yang kita baca dan dengar, yang terjadi tahun-tahun terakhir ini adalah berkurangnya penyakit menular tapi makin membesarnya penyakit yang berhubungan dengan pola makanan dan gaya hidup. Kita harus membentuk sikap-sikap terdidik dalam soal makanan, gaya hidup dan pengelolaan lingkungan. Demikian juga dalam hal promosi kesehatan dan bentuk-bentuk prevensi penyakit.

Kita tak bisa pungkiri bahwa tenaga medis dan fasilitas kesehatan menentukan mutu layanan kesehatan. Tak heran kalau ada ungkapan bahwa investasi terbaik kita dalam pendidikan kedokteran, keperawatan/kebidanan dan kesehatan masyarakat yang disertasi dengan perbaikan mutu rumah sakit, sama artinya dengan “menyelamatkan” ribuan nyawa penduduk.

Tetapi kita jangan lupakan bahwa kesehatan adalah juga industri besar.

Ada kepentingan yang tak bisa ditutupi begitu saja. Kepentingan ekonomi di sektor kesehatan pun makin mengakar: industri farmasi/obat-obatan, pendidikan medis, jasa laboratorium, jasa layanan kesehatan, pengadaan peralatan, asuransi kesehatan, dst. Itulah sebabnya, dalam keadaan apapun kesehatan harus kita bahas nilai-nilainya, bukan semata soal medisnya. Ini makin kompleks karena makin tertanam di benak masyarakat kita bahwa kesehatan sangat identik dengan “obat” dan “tangan tenaga medis.”

Untuk bisa sehat, yang harus ditanamkan pertama adalah sikap “tanggung jawab”. Suatu sikap dimana kita sebagai manusia harus “otonom” dalam menentukan tanggung jawab untuk kebiasaan-kebiasaan sehat dan mewujudkan lingkungan sosio-biologis yang sehat pula. Kita butuh basis budaya sehat yang stabil. Tegasnya, “kesehatan mencerminkan kesanggupan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, terhadap pertumbuhan dan penuaan, terhadap kesembuhan dan kerusakan, terhadap penderitaan dan terhadap kepastian kematian dengan damai. Kesehatan juga meliputi masa depan, karena itu termasuk pula di dalamnya rasa duka dan sumberdaya internal untuk hidup dengan rasa duka tersebut” (1995: 309-311). Jika demikian, sesungguhnya tidak ada kesehatan yang “gratis”.

Kesehatan membutuhkan biaya besar, terutama sebagai sebuah kegiatan investasi dan intervensi guna merasakan sebuah kehidupan yang seimbang, mampu menyesali kesalahan dan bisa sembuh, sadar untuk menikmati, berdamai, lebih peduli dan bisa bersyukur. ***

Penulis adalah bekerja di Universitas Negeri Gorontalo
Anggota Indonesia Social Justice Network (ISJN)
E-mail: basriamin@gmail.com