Gubernur Gusnar Ismail Evaluasi Realisasi APBD Pemprov Gorontalo , Fisik dan Keuangan Lampaui Target, Lima OPD Realisasi Tertinggi

Gorontalopost.co.id — Pemerintah Provinsi Gorontalo mencatat capaian positif pada realisasi fisik dan keuangan hingga Maret 2026 yang melampaui target. Hal ini terungkap dalam rapat pimpinan OPD evaluasi bulan Maret yang dipimpin Gubernur Gusnar Ismail secara virtual melalui Zoom Meeting dari rumah jabatan gubernur, Rabu (15/4/2026).

Realisasi fisik dan keuangan pada Maret 2026 masing-masing mencapai 25,88 persen dan 24,43 persen. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 15,99 persen untuk fisik dan 15,71 persen untuk keuangan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada Maret 2025, realisasi fisik dan keuangan masing-masing berada pada angka 21,06 persen dan 19,10 persen dari target 11,39 persen dan 10,77 persen.

Ada lima dari 30 OPD dengan capaian realisasi tertinggi. Antara lain Dinas Parekraf, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, serta BKPSDM.

Kades Toto Utara, Tolak Keinginan Bupati, Dicopot

11 WNA Ditemukan Selamat, Satu Awak Kapal Masih Hilang di Teluk Tomini

11 WNA dan Dua Awak Kapal Hilang di Teluk Tomini, Tim SAR Sisir Jalur Pelayanan

Febrie Ditahan Tanpa Diborgol dan Rompi Tahanan, Kejagung: Sudah Malam

Sementara itu, realisasi pendapatan transfer daerah periode Januari hingga Maret 2026 mencapai 30,82 persen. Pendapatan tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun nonfisik.

Dari sisi belanja daerah, realisasi hingga Maret 2026 tercatat sebesar 18,39 persen. Angka ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di kisaran 11 persen dengan komponen terbesar pada belanja pegawai.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Sukril Gobel meminta percepatan penyesuaian administrasi aset pascapenggabungan OPD. Beberapa aset yang masih tercatat pada OPD lama menjadi objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kondisi ini menghambat proses penganggaran, terutama usulan belanja modal yang tidak dapat diproses jika status aset belum terpisah secara administratif. “Kami meminta pimpinan OPD segera menandatangani berita acara pemisahan aset karena seluruh dokumen sudah disiapkan dan tinggal proses pengesahan,” kata Sukril. (tro/*)