Gorontalopost.co.id, GORONTALO — Pemerintah Kota Gorontalo menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kota Barat pada tahun 2026, meski di tengah keterbatasan anggaran.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo, Meidy N. Silangen, saat memaparkan arah kebijakan pembangunan dalam kegiatan silaturahmi bersama masyarakat di Kelurahan Dembe I, Jumat (3/4/2026), yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-298 Kota Gorontalo.
Meidy menekankan, fokus utama pemerintah daerah adalah infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar warga, seperti pengendalian banjir, perbaikan jalan, pengelolaan persampahan, dan peningkatan sanitasi. “Penanganan banjir, sampah, dan akses jalan menjadi perhatian utama pemerintah, karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Salah satu titik yang menjadi perhatian serius adalah wilayah Tenilo, yang hampir setiap tahun terdampak banjir. Saat ini, penanganannya masih berada pada tahap perencanaan teknis dan persiapan pembebasan lahan.
“Untuk Tenilo, kita sedang siapkan dokumen perencanaan dan tahapan pembebasan lahan. Targetnya, pembangunan fisik bisa direalisasikan pada 2027,” jelas Meidy.
Di sektor jalan, pemerintah telah menjalankan rekonstruksi Jalan Sawit II di depan Kantor KPU. Selain itu, perencanaan akses jalan baru juga tengah disiapkan di wilayah Lekobalo, termasuk penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk Jalan Pangi dan Jalan Loji yang menjadi jalur strategis menuju Pasar Potanga.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari penataan kawasan, termasuk opsi relokasi aktivitas pasar guna mengurai kemacetan dan kepadatan di sekitar lokasi.
Untuk peningkatan kualitas lingkungan, pemerintah terus mendorong program sanitasi melalui pembangunan jamban keluarga serta rencana pembangunan tangki septik di Kelurahan Buladu.
Pemeliharaan rutin infrastruktur juga dilakukan di sejumlah titik, termasuk kawasan Buliide. Tak hanya mengandalkan APBD, pembangunan di Kota Barat juga diperkuat dukungan pemerintah pusat.
Sejumlah program yang berjalan antara lain penataan kawasan kumuh di Kelurahan Lekobalo, pemasangan jaringan listrik di Piloloda’a, serta penambahan armada kebersihan di tiap kelurahan.
Memasuki tahun 2026, pengendalian banjir di aliran Sungai Topodu juga akan masuk tahap pembebasan lahan. Di sisi lain, pemerintah turut mengusulkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kelurahan Libuo sebagai solusi jangka panjang pengelolaan sampah.
Sementara di sektor perumahan, Kota Gorontalo direncanakan memperoleh sekitar 600 unit rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Seluruh program ini dilaksanakan secara bertahap dengan dukungan berbagai sumber pembiayaan, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan,” tutup Meidy.(adv)
Discussion about this post